Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Terpilih sebagai Dewan HAM PBB, Indonesia jangan bungkam ruang demokrasi

Anggota DPR Papua, Laurenzus Kadepa – Jubi. Dok

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi –  Terpilihnya Indonesia sebagai Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) diharapkan dapat membawa perubahan di Papua, utamanya hak kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum yang selama ini kerap dibungkam.

Anggota komisi bidang pemerintahan, politik, hukum dan HAM DPR Papua, Laurenzus Kadepa mengatakan terpilihnya Indonesia untuk kelima kalinya sebagai Dewan HAM PBB harusnya menjadi titik balik untuk memperbaiki cara pandang terhadap Papua yang selama ini dibentuk oleh para pengambil kebijakan.

Menurutnya, selama ini ruang demokrasi di Papua dibungkam. Pemerintah seakan tidak memberikan ruang kepada para aktivis untuk menyuarakan berbagai masalah Papua. Apalagi, hampir setiap aksi protes yang dilakukan aktivis di Papua disebut makar.

“Negara jangan hanya jual popularitas di panggung internasional. Apa yang selalu disampaikan pemerintah di forum internasional kalau negara peduli pada penyelesaian masalah HAM termasuk di Papua mesti dibuktikan dengan tindakan nyata,” kata Kadepa kepada Jubi, Minggu (20/10/2019).

Loading...
;

Terpilihnya Indonesia sebagai Dewan HAM PBB mestinya dijadikan momen oleh negara mengembalikan kepercayaan publik.

Langkah awal dapat dimulai dari membebaskan tujuh tersangka dugaan makar yang kini dititipkan di tahanan Polda Kalimantan Timur, ke Papua. Ketujuh tersangka makar yang dipindahkan ke Kaltim pada 4 Oktober 2019 tersebut yakni, Buchtar Tabuni, Agus Kossay, Steven Itlay, Alexander Gobai, Fery Kombo, Hengki Hilapok, dan Irwanus Uropmabin mesti menjalani proses hukum di Papua.

“Sebaiknya kembalikan para aktivis KNPB, ULMWP dan ketua badan eksekutif mahasiswa yang dibawa ke Kaltim. Kalau itu dilakukan maka masuknya Indonesia dalam Dewan HAM PBB tidak sia-sia,” ujarnya.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua, Emanuel Gobay juga menyatakan para tersangka ingin menjalani persidangan di Jayapura, Papua atau paling tidak Manokwari dan Sorong, Papua Barat.

“Itu disampaikan para tersangka saat kami beberapa advokat yang tergabung dalam Koalisi Penegakan Hukum dan HAM Papua, yang memberikan pendampingan hukum mengunjungi ketujuh tersangka di Kaltim, pekan lalu,” kata Gobay. (*)

 

Editor : Edho Sinaga

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top