Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Tiongkok ingin menyewa satu pulau di Pasifik

Apa yang diinginkan Beijing di Pulau Tulagi di Kepulauan Solomon? Beberapa pihak gentar, ambisi militer. – The New York Times/Leon Schadeberg/Shutterstock

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Oleh Damien Cave

Pulau Tulagi dulunya merupakan markas utama Inggris dan kemudian Jepang di Pasifik Selatan, selama Perang Dunia II, pelabuhan lautnya yang dalam menjadikan pulau ini sebagai tempat yang berharga untuk militer.

Sekarang, Tiongkok akan pindah ke pulau ini dengan rencana untuk mengambil alih kendali.

Di bawah naungan perjanjian rahasia yang ditandatangani bulan lalu dengan pemerintah provinsi di Kepulauan Solomon, sebuah perusahaan berbasis Beijing yang memiliki hubungan dekat dengan Partai Komunis Tiongkok, telah mendapatkan hak pembangunan eksklusif untuk seluruh pulau Tulagi dan daerah di sekitarnya.

Perjanjian hak sewa ini mengejutkan masyarakat Pulau Tulagi dan mengkhawatirkan pejabat-pejabat Amerika Serikat yang menilai gugusan pulau-pulau di Pasifik Selatan sebagai tempat yang krusial, untuk mengawasi pergerakan Tiongkok serta melindungi rute-rute laut yang penting. Hal ini adalah contoh terbaru upaya Tiongkok menggunakan janji-janji bantuan keuangan untuk mengejar aspirasi globalnya – sering kali dengan menyalurkan dana dan bantuan kepada pemerintah-pemerintah dan memberikan investasi pada berbagai proyek infrastruktur lokal yang, oleh kritikus, dijuluki sebagai jebakan utang untuk negara-negara berkembang.

Loading...
;

“Secara geografi, ini adalah lokasi yang tepat,” menurut Profesor Anne-Marie Brady, seorang akademisi Tiongkok di University of Canterbury di Christchurch, Selandia Baru. “Tiongkok sedang memperluas aset militernya ke Pasifik Selatan dan berupaya untuk mencari pelabuhan dan lapangan udara yang bersahabat, sama seperti negara-negara lain yang berkembang sebelumnya.”

Ambisi Beijing di Pasifik Selatan memiliki konsekuensi ekonomi, politik, dan kemiliteran.

Wilayah di Pasifik ini kaya akan sumber daya alam, dan investasi Tiongkok telah menimbulkan keprihatinan Amerika Serikat dan Australia bahwa proyek-proyek seperti itu dapat memberikan kesempatan pada Beijing, untuk membangun kehadiran militernya, dalam berbagai hal, mulai dari kapal dan pesawat hingga sistem Global Positioning System versinya sendiri.

Tiongkok juga berusaha untuk mengakhiri kedudukan kawasan Pasifik sebagai benteng diplomatik Taiwan. Kepulauan Solomon memutuskan hubungan diplomatik dengan Taipei dan beralih ke Beijing hanya beberapa hari sebelum kesepakatan Tulagi disetujui. Negara Pasifik yang kedua, Kiribati, mengambil langkah serupa dalam pekan yang sama.

Kontrak sepanjang 75 tahun atas Tulagi, yang dapat diperbarui, diberikan kepada perusahaan Tiongkok, Sam Enterprise Group, perusahaan konglomerat yang didirikan pada 1985 sebagai badan usaha milik negara, menurut sejarah perusahaan itu.

Sebuah salinan ‘perjanjian kerja sama strategis’ yang diperoleh oleh The New York Times dan telah diverifikasi oleh dua oknum yang tahu tentang kesepakatan itu, mengungkapkan baik ambisi Sam Group dari Tiongkok dan potensinya – seperti di Vanuatu – untuk mengembangkan infrastruktur yang dapat digunakan untuk keperluan sipil dan militer.

