HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Terima korban bencana Palu-Donggala, pernyataan Bupati Fakfak tuai protes

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Manokwari, Jubi – Kebijakan Bupati Fakfak untuk menerima 250 kepala keluarga (KK) korban bencana Palu dan Donggala sebagai transmigran ke wilayah Kabupaten Fakfak menuai protes dari berbagai pihak. 

Koordinator parlemen jalanan (Parjal) di Manokwari, Papua Barat menegaskan tentang penolakan terhadap program transmigrasi seperti yang disampaikan oleh Bupati Fakfak Muhammad Uswanas belum lama ini di sejumlah media massa.

"Kami nilai, Bupati Fakfak kelebihan semangat kemanusiaan, kami bukan tolak atau benci sesama manusia yang mau didatangkan dari Palu dan Donggala (korban bencana) tapi apakah Bupati Fakfak sadar kalau masih banyak rakyat asli Papua di Fakfak yang butuh perhatian khusus?,” ujar Ronald di Manokwari, Selasa (23/10/2018).

Bupati kabupaten Fakfak diminta jelaskan tentang pos anggaran apa yang akan digunakan untuk biayai 250 KK tersebut, karena program tersebut dianggap darurat dan tidak dianggarkan dalam DPA 2018 Kabupaten Fakfak.

Loading...
;

"Pasti mereka butuh rumah layak huni dan biaya hidup, jangan sampai uang untuk rakyat di Fakfak berkurang karena program tiba-tiba itu,” ujar Ronald.

Solusi yang ditawarkan Parjal, kata Ronald, jangan datangkan manusia  ke tanah Papua, tapi baiknya melaui  bantuan anggaran pemerintah pusat dan sumbangan sejumlah daerah di Indonesia pemilik pendapatan terbesar untuk melakukan program rehabilitasi dan rekonstruksi secara Nasional di Palu dan Donggala. 

"Tanah di Palu dan Donggala masih ada pasca bencana gempa bumi dan tsunami, lebih baik pemerintah pusat melakukan program rehabilitasi dan rekonstruksi secara nasional, daripada harus migrankan manusianya ke tanah Papua, karena masih banyak rakyat Papua yang belum sejahtera sampai hari ini,” terangnya.

Lebih lanjut, kata Ronald, jika kemudian program transmigrasi tiba-tiba dari Bupati Fakfak itu tetap dilaksanakan, maka Parjal akan kerahkan massa di Manokwari ibukota Provinsi Papua Barat maupun di Fakfak untuk aksi turun ke jalan. Parjal, kata Ronald, juga menyesalkan pernyataan Bupati Fakfak yang sama sekali tidak menghargai Gubernur Papua Barat.

"Hirarkinya, bupati lebih dulu berkoordinasi dengan Gubernur Papua Barat tentang hal tersebut, bukan asal buang issu ke Presiden. Legislatif di Fakfak harus cabut program tersebut. Jika itu kepentingan kemanusiaan, cukuplah dengan mengirimkan bantuan bukan jadikan Fakfak jadi tempat penampungan korban bencana,” tegasnya.

Sementara, Mananwir Paul Finsen Mayor koodinator DAP (Dewan Adat Papua) wilayah III Domberai turut prihatin dengan pernyataan Bupati Fakfak untuk menerima 250 KK korban bencana Palu-Donggala.

Menurut Paul, masih banyak rakyat Papua yang hidup miskin dan menderita di Fakfak, sehingga tidak perlu datangkan lagi transmigrasi korban bencana untuk menguras APBD Fakfak.

"Jangan datangkan transmigran untuk tambah sengsarakan rakyat Papua yang belum sejahtera. Karena selain menguras APBD jangan sampai menggunakan uang otonomi khusus yang notabene milik rakyat Papua. Pesan saya, Bupati selesaikan dulu pekerjaan rumah dan masalah di Fakfak, jangan bawa lagi masalah dari luar untuk tambah masalah,” tutur Paul. (*)

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top