HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Tak bisa diremehkan, masih ada momentum untuk dekolonisasi di Pasifik

Pada 4 November tahun lalu, lebih dari 141.000 pemilih di Kaledonia Baru pergi ke tempat pemungutan suara untuk menentukan status politiknya dari Prancis. – The Strategist/ASPI/Department of Defence

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Oleh Nic Maclellan

Sejak kunjungan Presiden Prancis, Emmanuel Macron, ke Australia Mei 2018, komentator politik dan hubungan internasional Australia terus menegaskan bahwa kekuasaan kolonial Prancis di Pasifik sangat penting, untuk menghambat meningkatnya pengaruh Tiongkok di wilayah tersebut. Tetapi, banyak analisis ini didasarkan atas kesalahpahaman tentang dinamika politik lokal di daerah-daerah Prancis di Pasifik.

Serangkaian artikel dan opini di koran The Australian telah mendukung meningkatnya hubungan strategis antara Prancis dan Australia di Pasifik Selatan. Banyak dari mereka mengutip pakar dari organisasi-organisasi think tank terkemuka, termasuk ASPI.

Dalam berita halaman utama The Australian, Simon Benson menulis: ‘Australia dan AS mendesak Prancis untuk meningkatkan pengaruhnya di Pasifik sebagai bagian dari aliansi strategis dan ekonomis baru yang akan bertindak untuk menyeimbangkan ambisi Tiongkok di wilayah tersebut.’

Editor Greg Sheridan menggambarkan Prancis sebagai benteng melawan Tiongkok di Pasifik.

Loading...
;

Greg Brown menegaskan bahwa ‘Prancis masih memegang kendali atas sekelompok pulau di wilayah tersebut termasuk Kaledonia Baru, Polinesia Prancis, Kepulauan Society, dan Kepulauan Wallis dan Futuna’ (padahal Kepulauan Society adalah bagian dari Polinesia Prancis, serta Wallis dan Futuna adalah satu wilayah terpisah).

Berbagai laporan itu meneruskan mitos yang ada bahwa gerakan kemerdekaan di wilayah ini telah berkurang.

Dalam sebuah opini di The Australian, Anthony Bergin dari ASPI dan David Brewster dari ANU, tidak menyebutkan situasi politik di Kaledonia Baru atau Polinesia Prancis. Di koran The Australian, Direktur Utama ASPI, Peter Jennings, berkata: ‘Sepuluh sampai 15 tahun yang lalu ada setidaknya beberapa suara kecil mendukung kemerdekaan di Kaledonia Baru, yang sebagian besar telah berhasil dibungkam oleh Prancis’.

Jennings sangat salah. Selama 15 tahun terakhir, koalisi pro-kemerdekaan Kanak, Front de libération nationale kanak et socialiste (FLNKS), dan partai-partai pro-kemerdekaan lainnya terus meningkatkan perwakilan mereka dalam Kongres Kaledonia Baru beranggotakan 54 orang itu, dari 18 kursi pada 2004, naik menjadi 26 kursi pada 2019. Sejak 1999, FLNKS telah memimpin dua dari tiga pemerintah provinsi di Kaledonia Baru.

Hasil referendum untuk menentukan nasib sendiri Kaledonia Baru November 2018 dan pemilu nasional Mei 2019, untuk memilih tiga majelis provinsi dan Kongres Kaledonia Baru, dengan jelas menunjukkan bahwa gerakan kemerdekaan belum ‘dibungkam’ oleh Prancis.

Setelah pemilu pada 12 Mei, Kongres Kaledonia Baru memiliki 25 kursi loyalis, 26 kursi milik pro-kemerdekaan, dan tiga kursi milik partai baru Eveil océanien atau ‘Pacific awakening’, yang memperoleh dukungannya dari komunitas orang Wallis dan Futuna menetap di Kaledonia Baru. Meskipun partai baru itu menyatakan kesetiaannya kepada Republik Prancis, partai mendukung politisi pro-kemerdekaan, Roch Wamytan, untuk mengambil posisi sebagai Ketua dewan Kongres bulan lalu.

