Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Tetap dorong referendum Papua, KNPB pesimis JR Pepera 1969 akan berhasil

Koalisi Advokat untuk Kebenaran dan Keadilan Rakyat Papua mendaftarkan permohonan uji materi terhadap konstitusionalitas UU No. 12 Tahun 1969 – Jubi/IST

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Nabire, Jubi – Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menanggapi dingin upaya Koalisi Advokat untuk Kebenaran dan Keadilan Rakyat Papua yang mendaftarkan permohonan uji materi terhadap konstitusionalitas penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 yang berkaitan dengan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) Papua tahun 1969.

Bagi KNPB, seperti yang selama ini mereka terus kampanyekan, keabsahan Papua (West Papua) hanya bisa diselesaikan melalui referendum.

“KNPB tidak menaruh harapan pada hasil gugatan ini karena berhadapan dengan hukum Indonesia yang penuh kepentingan politik penguasa kolonial. Apalagi para Hakim Mahkamah Konstitusi sudah bersumpah jabatan untuk menjaga kedaulatan NKRI,” kata Juru Bicara (Jubir) Internasional KNPB, Victor Yeimo, dalam pernyataan pers KNPB yang diterima Jubi, Selasa (16/4/2019).

Walau demikian KNPB mengaku yakin pada perjuangan kebenaran atas gugatan ini dan menghargai upaya Judicial Review Pepera 1969 di Mahkamah Konsistitusi karena merupakan hak konstitusional rakyat Indonesia. Namun Yeimo mengingatkan bahwa West Papua masih berstatus wilayah koloni tak berpemerintahan sendiri (non-self government territory) yang masih berjuang menuntut hak penentuan nasibnya sendiri.

Loading...
;

“Sebenarnya menguji konsideran UU No. 12/1969 dengan UUD 1945 pada akhirnya adalah upaya untuk menjelaskan kepada rakyat Indonesia dan Internasional atas aneksasi (kolonisasi) West Papua yang penuh rekayasa dan manipulasi, dimana kejahatannya ditutupi (dilegalkan) dengan UU No. 12/1969,” kata Yeimo.

Dengan kata lain, menurut Yeimo, Pepera 1969 sudah dipastikan tidak absah, apalagi tidak ada satupun keputusan resmi PBB yang mengesahkannya.

“Para ahli hukum dan akademisi internasional telah membuktikan bahwa pendudukan Indonesia di West Papua hingga saat ini adalah aneksasi ilegal. Tidak ada resolusi PBB yang mengesahkan (menyatakan) West Papua sah dalam Indonesia melalui Pepera 1969. Karena itu, tidak ada sumber hukum internasional (resolusi) yang dapat dijadikan (diratifikasi) Indonesia sebagai UU sebagaimana UU No. 12/1969,” lanjutnya.

UU 12/1969 itu mengatur tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat. Sementara Resolusi PBB terkait pelaksanaan Pepera sebagaimana mandat Perjanjian New York tahun 1962 adalah No 2504 pada 20 November tahun 1969 yang berjudul Persetujuan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda terkait New Guinea Barat (Irian Barat).

Bagi KNPB sekalipun gugatan tersebut ditolak MK, tidak akan menghalangi (atau meniadakan) penyelesaian status hukum dan politik West Papua di Internasional.

“Status hukum dan politik West Papua harus diselesaikan melalui referendum damai, demokratis, dan final di bawah pengawasan internasional. Hanya referendum yang akan membuktikan legalitas Indonesia di West Papua, dan mengukur kehendak bangsa Papua dalam menentukan status politiknya,” ujar Yeimo.

Mantan Ketua Umum KNPB ini tetap bersikukuh bahwa West Papua masih berstatus sebagai wilayah koloni Indonesia yang sedang berjuang untuk penentuan nasib sendiri (right to self-determination).

“Indonesia wajib bertanggung jawab dan memenuhi hak fundamental rakyat West Papua untuk menentukan nasibnya sendiri,” tegasnya.

Melanggar New York Agreement

Alasan utama Koalisi mengujimaterikan UU 12/1969 tersebut karena banyak bukti yang menunjukkan pelaksanaan PEPERA oleh Pemerintah Indonesia tak sesuai New York Agreement 1962.

“Perjanjian New York tahun 1962 yang merupakan landasan hukum dari Pepera menjanjikan bahwa semua orang dewasa Papua berhak berpartisipasi dalam penentuan nasib sendiri yang akan dilaksanakan sesuai dengan praktik internasional. Faktanya, hanya 1.025 dari total sekitar 800.000 penduduk Papua saat itu yang berpartisipasi dalam Pepera ketika dijalankan pada tahun 1969,” ungkap Yan Warinussy, pengacara HAM yang koordinator Koalisi, Kamis (12/4/2019) lalu.

Lanjut Warinussy, orang Papua saat itu tidak hanya mengalami operasi militer besar-besaran oleh tentara Indonesia sepanjang 1960-an menjelang PEPERA, namun juga berada di bawah todongan senjata hingga memilih bergabung dengan Indonesia ketika Pepera berlangsung.

Salah seorang pemohon dari pihak akademisi, Laus DC Rumayom, dosen Hubungan Internasional di Universitas Cenderawasih (UNCEN) mengatakan pengajuan uji materi itu diharapkan dapat mendorong publik untuk sadar sejarah dan demokrasi di negeri ini.

“Konflik di Papua bukan hanya terkait pembalakan liar dan penambangan ilegal, namun juga soal sejarah,” kata dia, dengan menegaskan bahwa inilah kali pertama orang asli Papua secara resmi menggugat hukum itu.

“Kami berharap permohonan ini dapat membuka ruang dialog dikalangan publik terkait hukum negeri ini. Papua adalah korban dari sejarah,” tambahnya.

Fien Jarangga, Kordinator Jaringan Perempuan TIKI, Papua melihat upaya uji materi ini sebagai celah melihat kelemahan hukum Indonesia.

“Soal JR ini tidak harus menang tapi kita mencari kelemahan proses Pepera waktu itu karena dasar hukum indonesia waktu itu terbatas, ini bisa saja terungkap,” kata dia.

Baginya, hal ini justru dapat menambah aspek perjuangan di dalam negeri terkait Pepera yang lebih tertinggal dibanding advokasi di luar negerin

“Terlepas dari perdebatan Pepera salah atau benar. Aspek ini yang mungkin selama ini kurang sekali dilihat dalam negeri (RI). Sementara teman-teman (diaspora Papua) di luar sudah jauh melangkah. Seingat saya, dalam mekanisme UN untuk komunitas indegenous people (IP) ada tahapan-tahapan yang dilalui dalam satu gugatan. Sehingga orang Papua harus tempuh hukum Indonesia dulu untuk mendapatkan kekurangan-kekurangan hukum Indonesia lalu lanjutkan lagi ke pengadilan internasional,” ujarnya. (*)

Editor: Dewi Wulandari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top