Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Tim pemekaran Papua Tengah gandeng semua pihak

Ketua Tim pemekaran Provinsi Papua Tengah, Isaias Douw – Jubi/Titus Ruban

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Nabire, Jubi – Tim pemekaran Provinsi Papua Tengah (PT) terus membangan koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak guna memperjuangkan provinsi ini.

Ketua Tim pemekaran PT, Isaias Douw, mengatakan pihaknya sedang membangun koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat, tim kajian, maupun dengan semua tim pemekaran,  baik tim lama yang ada di Timika, Biak, dan Nabire serta tim baru untuk aktifkan Provinsi Papua Tengah yang perjuangannya telah memakan waktu belasan tahun.

“Sebagai ketua tim, sudah dan terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan semua pihak untuk diaktifkan kembali Papua Tengah,” kata Isaias Douw, Senin (20/1/2020).

Isaias Douw menuturkan sebagai ketua tim pemekaran, pihaknya tidak mengabaikan tim pemekaran sebelumnya (tim lama). Tim dari Biak, tim dari Timika, dan tim dari Nabire sebagai pelopor penggerak pemekaran terdahulu tetapi menggandeng untuk tujuan yang sama.

Selain itu, ada juga tim kajian dari Universitas Gadjah Mada (UGM) yang sedang bekerja. Termasuk pemerintah pusat, baik Presiden, Kemendagri,  DPR RI,  DPD RI. Pihak-pihak ini sudah mengetahui bahwa pemekaran Papua Tengah bukan hal baru.

“Kami terus berkoordinasi dan tingkatkan komunikasi. Kami akan kumpulkan mereka dalam waktu dekat,” tutur Bupati Nabire ini.

Loading...
;

Sebagi ketua tim, Isaias Douw menjelaskan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Tengah bukan hal baru yang diperjuangkan. Sebab DOB ini sudah ada undang-undangnya serta melalui perjuangan panjang untuk diaktifkan kembali.

“Maka kami sudah menyerahkan dokumen MoU kepada Gubernur Papua dan sudah menyetujui dan mendukung atas pemekaran Provinsi Papua Tengah. Gubernur Papua sudah setuju untuk pemekaran PT, dan kami asosiasi para bupati wilayah Meepago juga mereka yang pro dan maupun kontra agat tetap satu komitmen mengawal sampai pemekaran dapat terealisasi,” jelasnya.

Terpisah, mantan ketua tim pemekaran PT, Norbertus Mote, mengatakan jika terjadi pemekaran maka mahasiswa bisa mendapatkan pekerjaan. Ada peluang di legislatif, mengisi jabatan dalam pemerintahan. Dia pun bilang, biasanya yang memprotes mendapatkan jabatan setelah pemekaran.

Mote, menandaskan DOB tidak bisa dihindari sebab sama dengan arus globalisasi. DOB itu menuju perubahan dan sama dengan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE), Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), dan lainnya. Contoh kecil adalah perkembangan alat komunikasi yang mengalami perubahan sangat cepat dari waktu ke waktu. Demikian pun pemekaran, ada kemajuan pembangunan yang tidak bisa dibendung.

“Jika ada yang beranggapan bahwa ini kepentingan politik elit tertentu yang saya sampaikan. Maka saya mau bilang bahwa pernah berjuang untuk pemekaran beberapa kabupaten di pedalaman. Tapi tidak pernah berambisi jabatan baik legislatif maupun eksekutif setelah pemekaran. Saya hanya ingin kajian dan jangan diributkan,” tandasnya.

Hingga tahun 2019 Presiden Jokowi masih belum mencabut moratorium DOB. Alasannya demi membangun Indonesia sentris.

Kebijakan moratorium merupakan imbas dari masifnya pemekaran daerah yang terjadi di era reformasi sejak diberlakukannya UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini sendiri telah direvisi sebanyak empat kali dengan nama yang sama, menjadi UU No 32/2004, UU No 23/2014, dan terakhir UU No 9/2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Jika di tahun 1999 Indonesia hanya memiliki 26 provinsi dan 293 kabupaten/kota, dalam rentang waktu 15 tahun jumlah tersebut kini menjadi 34 provinsi dan 508 kabupaten/kota.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999, Provinsi Papua (Irian Jaya, saat itu) dimekarkan menjadi tiga provinsi, yakni Provinsi Irian Jaya (sekarang Papua) yang beribukota di Jayapura, Provinsi Irian Jaya Barat beribukota di Manokwari, dan Provinsi Irian Jaya Tengah beribukota di Timika.

Namun pada 11 November 2001 pemekaran Provinsi Irian Jaya Tengah ditangguhkan karena banyak penolakan. Sementara Provinsi Irian Jaya Barat  berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tanggal 18 April 2007, resmi diubah namanya menjadi Papua Barat.

Kini gagasan pembentukan DOB Provinsi Papua Tengah kembali muncul dari para elit politik di wilayah tersebut. (*)

Editor: Dewi Wulandari

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top