Keputusan itu mengirimkan pesan kepada partai-partai anti-kemerdekaan bahwa komunitas Wallis dan Futuna, akan bertindak untuk kepentingannya sendiri ketika Kaledonia Baru pindah ke status politik baru, di bawah Perjanjian Nouméa 1998. Wamytan sendiri telah menggunakan jabatannya yang baru di Kongres, untuk mengunjungi Prancis bulan ini dan menghadiri pertemuan Komite Khusus Dekolonisasi PBB (C-24).

Dinamika yang sama terlihat dari gerakan pro-kemerdekaan selang kampanye referendum tahun lalu. Pada 4 November tahun lalu, lebih dari 141.000 pemilih di Kaledonia Baru pergi ke tempat pemungutan suara, untuk menentukan status politiknya dari Prancis. Dengan jumlah pemilih paling tinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya, 56,67% pemilih memutuskan untuk tetap bertahan dengan Republik Prancis, sementara 43,33% memilih untuk merdeka. Persentase ini, dengan suara mayoritas menentang kedaulatan dari Prancis, merupakan suatu kemunduran bagi FLNKS.

Namun kenyataannya, jumlah suara yang memilih untuk merdeka mengecewakan pendukung Republik Perancis, dan membuka jalan bagi referendum kedua pada 2020. Jajak pendapat menunjukkan bahwa suara pro-kemerdekaan hanya akan mencapai sekitar 30%, mereka salah membaca kampanye dan dukungan FLNKS di lapangan.

Hanya beberapa hari setelah referendum, juru bicara FLNKS, Daniel Goa, berkata: Kita kalah dalam hal jumlah suara, tetapi bagi kita itu adalah kemenangan. Bagi orang Kanak, orang pribumi, ini adalah kemenangan besar, karena kita telah dengan nyaring dan jelas menunjukkan perspektif kita tanpa ambiguitas dan tanpa bantuan.

Jika think tank tersohor dan surat kabar terkemuka di Australia telah jelas-jelas salah membaca situasi di lapangan, ini adalah tanda-tanda yang mengkhawatirkan karena kemitraan strategis Australia-Prancis di Pasifik, dibangun di atas dasar yang lemah.

Sama seperti negara-negara tetangganya yang berdaulat, pemerintah-pemerintah daerah di Kaledonia Baru dan Polinesia Prancis ingin membangun hubungan kerja yang lebih dekat dengan Tiongkok di bidang perdagangan, pariwisata, dan investasi asing. Maskapai penerbangan Air Calédonie memiliki penerbangan charter untuk turis Tiongkok ke Kaledonia Baru, perusahaan-perusahaan Tiongkok berencana untuk investasi jutaan dolar dalam sektor pariwisata dan perikanan di Polinesia Prancis, dan perusahaan-perusahaan tambang meningkatkan ekspor nikel Kaledonia Baru ke Tiongkok, akibat penutupan pabrik peleburan nikel Townsville, Australia.

Perkembangan ini menantang keyakinan Canberra, bahwa daerah-daerah Prancis di Pasifik adalah benteng untuk melawan ekspansi Tiongkok.

Dukungan Australia terhadap kolonialisme Prancis yang terus berlangsung di Pasifik Selatan, juga dapat memicu perbedaan pendapat jangka panjang dengan negara-negara tetangga terdekatnya.

Anggota-anggota Melanesian Spearhead Group (MSG) terus mendukung dekolonisasi Kaledonia Baru. Negara kepulauan kecil seperti Nauru, Kepulauan Solomon, dan Tuvalu telah berhasil memajukan mosi kepada Majelis Umum PBB, untuk memasukkan kembali Polinesia Prancis ke daftar Wilayah Perwalian dan Non-Pemerintahan-Sendiri pada 2013.

Komentator politik dan hubungan internasional Australia, dapat terus mencoba berpura-pura bahwa dekolonisasi sudah tidak ada dalam agenda Pasifik. Apa yang harus mereka lakukan hanya membujuk orang-orang di Kaledonia Baru, Polinesia Prancis, Bougainville, Guam, dan Papua Barat. (The Strategist by The Australian Strategic Policy Institute Blog)

Nic Maclellan adalah koresponden majalah Islands Business di Fiji.

Editor: Kristianto Galuwo

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)