Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Tak penuhi kuota OAP, Polda Papua dinilai ingkar janji

Ilustrasi anggota Polri – Jubi/Arjuna.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Komnas HAM perwakilan Papua menilai Polda setempat mengingkari komitmen dalam penerimaan calon anggota Polri di Papua tahun ini.

Kepala Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey mengatakan kelulusan calon taruna akademi kepolisian, kelulusan sementara Bintara dan Tamtama dalam penerimaan calon anggota Polri di Papua tahun ini pada Selasa (25/6/2019), tidak memenuhi kuota 70 persen anak asli Papua seperti yang dijanjikan Polda Papua sebelumnya.

Menurut Ramandey, calon polisi pria anak asli Papua yang lulus hanya 123 orang atau 40 persen, non-Papua 169 orang atau 58 persen. Polisi wanita asli Papua yang lulus sebanyak delapan orang atau 55 persen dan polisi wanita non-Papua tujuh orang atau 45 persen.

“Selama dua tahun terakhir, kelulusan anak asli Papua dalam tes Polri di Papua, tidak memenuhi 70 persen seperti janji atau komitmen Polda Papua,” kata Frits Ramandey ketika menghubungi Jubi, Selasa (25/6/2019) malam.

Loading...
;

Menyikapi situasi itu kata Ramandey, tim pengawas eksternal penerimaan calon anggota Polri di Papua tahun ini, akan menggelar rapat pada Jumat (28/6/2019).

Tim pengawas eksternal yang terdiri dari Komnas HAM, DPR Papua, Majelis Rakyat Papua, perwakilan media, Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Psikologi Indonesia, Dinas P dan P dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, akan menyusun laporan proses rekrutmen calon anggota Polri di Papua selama dua tahun terakhir yang keterwakilan anak asli Papua tidak mencapai 70 persen, sesuai janji Polda setempat.

“Kapolda mesti mengevaluasi Biro SDM Polda Papua bagian rekrutmen Polda Papua karena tidak perhatikan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Otsus Papua,” ujarnya.

Dalam pasal 49 ayat 1 UU Otsus Papua kata Ramandey, berbunyi “Seleksi untuk menjadi perwira, bintara, dan Tamtama Kepolisian Republik Indonesia di Provinsi Papua dilaksanakan oleh Kepolisian Daerah Provinsi Papua dengan memperhatikan sistem hukum, budaya, adat istiadat, dan kebijakan Gubernur Provinsi Papua.”

Namun ternyata bagian rekrutmen Biro SDM Polda Papua mengabaikan pasal itu. Padahal orang asli Papua hanya punya kesempatan menjadi polisi dalam rekrutmen di wilayah Papua. Orang asli Papua tidak punya kesempatan di wilayah lain di Indonesia.

“Memperhatikan rekrutmen selama dua tahun berturut-turut tidak penuhi kuota 70 persen orang asli Papua, kami akan mendorong tahun depan seleksi khusus orang asli Papua. Tidak boleh ada non-Papua. Ini dalam rangka mewujudkan orang asli Papua terlibat dalam Kamtibmas di Papua dengan menjadi polisi,” ucapnya.

Anggota DPR Papua, John NR Gobai mengaku prihatin dengan kondisi itu. Namun mestinya Pemprov Papua, DPR Papua, MRP dan Polda Papua duduk bersama. Membicarakan bagaimana solusi ke depan.

“Kita mesti pikirkan jangka panjannya seperti apa. Ini yang harus dibicarakan semua pihak terkait,” kata Gobai. (*)

 

Editor: Edho Sinaga

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top