Tenaga K2 tolak perekrutan P3K

Tenaga K2 tolak perekrutan P3K

Seratusan tenaga K2 saat berunjuk rasa di halaman Kantor Gubernur Papua – Jubi/Alex

Jayapura, Jubi – Seratusan tenaga K2 di lingkup pemerintahan provinsi Papua dan Kota Jayapura menolak dengan tegas perekrutan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja (P3K).

Hal tersebut disampaikan para tenaga K2 lewat aksi damai di halaman Kantor Gubernur Jalan Soa Siu Dok II Jayapura, Selasa (12/3/2019) pagi, sambil membawa spanduk “Papua Bangkit Mandiri Sejahtera dan Berkeadilan, Tapi…Mana Keadilan Bagi Kami”, “Honorer Provinsi Papua dan 28 Kabupaten dan 1 Kota Menolak Dengan Tegas P3K”.

“Kedatangannya kami untuk bertemu langsung Gubernur Papua, Lukas Enembe dan menagih janji agar diberikan formasi khusus sebagaimana janji Presiden Jokowi dalam pertemuan bersama para perwakilan tenaga honorer di Istana Bogor, Oktober 2018 lalu,” kata Edison Worobay, perwakilan K2.

“Waktu kami bertemu dengan Presiden RI juga didampingi oleh Gubernur Papua dan 28 Bupati serta Wakil Wali Kota Jayapura, Ketua MRP serta Ketua DPRP, yang mana disepakati bersama honorer K2 akan diakomodir dalam peraturan khusus untuk diangkat menjadi ASN tanpa mengikuti test apapun,” sambungnya.

Dirinya menyayangkan, kesepakatan di Istana Bogor harus terlupakan. Malah dijanjikan akan diakomodir dalam perekrutan P3K bersamaan dengan penerimaan CPNS formasi 2018, yang akan digelar usai pelaksanaan Pemilu presiden dan legislatif.

“Intinya kami tidak setuju, karena kami tahu Presiden RI sudah menyetujui dan menerima aspirasi kami honorer K2 untuk mendapat kekhususan,” ucapnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Papua menyatakan siap mengakomodir 78 tenaga honorer K2 provinsi yang bekerja di atas 10 tahun di perekrutan CPSN formasi 2018. Sebab kepastian pengangkatan puluhan pegawai ini dari tahun ke tahun belum ada kejelasan pasti dari Menpan – RB.

Sekretaris Daerah Papua Hery Dosinaen, mengatakan pihaknya akan memerjuangkan tenaga K2 pada perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

“Serangkaian lobi-lobi kepada Menpan-RB untuk dapat mengakomodir 78 tenaga honorer K2 Pemprov telah dilakukan melalui badan kepegawaian daerah. Sayangnya, upaya itu belum membuahkan hasil. Untuk itu, tahun ini akan diperjuangkan,” kata Hery.

Sedangkan untuk tenaga honorer dibawah 35 tahun, pihaknya menganjurkan mengikuti perekrutan CPNS umum formasi 2018. Namun yang harus diingat, penerimaan umum tak ada jaminan untuk diluluskan.

“Intinya kalau tenaga honorer ikut perekrutan CPNS formasi umum, maka harus ikut seleksi sesuai aturan yang berlaku. Sebab tentu nantinya yang lulus adalah mereka yang berkasnya sesuai aturan dan memiliki peringkat terbaik,” ucapnya. (*)

Editor: Syam Terrajana

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Populer

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)