Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Terobosan GKI di Tanah Papua menghadirkan pendidikan berpola asrama di kampung Kaliki

Kepala Sekolah SMP/SMA YPK Satu Atap Terintegrasi Syalom Kaliki, Sergius Womsiwor – Jubi/Frans L Kobun

Papua No. 1 News Portal | Jubi

GEREJA Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua membuat terobosan dalam bidang pendidikan. Kali ini fokus perhatian dilakukan di Kampung Kaliki, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke.

Kehadiran GKI di kampung tersebut, tidak lain menjawab jeritan masyarakat dari tahun ke tahun yang menghendaki adanya SMP maupun SMA. Mereka terus bersuara kepada Pemerintah Kabupaten Merauke, hanya saja tak kunjung direspons.

Harapan mereka akhirnya didengar dan dijawab GKI di Tanah Papua. Sehingga secara resmi akan hadir SMP/SMA YPK Satu Atap Terintegrasi Syalom Kaliki. Pendidikan yang diterapkan nanti adalah berpola asrama. Sedangkan nama sekolah ini diambil dari nama GKI di Tanah Papua, Klasis Merauke.

Sebagai tindak lanjutnya, GKI di Tanah Papua telah menghadirkan Dewan Gereja Sedunia di Kampung Kaliki dua kali. Mereka datang melihat langsung kondisi dan situasi termasuk kehidupan masyarakat setempat yang semuanya adalah orang asli Papua (OAP).

Loading...
;

Selain itu, dilakukan pendampingan termasuk advokasi secara kontinu dari GKI kepada masyarakat Kaliki.

Kepala Sekolah SMP/SMA YPK Satu Atap Terintegrasi Syalom Kaliki, Sergius Womsiwor, kepada Jubi, Kamis (7/11/2019), menjelaskan gereja sedang berusaha menghadirkan Kerajaan Allah di Bumi, tetapi perlu diikuti suatu langkah konkret. Di mana pendidikan menjadi suatu bidang layanan prioritas yang tak boleh diabaikan.

Olehnya menjadi suatu kewajiban untuk dikerjakan gereja, pemerintah, tokoh masyarakat, dan semua komponen anak bangsa di Kabupaten Merauke.

Womsiwor bercerita awalnya ia datang ke Kampung Kaliki, tidak lain untuk menyelenggarakan pendidikan nonformal atau kelompok belajar. Setelah melihat kondisi di sana, ternyata banyak anak tidak bisa melanjutkan studi ke jenjang SMP maupun SMA. Karena tak ada sekolahnya.

“Saya melihat itu adalah kelalaian dari Pemkab Merauke. Sudah sekian lama masyarakat di Kampung Kaliki terutama anak-anak, tak mendapatkan layanan pendidikan secara baik,” katanya.

Niat membuka pendidikan nonformal, diurungkan dan mengkaji secara mendalam selama kurang lebih sebulan untuk sekolah formal jenjang SMP/SMA dengan sistem pendidikan berpola asrama.

“Saya anak asli Papua yang memahami benar akan berbagai persoalan orang asli. Supaya mereka bisa maju dan keluar dari kemiskinan, ketertinggalan, maka anak-anak harus sekolah. Kuncinya hanya di situ saja,” ungkapnya.

Selama ini, pemerintah tidak terlalu fokus mengurus pendidikan di kampung-kampung lokal. Ada kecenderungan membuka sekolah-sekolah di daerah transmigrasi. Semua orang bicara NKRI harga mati, tetapi sumber daya manusia (SDM) OAP juga harus harga mati.

“Kita tidak bisa mengatasnamakan demi bangsa dan negara, tetapi lalai dalam menjalankan tugas peningkatan SDM OAP,” tegasnya.

Setelah melalui dialog dan komunikasi intens bersama gereja, pendeta, serta jemaat maupun pemerintahan Kampung Kaliki, akhirnya mendapat dukungan penuh untuk hadirnya SMP/SMA berpola asrama.

“Kenapa saya termotivasi menghadirkan pendidikan berpola asrama, karena ternyata pada tahun 2017 silam, masyarakat di sana sudah berteriak agar pemerintah membangun sekolah. Tetapi tak kunjung direalisasikan,” katanya.

