HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Tim Solidaritas Nduga rilis data baru dan penyanderaan seorang anak

Tim solidaritas peduli konflik Nduga bersama sejumlah pengungsi di Wamena, saat menggelar jumpa wartawan di halaman gereja Weneroma, Jayawijaya-Jubi/Islami

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Wamena, Jubi – Tim solidaritas peduli konflik Nduga yang terdiri dari unsur gereja dan pemerhati HAM maupun lembaga lainnya, telah merilis data terbaru korban meninggal masyarakat sipil pasca adanya konflik di Nduga sejak Desember 2018.

Theo Hesegem sebagai pemerhati HAM dan juga direktur eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua menyebutkan, korban meninggal sejak 4 Desember 2018 hingga akhir Juli 2019 ada 182 orang baik dewasa maupun anak-anak.

“Ini yang sudah teridentifikasi dan ini adalah suara hamba Tuhan dan juga telah diklarifikasi benar pada saat 26 Juli 2019 bahwa laporan, nama-nama dan jumlah korban yang sudah teridentifikasi oleh hamba Tuhan, seluruh ketua klasis di daerah konflik,” katanya saat menggelar jumpa pers di halaman gereja Kingmi jemaat Weneroma, Ilekma, Jayawijaya, Kamis (1/8/2019).

Menurut Theo, data tersebut dibuat setelah para hamba Tuhan dan masyarakat yang melihat dan mendengar sendiri jumlah korban yang teridentifikasi itu.

Loading...
;

“Data ini dari para klasis Gereja Kingmi di Nduga, perwakilan MRP dari Nduga, perwakilan koordinator Jayawijaya, tim kemanusiaan Nduga dan melibatkan seluruh pengungsi melakukan verifikasi data korban,” katanya.

Ada pun rinciannya korban perempuan dewasa yang meninggal 21 orang, laki-laki dewasa 69 orang, korban anak perempuan 21 orang, anak laki-laki 20 orang, balita perempuan 14 orang, balita laki-laki 12 orang, bayi laki-laki 8 orang, bayi perempuan meninggal 17 orang. total 182 orang.

“182 orang meninggal ini data di pengungsian termasuk yang ada di Wamena, Timika, Paro, dan tempat lainnya. Data ini akurat, karena kami pun memiliki bukti seperti foto-foto, keterangan dari kampung mana, distrik mana, dikubur dimana sudah jelas semua. Kecuali mereka yang meninggal di daerah konflik itu memang tidak ada foto, tetapi bagi yang meninggal di pengungsian itu ada foto sebagian dan lainnya akan kami usahakan untuk ambil kembali foto-foto itu,” kata Theo Hesegem.

Menurutnya, dari 182 orang itu mereka meninggal akibat adanya kekerasan fisik yang dilakukan aparat gabungan TNI-Polri, ada yang dibakar hidup-hidup dalam rumah, meninggal di hutan karena lapar, anak-anak yang terindikasi meninggal itu karena kedinginan, sakit dan kelaparan.

“Karena selama di pengungsian tidak ada makanan yang tersedia . Bagi mereka yang melahirkan tidak ada pertolongan medis, yang bisa membantu dan menolong mereka sehingga anak kecil di situ sehari dilahirkan langsung meninggal,” katanya.

Tim Solidaritas juga menyampaikan rasa keprihatinan mereka terhadap 17 orang korban di Puncak Kabo, Distrik Yigi, Nduga. Hal itu juga perlu diperhatikan dan dilihat secara kemanusiaan.

Untuk itu kata Theo, tim solidaritas peduli konflik Nduga menegaskan Presiden Indonesia Joko Widodo segera menarik pasukan TNI dan Polri di seluruh wilayah Nduga, karena dinilai menjadi aktor ketidakstabilan daerah.

Selain itu, mereka juga meminta membuka akses dan memberikan jaminan keamanan bagi jurnalis, tim investigasi HAM dan pekerja kemanusiaan baik nasional maupun internasional ke Nduga.

“Komnas HAM Republik Indonesia juga harus segera membentuk tim komite penyidik pelanggaran KPPHAM atau ad hoc dalam rangka penyelidikan dugaan pelanggaran HAM pasca kejadian 2 Desember 2018 di Nduga. Ini bersifat mendesak, karena selama ini belum melakukan hal itu,” ujar dia.

