Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Target royalti PT Freeport Indonesia untuk Kabupaten Mimika menurun

Ilustrasi tambang Freeport – Jubi/Dok.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Timika, Jubi – Pemerintah Kabupaten Mimika, menargetkan penerimaan daerah dari bagi hasil royalti PT Freeport Indonesia sebesar Rp600 miliar di 2019.
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika Dwi Cholifa mengatakan target penerimaan daerah dari bagi hasil royalti PT Freeport Indonesia tahun ini mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Hal ini disebabkan ditutupnya operasi tambang terbuka Grasberg yang berimbas pada menurunnya produksi konsentrat tembaga, emas dan perak PT Freeport yang menjadi alasan menurunnya pembayaran royalti PT Freeport kepada pemerintah.

“Tahun 2017 kami menargetkan penerimaan daerah dari bagi hasil royalti PT Freeport sebesar Rp1,1 triliun. Ternyata realisasinya tidak sebesar target yang kami tetapkan. Makanya tahun ini kami hanya menargetkan sekitar Rp600 miliar karena mempertimbangkan menurunnya produksi konsentrat PT Freeport,” jelas Dwi, Rabu (10/4/2019).

Dalam waktu dekat, katanya, Pemerintah Pusat akan mentransfer bagi hasil royalti PT Freeport tahun 2019 ke Pemkab Mimika selaku daerah penghasil sebesar lebih dari Rp100 miliar.

Loading...
;

Pemkab Mimika juga telah mengajukan surat ke Kementerian Keuangan untuk meminta pembayaran kekurangan dana perimbangan tahun 2018 sebesar Rp400 miliar dan selisih bagi hasil royalti PT Freeport tahun 2018 sebesar Rp236 miliar.

Dwi mengakui hingga sekarang Mimika masih sangat mengandalkan penerimaan daerah dari bagi hasil royalti PT Freeport dan transfer dana perimbangan dari Pemerintah Pusat guna membiayai berbagai program pembangunan daerah.

Di sisi lain, katanya, penerimaan daerah dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru sekitar 10-11 persen dari nilai APBD Mimika yang tahun ini ditetapkan sebesar Rp3,1 triliun atau diproyeksikan sekitar Rp300 miliar – Rp400 miliar.

Ia pun memberikan solusi mendongkrak PAD. Katanya, Pemkab Mimika terus mendorong masuknya para investor di luar sektor tambang.

Namun yang menjadi kendala yakni keabsahan lahan masih banyak yang bermasalah sehingga para investor sulit untuk mengembangkan investasinya di Mimika.

Dwi mencontohkan adanya klaim salah seorang pengusaha Timika terhadap lahan seluas 500 hektare milik Pemkab Mimika di kawasan Pelabuhan Nusantara Paumako, Distrik Mimika Timur.

“Bersama jajaran Dinas Perhubungan dan Dinas Perikanan kami pernah turun ke kawasan Pelabuhan Nusantara Paumako, Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Paumako untuk melihat potensi apa yang perlu dikembangkan untuk mendatangkan PAD. Ternyata tanah di kawasan itu masih bermasalah karena adanya klaim dari salah seorang pengusaha. Sampai sekarang prosesnya masih di pengadilan,” jelas Dwi.

Ia berharap persoalan sengketa lahan kawasan Pelabuhan Paumako tersebut bisa segera teratasi agar nantinya Pemkab Mimika bisa membangun berbagai fasilitas publik sebagai sumber penerimaan PAD. (*)

 

Editor       : Edho Sinaga

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top