Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Tiga tuntutan masyarakat Pesisir Nabire saat gelar tikar adat

Legislator Papua, Yonas Nusi saat menerima aspirasi dari LMA Nabire, Socrates Sayori, didampingi Dolfina Dimara dan Sekretaris LMA Papua, Paskalis Netep – Jubi/Titus Ruban.

Nabire, Jubi – Lembaga Masyarakat Adat di Kabupaten Nabire Nabire yang terdiri dari enam suku di pesisir menggelar tikar adat. Menyampaikan tiga tuntuntutan dan beberapa aspirasi kepada MRP, DPRP dan LMA Provinsi, hingga Pemkab Nabire.

Aksi yang dilaksanakan di gedung Guest House Nabire, pada Jumat (28/06/2019) ini, berisikan permintaan kepada lembaga pemerintahan itu agar mengakui keberadaan masyarakat adat pesisir di daerah itu, sesuai kultur yang ada.

Gelar tikar adat ini dihadiri oleh MRP Papua, Komisi I DPRP, LMA Papua, Perwakilan Pemkab Nabire, LMA Nabire, enam suku pesisir dan masyarakat.

Ketua Lembaga Masyarakat Adat Kabupten Nabire, Socrates Sayori mengatakan beberapa aspirasi yang mereka lontarkan itu, diharapkan dapat disampaikan kepada Bapak Presiden RI.

“Pertama, meminta pemerintah untuk menyediakan gedung untuk adat. kedua, meminta jatah kursi adat jalur Otsus di DPRD Nabire dan ketiga adalah dengan tegas bahwa Nabire bukan bagian dari wilayah adat Meepago,” ujarnya.

Loading...
;

Sebab menurut Sayori, selama ini hak – hak masyarakat pesisir khususnya enam suku besar yang ada di Nabire selalu terabaikan. Pada berbagai peran penting dalam pemerintahan maupun tatanan kehidupan, masyarakat adat Nabire sebagai pemilik hak ulayat hanya menjadi penonton.

“Jadi aspirasi ini kami ingin sampaikan juga kepada pemkab Nabire, LMA Provinsi, DPRP serta MPR untuk menindak lanjuti dan menyampaikan kepada Bapak Presiden,” pungkasnya.

Edisi Tanati, Ketua afirmasi 14 kursi Adat MRP mengatakan bahwa harapan MRP adalah masyarakat adat dapat memproteksi diri. Menurutnya, perubahan tak bisa datang dari orang lain, tetapi diri kita sendiri. Untuk masyarkat adat Papua, jangan hanya bicara tapi saatnya untuk melakukan sesuatu yang benar-benar baik.

Menurutnya, untuk kursi pengangkatan jalur otsus penting dalam evaluasi. Sebab tidak ada keterwakilan di daerah.
Sementara DPRP pengangkatan melalui 14 kursi sudah ada. Sehingga harus ada juga di DPRD Kabupaten/kota, ada 5 atau 6 kursi sesuai atau ¼ (satu per empat) misalkan ada 30 berarti dapat 6 kursi dan jika 25 mungkin 5 kursi.

“Jadi ¼ itu harus ada kursi pengangkatan supaya dia memproteksi hak politik orang Papua sesuai wilayah adatnya. Sebab kalau mengharapkan di partai politik nasional akan berbenturan dengan AD/ART partai dan akan susah OAP masuk,” ujarnya.

Tanai bilang , MRP mengacu pada UU Otsus Papua pasal 28 ayat 3, 4, khusus ayat 3 yang menyatakan bahwa rekruitmen politik oleh partai politik di Provinsi Papua dilakukan dengan memprioritaskan masyarakat asli Papua, dan ayat 4 setiap partai politik wajib meminta pertimbangan persetujuan MRP. Namun hal itu sama sekali tidak dilakukan.

“Jadi tikar adat ini bagian dari upaya MRP untuk memproteksi hak masyarakat adat agar ada keterwakilan di DPRD Kabupaten Kota dan kami dukung penuh,” terangnya.

Legislator Papua, Yonas Nusi, Komisi I bidang hukum politik dan pemerintahan DPR Papua menilai aspirasi yang disampaikan masyarakat adat pesisir Nabire itu, merupakan bagian dari upaya memberikan keseimbangan di dalam lembaga politik di DPRD.

Sebab, kata Yonas Nusi, dalam Pileg 2019 sekalipun anak asli Papua telah berupaya dengan berbagai kemampuan. Tetapi hasilnya sangat memilukan rakyar Papua. Bisa saja para caleg mempersoalkan, namun untuk membuktikan kecurangan, akan mengalami kesulitan.

“Maka alternatif yang harus dilakukan untuk mendapatkan keseimbangan politik dalam DPRD adalah melalui jalur Otsus di tingkat Kabupaten dan ini wajar sesuai amanat UU Otsus, keterwakilan masyarakat adat yang memiliki hak dalam pembangunan di daerahnya sendiri,” ujarnya.

Sehingga, tidak salah LMA menyampaikan aspirasi kepada Presiden agar mendapatkan perlindungan oleh negara terhadap hak hak mereka. .

Nusi bilang, hampir seluruh wilayah adat di Papua sudah mempunyai keputusan adat terkait kursi otsus DPRD. Ada wilayah yang hanya rapat biasa dan menyampaikan aspirasi, dan ada wilayah yang membuka diri kepada publik dan pemerintahan melalui gelar adat bahwa ada sesuatu yang ingin disampaikan.

“Dan ini diawali dari kabupaten Merauke dan saat ini Kabupaten Nabire bahkan ada beberapa wilayah yang sedang berkomunikasi dengahn kami yakni Lapago,” ucap Nusi.

Nusi menyadari bahwa aspirasi permintaan kursi DPRD kabupaten/kota tidak wajar karena bertentangan dengan UU yakni UU pemerintahan daerah dan UU Pemilu. Tetapi dalam UUD 1945 pasal 18 B yang menyatakan bahwa ‘negara mengakui serta menghormati kesatuan – kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak – hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia’. Maka menurutnya, aspirasi tersebut bukanlah hal yang salah.

Dia juga bilang akan mengawal keputusan adat wilayah pantai Nabire yang menyatakan masuk ke wilayah Saireri sebab memiliki kultur adatnya sama dan tidak masuk ke wilayah Meepago.

“Sehingga hal ini juga perlu ada sidang adat untuk menentukan batas – batas wilayah. Agar kita tidak membohongi diri ketika wilayah itu bukan milik kita. Jadi intinya kami akan kawal semua aspirasi ini sampai kepada pemerintah pusat,” tandasnya.

Editor: Syam Terrajana

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top