Perwakilan Majelis Rakyat Papua Daerah Nduga, Luis Maday menambahkan, data korban meninggal yang berada di tangan tim itu adalah data akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Data korban di tangan kami dengan jumlah 182 orang ini data akurat, dan kami verifikasi sehari, kami yang melakukan ini siap bertanggungjawab,” kata Maday.

Bantah data Kemensos

Sebelumnya, Kementerian Sosial Republik Indonesia menegaskan sesuai data resmi dari Kementerian Kesehatan yang juga telah divalidasi oleh tim yang terkait langsung dengan Dinas Kesehatan di Kabupaten Nduga, diinformasikan hanya ada 53 orang yang meninggal dan 23 orang di antaranya anak-anak.

Hal itu disampaikan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Harry Hikmat saat melakukan rapat koordinasi terkait pengungsi Nduga bersama Dandim 1702/Jayawijaya, Kapolres, pemerintah kabupaten Nduga, Pemerintah Jayawijaya, Dinas Sosial Provinsi Papua, Senin (29/7/2019) di Makodim Jayawijaya.

Menurut dia, analisis yang disampaikan pusat krisis kesehatan masyarakat yang ada di kementerian kesehatan menyatakan bahwa data tersebut data yang bukan kejadian luar biasa.

“Dari catatan yang sejak Desember 2018 hingga Juli 2019 adalah sebuah angka meninggal akibat dari sakit atau usia dan banyak faktor lain, yang sebenarnya tidak bisa disebut sebagai kejadian yang luar biasa oleh Kementerian Kesehatan. Namun, apabila ada informasi lebih lanjut tentang hal tersebut, kementerian kesehatan siap untuk melakukan klarifikasi lebih lanjut, dan barang tentu dengan dukungan fakta dan data yang akurat,” ujar dia.

Namun versi Kemensos itu dibantah oleh Hipolitus Wangge, anggota Solidaritas Nduga. Menurutnya, data jumlah korban meninggal yang disampaikan Kemensos RI yang diperoleh dari Dinkes Pemda Nduga, memiliki sejumlah kelemahan.

“Jumlah korban dicampur dengan penembakan pada bulan Juli 2018, padahal pengungsi internal dimulai sejak peristiwa penembakan karyawan Istaka Karya pada Desember 2018,” “ ujarnya

Selain itu, data yang disampaikan Kemensos RI ini yang tidak menyebutkan adanya korban pada bulan April, Mei, dan Juli 2019.

“Jenis kematian dicampur antara penembakan oleh OPM dan oleh TNI. Padahal seharusnya dibedakan, sehingga tindak pelanggaran hukumnya bisa diidentifikasi secara jelas,” ujarnya.

Selain itu, 53 korban yang disampaikan Pemerintah Indonesia, tiga di antaranya adalah warga non OAP tanpa disebutkan namanya. “Metode pengumpulan data itu tidak jelas,”

Dugaan Anak Berumur 1 Tahun Disandera Aparat

Selain itu, dalam konferensi pers tersebut juga disebutkan, ada seorang anak berumur setahun bernama Raina Nirigi yang ditahan oleh TNI setelah ibunya dibunuh sejak 4 Juli 2019.

Hal ini jelas menjadi perhatian tim solidaritas, agar bagaimana caranya mereka untuk bisa masuk melihat kondisi anak tersebut. Jika benar anak itu ada, maka tim akan membawanya keluar karena hingga kini tidak diketahui pasti kondisinya seperti apa, makan dan tidurnya bagaimana. Apakah diperhatikan penuh atau hanya dibiarkan begitu saja, atau hanya menjadi alat pancingan untuk memancing Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) supaya datang dan terjadi bentrok .

Theo Hesegem mengatakan, informasi ini didapat dari hamba Tuhan bahwa anak tersebut sedang ditahan. Secara lembaga ia telah sampaikan ke Komnas Perempuan dan Komnas Anak dan juga Menkopolhukam telah membentuk tim.

“Apakah nantinya kami dengan mereka (aparat keamanan) akan masuk atau kami sendiri yang masuk, ini masih sedang kita komunikasikan. Kalau komunikasi baik di tingkat pemerhati HAM, gereja, TNI dan Polri kami bisa masuk, cuma komunikasi ini yang kami belum bangun,” katanya.