Womsiwor mengharapkan GKI di Tanah Papua juga harus membuka diri dengan pemerintah. Sehingga ada penyamaan persepsi menghadirkan Kerajaan Allah bukan dalam bentuk Injil di Kaliki. Tetapi bagaimana Firman Tuhan mendapat tempat mengangkat peradaban masyarakat setempat, agar mereka menjadi terang benderang dalam peningkatan kesejahteraan.

Untuk menjalankan kegiatan belajar mengajar dalam waktu dekat di Kampung Kaliki, pihaknya terus melakukan komunikasi juga dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) maupun Dinas Pendidikan Provinsi Papua serta pemerintah setempat dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke.

“Saya dipanggil ke provinsi dan intinya Dinas Pendidikan siap mem-back up. Bahkan Pak Aloysius Yopeng mengatakan bukan waktu kita berdebat dan berbelit-belit. Kita potong birokrasi agar anak-anak Papua harus dilayani. Kenapa harus dilakukan, karena SDM di Tanah Papua Selatan masih buruk,” ujarnya.

Pihak provinsi merespons sekaligus mendukung agar dirinya menjadi Kepala Sekolah SMP/SMA YPK Satu Atap Terintegrasi Syalom Kaliki. Harusnya ia tak merangkap jabatan, karena kini masih menjadi Kepsek SMP/SMA Satap Wasur. Namun karena pertimbangan kebutuhan pendidikan yang urgen dan segera ditangani, makanya diberikan pertimbangan khusus.

Pembebasan lahan 10 hektar

Lebih lanjut Womsiwor menjelaskan masyarakat di Kampung Kaliki telah membebaskan lahan seluas 10 hektar yang akan digunakan untuk pembangunan SMP serta SMA juga asrama. Karena yang diterapkan adalah pendidikan berpola asrama. Bahkan masih memberikan tambahan lahan lagi jika dibutuhkan.

Untuk saat ini, sudah terdapat 30 siswa-siswi akan melanjutkan sekolah di jenjang SMP/SMA. “Saya belum bisa merincikan berapa jumlah siswa SMP maupun SMA. Tetapi jelasnya sudah ada,” ujarnya.

Kampung Kaliki akan dijadikan sebagai zona penyangga untuk beberapa kampung sekitar seperti Kaniskobat, Wayau, Salor, maupun Senegi. Dengan demikian, pasti jumlah siswa terus bertambah. Tim sedang bergerak melakukan pendataan.

Menyangkut pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, Sergius mengaku dirinya baru mendapatkan SK operasionalnya beberapa hari lalu. Paling lambat pada tahun ajaran baru, proses belajar mengajar dapat dilangsungkan. Tetapi tak menutup kemungkinan dalam waktu dekat, sebelum tahun ajaran baru juga.

Khusus gedung, digunakan bangunan SD YPK Kaliki. Entah proses belajarnya pagi atau siang, akan dibicarakan dari belakang.

Dia juga berharap adanya respons dan perhatian Bupati Merauke, Frederikus Gebze, terkait keberadaan SMP/SMA berpola asrama di Kampung Kaliki.

“Kita harus duduk bersama baik pemerintah, gereja, maupun yayasan untuk membicarakan lagi. Semua ini demi memajukan pendidikan bagi anak-anak Papua,” pintanya.

Selama ini, ada beberapa anak dari Kampung Kaliki yang tamat SD, melanjutkan pendidikan ke ibu kota distrik Kurik. Hanya saja mereka tidak betah sekolah, meskipun gereja sudah berusaha menyiapkan tempat tinggal. Akan tetapi banyak di antaranya putus sekolah dan memilik pulang ke kampung.

Dikatakan, pendidikan berpola asrama harus dijalankan seperti pada zaman Belanda. Bahwa Presiden RI, Jokowi, tahun 2017 melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2017 mencanangkan pendidikan berpola asrama guna mengejar ketertinggalan OAP. Namun implementasinya tak dijalankan pejabat di tingkat bawah.

Khusus berkaitan dengan tenaga guru, sudah ditentukan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tekait kelayakan seorang guru minimal S1 dan tentu akan disesuaikan kebutuhan di lapangan.

Sehubungan dengan respons masyarakat di Kampung Kaliki, mereka sudah lama menunggu.

“Lalu kami telah berikrar dalam gereja melalui suatu ibadah resmi dan membuat nazar dengan Tuhan untuk pendidikan di sana harus dijalankan,” ujarnya. (*)

Editor: Yuliana Lantipo

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top