Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Theo Hesegem: Pengungsi Nduga di Mapenduma mau pulang kalau TNI pulang

Anak-anak Nduga menerima hadia natal dari militer indonesia yang melakukan operasi militer di Nduga (Jubi/Ist)

Jayapura, Jubi – Aktivis Hak Asasi Manusia wilayah Pegunungan Tengah Papua menyebut ada belasan kamp pengungsi di hutan Distrik Mapenduma, Kabupaten Nduga, Papua.

“Saya baru pulang dari Mapenduma. Di sana ada 12 kamp pengungsi,”ungkap Theo Hesegem Koordinator Pembela HAM Pegunungan Tengah Papua kepada jurnalis Jubi pada Sabtu (1/02/2019).

Rakyat meninggalkan rumahnya di kampung-kampung. Ia pastikan ada 58 rumah kosong ditinggal penghuninya sejak perang meletus awal Desember 2018. Perang antara TNI-Polri dengan pasukan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB), pimpinan Egianus Kogoya,

“Semua orang lari ke hutan,”kata Hesegem yang baru saja tiba di kampung itu pada 26 Januari lalu bersama sejumlah pimpinan gereja-gereja setempat.

Rakyat yang mengungsi ke hutan tidak mau kembali ke rumah. Mereka lebih memilih dan nyaman tinggal di kamp pengungsian.

Loading...
;

Menurut dia, warga sipil yang berhasil bertemu mengaku tidak mau gegabah ambil langkah untuk kembali ke kampung. Mereka masih anggap kondisi belum stabil karena pasukan TNI yang datang dalam rangka operasi masih menguasai kampung.

“Kita akan kembali kalau TNI kembali, kalau masih ada, kita tidak mau kembali. Kalau masuk masih ada TNI, TPN-PB akan bereaksi,”ujar dia mengutip apa pesan warga.

Menurutnya, jika rakyat kalau sudah bilang begitu, maka perlu perjuangan semua pihak untuk mengembalikan warga sipil dengan stabilkan situasi.

Untuk itu menurutnya langkah pertama, anggota TNI-POLRI dan TPN-PB harus menahan diri untuk memastikan warga sipil aman.

Lebih dari itu, dia meminta pengambil kebijakan di Jakarta harus lebih bijak melihat masalah Nduga. Pastikan nasib warga sipil tidak kena dampak lebih.

” Jangan hanya bilang perang atas nama separatisme dan kriminal bersenjata tetapi tidak lihat nasib rakyat sipil,”ujar dia.

Presiden Jokowi dengan kabinetnya mesti tahu, Rakyat sipil itu tidak ada sangkut paut dengan perang. Rakyat sipil tidak pernah tahu separatisme dan kriminal bersenjata.

“Mereka ini warga sipil toh yang punya hak di segala lini kehidupan yang pemenuhannya menjadi kewajiban negara,”katanya dia.

Kata dia, di pengungsian, hak atas rasa nyaman, hak atas ekonomi, pendidikan dan kesehatan dan hak hidupnya tidak terpenuhi.

“Mereka butuh makan karena di sana tidak ada makanan. Mungkin makan rumput, dan minum saja, sakit mungkin juga meninggal di hutan,”katanya.

Wakil Bupati Nduga Wentius Nimiangge menyatakan, kehadiran TNI/Polri di wilayahnya menjadi serba salah. Di satu sisi melakukan penegakkan hukum, namun keberadaan mereka juga membuat masyarakat takut dan mengungsi ke hutan.

“Kalau kehadiran TNI/Polri di sana membuat situasi lebih kacau lebih baik mundur, tapi kalau kehadiran mereka membuat Nduga menjadi aman silahkan dipertahankan,” kata Nimiangge, di Jayapura pekan kemarin.

Ia mau kehadiran militer harus membawa dampak positif atau negatih bagi masyarakat dan pembangunan. Perlu evaluasi supaya tidak ada yang terganggu.

“Intinya kami pemerintah dan masyarakat tidak mau terganggu dengan kehadiran TNI/Polri di Nduga,” ujarnya. (*)

Reporter : Benny Mawel

Redaktur : Syam Terrajana

 

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top