Pendeta Esmon Walilo selaku koordinator Jayawijaya Gereja Kingmi mengatakan, informasi yang didapat dari salah sumber terpercaya yang enggan disebutkan namanya ini menyebutkan terdapat seorang mama-mama yang bersama anaknya disuruh oleh aparat untuk menggali tanah.

“Setelah digali, aparat tembak baru kubur ibu itu , bukan tembak saat di kebun. Lalu anak kecil ini dijadikan sandera untuk pancing OPM (TPN PB-red) turun, mereka bilang anak ini ditangan kami. Lalu OPM juga tidak mau dipancing, jadi mereka tahan di posisi sehingga OPM juga buat ancaman akan habisi orang-orang non Papua maupun anak-anaknya,” kata pendeta Esmon.

Ia jelaskan, jika aparat menuduh bahwa ibu tersebut suaminya ada di hutan, sehingga ibu itu harus dihabisi.

“Yang gereja tidak terima, kenapa ibu ini disuruh gali tanah sendiri baru dibunuh lalu dikubur sama TNI, itu tidak manusiawi. Kami pikir sebenarnya mereka (aparat) ini protap yang diterima dari presiden melakukan penyisiran kejar OPM, tetapi kenapa korban yang jadi sasaran empuk adalah masyarakat sipil,” katanya.

Pengungsi

Menurut data tim investigasi baik dari Lembaga gereja Kingmi, LSM, Tim Relawan maupun kesaksian para pengungsi bahwa saat ini, terdapat puluhan ribu pengungsi internal akibat operasi militer saat kelompok TPN PB pimpinan Eginaus Kogeya.

“Rinciannya, 4.276 pengungsi internal di Distrik Mapenduma, 4.369 di Distrik Mugi, 5.056 di Distrik Jigi, 5.021 di Distrik Yal, dan 3.775 di Distrik Mbulmu Yalma. Pengungsi internal juga tersebar di Distrik Kagayem sebanyak 4.238 jiwa, Distrik Nirkuri sebanyak 2.982 jiwa, Distrik Inikgal sebanyak 4.001 jiwa, Distrik Mbua sebanyak 2.021 jiwa, dan Distrik Dal sebanyak 1.704 jiwa,” kata Sem Awom, dari Tim Solidaritas Peduli Konflik Nduga.

Data relawan juga menyebutkan pengungsi internal di Wamena tersebar di sekitar 40-an titik. Akibatnya banyaknya pengungsi internal yang ditampung dalam satu rumah. Setidaknya ada 30-50 orang dalam satu rumah. Bahkan ada yang berisi hingga ratusan orang.

Sementara itu Agus Kadepa ketua Gerakan Papua Mengajar (GPM) yang tergabung dalam Tim Solidaritas Peduli Konflik Nduga Papua mengatakan sejak operasi pengejaran dilakukan, terdapat sejumlah fasilitas publik seperti sekolah, rumah ibadah dan puskesmas pembantu (Pustu) dan rumah warga yang dirusak atau dibakar.

“Siswa sekolah pun harus menghentikan pendidikan sebab gangguan keamanan sehingga memungkinkan bertambahnya angka putus sekolah di wilayah ini. Berdasarkan catatan di lapangan, anak-anak yang telah mengungsi di Wamena ada 637 anak yang terdiri dari siswa SD-SMA. Mereka juga mengalami kendala belajar dan harus difasilitasi untuk mengikuti ujian nasional. Ada sekitar 81 orang guru yang juga ikut mengungsi dan melakukan proses belajar di sekolah-sekolah darurat yang dibangun para relawan kemanusiaan,” kata Kadepa.

Sem Awom mengatakan, Dinas sosial Propinsi Papua sebelumnya sudah mengetahui ada sekitar 8.000 korban pengungsi yang tersebar di kabupaten Puncak, Jayawijaya dan Lani Jaya. Mereka mengaku sulit untuk melakukan pendataan.
Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Nduga mengklaim bahwa jumlah warga Nduga yang mengungsi keluar dari kabupaten itu mencapai 45 ribu lebih.

Di sisi lain, Sekretaris Daerah Nduga menyebutkan sebayak 3.457 anak sekolah mulai dari tingkat SD hingga SMU di sejumlah distrik di kabupaten Nduga hingga kini belum bisa belajar dibangku sekolah.(*)

Editor: Syam Terrajana

Agus Pabika turut berkontribusi dalam berita ini 

 

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top