Tidak terbukti makar, tiga aktivis KNPB dituntut penjara dengan tuduhan rencanakan kejahatan

Tidak terbukti makar, tiga aktivis KNPB dituntut penjara dengan tuduhan rencanakan kejahatan

Tiga aktivis Komite Nasional Papua Barat yang menjadi terdakwa kasus makar, Sem Asso, Eddo Dogopia, dan Yanto Arwekion menghadiri sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Timika, Selasa (14/5/2019). -Jubi/Ist

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Tiga aktivis Komite Nasional Papua Barat atau KNPB yang sedang diadili di Pengadilan Negeri Timika-Yanto Awerkion, Sem Asso, dan Edo Dogopia-lolos dari dakwaan makar. Dalam sidang Selasa (14/5/2019), jaksa penuntut umum hanya menuntut ketiganya dengan tuduhan terlibat dalam perkumpulan yang bermaksud melakukan kejahatan.

Yanto Awerkion, Sem Asso, dan Edo Dogopia awalnya didakwa melakukan makar untuk memisahan sebagian wilayah negara sebagaimana dimaksud Pasal 106 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau mempersiapkan dan memperlancar upaya makar sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 110 ayat (2) KUHP. Kedua pasal itu memiliki ancaman hukuman pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun.

Akan tetapi, dalam sidang pembacaan tuntutan pada Selasa, jaksa penuntut umum (JPU) hanya menuntut Awerkion, Asso, dan Dogopia dengan tuduhan terlibat dalam perkumpulan yang bermaksud melakukan kejahatan sebagaimana dirumuskan Pasal 169 ayat (1) dan (3) KUHP. Awerkion dituntut hukuman satu tahun penjara, dan Asso dituntut hukuman sepuluh bulan penjara. Sementara Dogopia dituntut hukuman delapan bulan penjara.

Tim Koalisi Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Papua yang menjadi kuasa hukum Awerkion, Asso, dan Dogopia menyatakan tuntutan yang dibacakan JPU membuktikan JPU gagal membuktikan ketiga klien mereka terlibat makar. “Dari fakta persidangan, keterangan para terdakwa dan saksi, tidak ada upaya makar yang dilakukan,” kata Veronica Koman, salah satu penasehat hukum ketiga terdakwa, melalui siaran pers mereka, Selasa.

Meski ketiga kliennya telah lolos dari dakwaan makar, Veronica menyebut tuntutan JPU kepada Awerkion, Asso, dan Dogopia itu membuktikan adanya persoalan serius dalam pelaksanaan kebebasan berkumpul dan hak menyatakan pendapat rakyat Papua. “KNPB sebagai organisasi damai dituduh JPU sebagai perkumpulan yang bermaksud melakukan kejahatan. Oleh karenanya, penasihat hukum akan menyampaikan pembelaan pada 17 Mei 2019,”ungkap Koman.

Ketua Umum KNPB, Agust Kossay mengatakan tuduhan bahwa KNPB merupakan perkumpulan yang bermaksud melakukan kejahatan menunjukkan ketidakmampuan pemerintah Indonesia menangani gerapan sipil. Kossay menegaskan rakyat Papua berdiri di atas kebenaran hukum Indonesia, sehingga pemerintah Indonesia tidak mampu membuktikan kesalahan rakyat Papua. Akibatnya, pemerintah Indonesia terus mencari alasan untuk memenjarakan rakyat Papua yang bersuara menuntut hak menentukan nasibnya sendiri.

“Sudah tidak ada alasan lagi (untuk menghukum tiga aktivis kami, namun JPU) berusaha terus mencari pasal untuk menyalahkan kami. Tetapi Indonesia (harus) ingat, kami akan terus melakukan perlawanan,” ungkap Kossay kepada Jubi, Rabu (15/5/2019).

Kossay meminta pemerintah Indonesia untuk berhenti mengkriminalisasi orang Papua, dan harus mencari akar persoalan Papua. “Mengapa kami terus melawan? Pertanyaan itu yang seharusnya dijawab oleh Indonesia. Bukan malah terus mengkriminalisasi kami. Mengkriminalisasi kami tidak akan menghentikan perjuangan kami,” kata Kossay.

Editor: Aryo Wisanggeni G

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Populer

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)