Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Terancam tak bisa laksanakan tupoksi, Mendagri peringatkan DPR Papua

Pimpinan sementara DPR Papua, Jhony Banua Rouw. -Jubi/Arjuna

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Lembaga DPR Papua terancam tak bisa melaksanakan tugas, pokok dan fungsi atau tupoksinya selama beberapa waktu ke depan jika belum memiliki pimpinan definitif.

Pernyataan itu dikatakan pimpinan sementara DPR Papua, Jhony Banua Rouw pada Selasa (3/12/2019).

Ia mengatakan, salah satu agenda kerja DPR Papua dalam waktu dekat yang tidak dapat dilakukan jika lembaga itu belum memiliki pimpinan definitif adalah reses. Situasi ini dikarenakan pimpinan sementara tidak berwenang menandatangani Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

“Memang aturannya seperti itu. Sekwan berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Kementerian menyatakan anggota dewan tidak boleh melakukan perjalanan dinas di dalam dan ke luar daerah jika belum memiliki pimpinan definitif,” kata Jhony Banua Rouw.

Loading...
;

Menurutnya, jika DPR Papua belum memiliki pimpinan definitif beberapa waktu ke depan, tidak hanya menghambat lembaga tersebut melaksanakan tupoksinya, juga dapat berdampak pada pelaksanaan APBD Papua tahun anggaran 2020 yang telah disahkan jelang akhir Oktober 2019 lalu.

Katanya, APBD Papua yang telah disahkan itu mesti dikonsultasikan ke Kemendagri. Setelahnya, tim anggaran pemerintah daerah dan tim anggaran dewan akan bersama melakukan rasionalisasi. Namun hal tersebut tak mungkin dapat dilakukan jika Badan Anggaran (Banggar) DPR Papua belum terbentuk. Akan tetapi alat kelengkapan dewan, termasuk Banggar baru dapat dibentuk jika DPR Papua memiliki pimpinan definitif.

“Setelah APBD ini dibahas di Banggar, dilakukan penandatanganan antara pimpinan DPR Papua dan gubernur. Kalau pimpinan definitif tidak ada, siapa yang akan menandatanganinya? Pimpinan sementara tak memiliki kewenangan,” ujarnya.

Situasi ini lanjutnya, tentu dapat mengganggu pelaksanaan APBD Papua pada 2020, dan berdampak pada pelaksanaan pemerintahan, pelayanan kesehatan, pendidikan, juga pelayanan kepada masyarakat. Apalagi pada pertengahan 2020, Papua akan menjadi tuan rumah PON XX.

“PON ini juga salah satu agenda besar di Papua. Sejak awal gubernur dan wakil gubernur memperjuangkan pelaksaan PON di Papua. Jangan sampai pelaksanaan agenda ini kacau hanya karena internal DPR Papua,” ucapnya.

Kata Jhony Banua Rouw pada 29 November 2019, Mendagri menyurati DPR Papua dan meminta lembaga dewan mesti mengusulkan pimpinan definitif, paling lambat tujuh hari setelah surat tersebut diterima. Para pimpinan fraksi di DPR Papua telah membahas dan memutuskan menindaklanjuti surat tersebut dengan melakukan paripurna pengumuman pimpinan definitif pada Rabu (4/12/2019).

“Dalam surat Mendagri di situ ada poin yang kami maknai Mendagri akan menggunakan hierarki kewenangannya sesuai undang-undang. Kalau membaca surat itu, kami memaknai ada batasan waktu, berarti ada peringatan yang bisa saja berujung sanksi,” katanya.

Terkait tata tertib DPR Papua, Jhony Banua Rouw menyatakan dijadwalkan pekan ini sudah dapat dikonsultasikan ke Kemendagri, karena tak ada masalah berarti dalam pembahasan tatib tersebut.

Salah satu tokoh adat Papua, Ramses Ohee belum lama ini mendesak DPR Papua segera menetapkan pimpinan definitif, karena kini rakyat membutuhkan pelayanan dari lembaga tersebut.

“Pelantikan pimpinan definitif DPR Papua tak boleh ditunda-tunda lagi. Tak boleh ada pihak dari luar dan internal DPR Papua yang menghalang-halangi,” kata Ramses Ohee belum lama ini. (*)

 

Editor: Kristianto Galuwo

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top