Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Tiga bulan guru di Mambra tak bergaji, Legislator: Polisi harus selidiki

Pertemuan Komisi V DPR Papua dengan para guru SD, SMP, dan SMA Kabupaten Mamberamo Raya – Dok. Komisi V DPR Papua.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Komisi V DPR Papua yang membidangi pendidikan meminta bupati dan Dinas Pendidikan Mamberamo Raya atau Mambra bertanggungjawab terhadap penunggakan pembayaran gaji dan tunjangan guru SD, SMP, dan SMA di kabupaten itu selama tiga bulan terakhir (Mei-Juli 2019).

Wakil Ketua Komisi V DPR Papua, Maria Duwitau mengatakan puluhan guru SD, SMP, SMA dari Mamberamo Raya menyampaikan aspirasi itu kepada pihaknya, Senin (29/7/2019).

Menurutnya, para guru mengaku belum menerima gaji dan tunjangan diantaranya uang lauk pauk, gaji 13 dan 14 bahkan tunjangan hari raya (THR) Idul Fitri tahun ini.  Situasi ini membuat para guru di Mambra melakukan aksi mogok mengajar sejak proses belajar mengajar tahun ajaran baru tahun ini dimulai.

“Kami minta Bupati Mamberamo Raya dan Kepala Dinas Pendidikan bertanggungjawab terhadap hak-hak guru ini,” kata Maria Duwitau usai pertemuan.

Loading...
;

Katanya, para guru telah mengecek ke Bank Papua dan pihak bank menyatakan gaji serta tunjangan mereka sudah dicairkan dan diambil tunai oleh pihak Dinas Pendidikan Mamberamo Raya.

Maria Duwitau mempertanyakan mengapa dana pembayaran gaji dan tunjangan guru di Mamberamo Raya mesti ditarik tunai oleh Dinas Pendidikan setempat.

“Kalau dalam beberapa waktu ke depan gaji dan tunjangan para guru ini belum dibayarkan, kami minta kepolisian mengusut ke mana dana yang kabarnya sudah dicairkan dari bank itu. Kalau ini benar, berarti sudah kategori korupsi atau penggelapan,” ujarnya.

Selama ini lanjutnya, guru di Mambra telah berupaya menemui berbagai pihak termasuk bupati, Dinas Pendidikan dan DPRD setempat. Namun hingga kini tak ada kejelasan terhadap pembayaran hak-hak mereka.

Para guru ini akhirnya menyampaikan aspirasinya ke DPR Papua dengan harapan pihak dewan provinsi dapat membantu memperjuangkan tuntutan mereka.

“Para guru ini menyatakan akan mogok mengajar hingga gaji dan tunjangan mereka dibayarkan. Kami akan mengundang Dinas Pendidikan Papua membicarakan masalah ini agar dinas terkait di provinsi berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Mamberamo Raya,” ucapnya.

Sekretaris Komisi V DPR Papua, Natan Pahabol mengatakan hal yang sama. Ia meminta bupati dan Dinas Pendidikan Mambra secepatnya menyelesaikan apa yang menjadi tuntutan para guru itu.

“Paling lambat Agustus mendatang kami sudah mendapat informasi jika hak-hak guru ini sudah dibayarkan. Jangan pura-pura tidak tahu,” kata Natan Pahabol.

Katanya, jika hingga Agustus mendatang hak-hak para guru ini belum juga dibayarkan, Komisi V DPR Papua akan meminta polisi menyelidiki masalah ini. (*)

Editor: Edho Sinaga

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top