Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Tim Advokat untuk OAP tetap pertanyakan keabsahan penahanan 12 kliennya

Foto ilustrasi, saat Ketua MRP Timotius Murib didampingi para pimpinan MRP saat menandatangani kesepakatan kerjasama dengan Dewan  Pimpinan Nasional Persatuan Advokat Indonesia untuk membentuk Tim Advokat untuk Orang Asli Papua. – Dok. MRP

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Tim Advokat untuk Orang Asli Papua kembali mempertanyakan keabsahan penahanan 12 orang klien mereka saat menjadi tahanan jaksa dalam kasus amuk massa yang terjadi di Jayapura pada 29 Agustus 2019 lalu. Hingga Rabu (13/11/2019), sejumlah 12 orang terdakwa belum menerima surat perpanjangan penahanan pada rentang waktu antara 4 November 2019 hingga 5 November 2019.

Advokat Frederika Korain selalu anggota tim Tim Advokat untuk Orang Asli Papua (OAP) menyatakan pihaknya tengah memberikan bantuan hukum bagi 27 orang yang dijadikan terdakwa terkait kasus amuk massa yang terjadi di Jayapura pada 29 Agustus 2019 lalu. Dari 27 kliennya itu, sejumlah 12 orang ditahan tanpa ada surat perpanjangan penahanan.

“[Saat menjadi] tahanan jaksa, [masa penahanan klien kami] habis pada 4 November 2019. Akan tetapi, hingga 5 November 2019, ada 12 orang yang belum mendapatkan surat perpanjangan penahanan,” kata Korain usai mendampingi para kliennya menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jayapura pada Rabu (13/11/2019).

Tim Advokat untuk OAP adalah tim advokasi yang terbentuk pasca kesepakatan kerjasama antara Majelis Rakyat Papua dan Dewan  Pimpinan Nasional Persatuan Advokat Indonesia pada 16 Oktober 2019.  Korain menyatakan Tim Advokat untuk OAP mengetahui informasi itu saat mereka mengunjungi 17 terdakwa yang ditahan di Markas Kepolisian Daerah Papua pada 5 November 2019.

Loading...
;

“Sampai pukul 18.00 WP, belum ada surat. [Itu berarti mereka telah ditahan] tanpa surat perpanjangan penahanan selama 18 jam,” kata Korain.

Tim Advokat untuk OAP akhirnya meminta Kepolisian Daerah (Polda) Papua menjelaskan status penahanan 17 klien mereka itu. Korain menyatakan Polda Papua akhirnya menunjukkan surat perpanjangan penahanan 17 tahanan itu pada 5 November 2019 pukul 21.00 WP. “[Ketika] kami periksa, ternyata hanya ada surat perpanjangan penahanan untuk lima klien kami. Tidak ada penetapan perpanjangan penahanan untuk 12 orang lainnya,” kata Korain.

Korain menyatakan penahanan 12 kliennya yang ketika itu masih berstatus tahanan jaksa itu tidak sah sejak 5 November 2019. Korain menolak alasan jaksa yang mengklaim surat perpanjangan penahanan 12 tahanan itu sudah ada pada 5 November 2019, namun terlambat diserahkan kepada para tahanan jaksa itu.

“Karena itu, kami mengajukan permohonan bebas demi hukum. Kami tidak bisa mengajukan Pra Peradilan, karena [12 klien kami] sedang menjalani sidang,” kata Korain.

Jaksa Penuntut Umum dalam perkara itu, Adrianus Tomana mengatakan para tahanan itu sudah mulai menjalani sidang, sehingga masalah  perpanjangan masa penahanan mereka bukan lagi wewenang jaksa. “Masalah penahanan saat ini kewenangan hakim,” kata Tomana.

Soal surat perpanjangan penahanan pada 5 November 2019 yang tidak disampaikan kepada para tersangka, Tomana menyatakan hal itu tidak menjadi masalah lagi, karena para tahanan itu sudah mulai mengikuti sidang di Pengadilan Negeri Jayapura.  “Terjadi kekeliruan seperti itu, sudah tidak ada lagi. Sudah dibereskan semua,” ujarnya.

Ketua Kelompok Kerja Agama Majelis Rakyat Papua, Yoel Mulait meminta aparat penegak hukum memastikan seluruh proses hukum terhadap para tersangka dan terdakwa kasus amuk massa yang terjadi di Jayapura pada 29 Agustus 2019 lalu berjalan dengan adil. Ia berharap proses hukum itu tidak mengabaikan hak para tersangka dan terdakwa, termasuk ketika ditahan oleh penyidik, jaksa, maupun hakim.

“Saat seseorang ditahan, seluruh hak hukumnya melekat, sehingga harus dipenuhi. Hak hukum mereka [harus] diperjelas. Kalau, waktu penahanan habis, harus bebas demi hukum. Penegakan hukum tidak boleh diskriminatif, harus bermartabat, adil, dan manusiawi,” kata Yoel Mulait pada 6 November 2019.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top