Ditandatangani pada 22 September, perjanjian tersebut mencakup ketentuan untuk pangkalan perikanan, operations centre, dan ‘pembangunan atau pembaruan bandara’. Meskipun tidak diketahui adanya cadangan minyak bumi atau gas di Kepulauan Solomon, perjanjian itu juga menuliskan bahwa Sam berencana untuk membangun terminal minyak bumi dan gas.

Itu baru peluang yang eksplisit.

Dokumen tersebut juga menyatakan bahwa pemerintah akan menyewakan seluruh Pulau Tulagi dan pulau-pulau disekitarnya untuk pembangunan ‘kawasan ekonomi khusus (KEK) atau industri lainnya yang cocok untuk pembangunan lainnya.’

Gubernur provinsi yang menandatangani perjanjian itu, Stanley Maniteva, tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar. Ia mengatakan kepada wartawan setempat minggu lalu bahwa perjanjian itu belum resmi, seraya menegaskan bahwa hukum lokal dan hak-hak pemilik tanah akan dihormati.

“Saya ingin menekankan bahwa perjanjian tersebut belum dibubuhi cap resmi provinsi ini, jadi itu belum resmi,” tegasnya.

Tetapi banyak penduduk Pulau Tulagi, nusa yang berpopulasi sedikit lebih dari 1.000 jiwa, menganggap penandatanganan dokumen itu berarti itu adalah perjanjian yang nyata, dan kegusaran mereka tersebar dengan cepat.

“Mereka tidak bisa datang dan menyewa seluruh pulau seperti itu,” kata Michael Salini, 46, seorang pemilik usaha di Tulagi yang membantu mengorganisasi petisi untuk menentang perjanjian dengan Sam Group. “Semua orang benar-benar khawatir tentang kemungkinan Tiongkok akan mengubah pulau ini menjadi pangkalan militer,” tambahnya. “Itulah yang benar-benar membuat orang takut – karena untuk alasan apa lagi mereka ingin menyewa seluruh pulau ini?”

Membangun fasilitas militer akan membawa makna strategis dan simbolis. Beberapa pejabat Amerika yakin bahwa upaya Tiongkok di wilayah ini sama seperti yang terjadi saat periode sebelum dan selama Perang Dunia II, ketika Jepang merebut kendali atas pulau ini, yang kemudian dimenangkan kembali oleh pasukan Amerika dan Australia dalam pertempuran berdarah.

Namun, ini juga merupakan masalah kelayakan: Tiongkok pergi ke tempat dimana ia memiliki kepentingan dan nilai. Dengan Amerika Serikat menarik diri dari berbagai area di seluruh dunia di bawah kebijakan America First Presiden Trump, Beijing sering kali mengetuk pintu yang dibiarkan terbuka olehnya.

Beberapa pejabat Amerika dan Kepulauan Solomon tahu bahwa perusahaan-perusahaan dan pejabat Tiongkok sudah membina hubungan dengan politisi lokal selama bertahun-tahun, melalui berbagai sogokan dan hadiah seperti perjalanan mewah ke Tiongkok dan Singapura. Di negara serba kekurangan yang berpopulasi hanya 600.000 orang dan parlemen nasional yang beranggotakan 50 perwakilan, tidak diperlukan banyak hal untuk menggiring perdebatan, kata mereka.

“Apa yang membuat saya lebih khawatir tentang keterlibatan Tiongkok yang baru ini, baik itu di bidang politik atau ekonomi, di Pasifik, adalah cara bagaimana keterlibatan ini bisa terjadi, dipermudah dengan elite capture dan korupsi,” kata Jonathan Pryke, seorang pakar Kepulauan Pasifik di Lowy Institute di Sydney. Meskipun pemberian sokongan dan korupsi sudah lama menjadi masalah, ia menambahkan, “keadaan ini melompat ke tingkat yang lebih tinggi”.

Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Manasseh Sogavare, mengunjungi Tiongkok awal bulan ini. Foto-foto dari perjalanan tersebut menunjukkan dia berpose dan tersenyum dengan pejabat-pejabat eksekutif Sam.

Kunjungan itu penuh atmosfer kemenangan bagi Beijing. Itu terjadi setelah upaya lobi Australia dan Amerika Serikat gagal untuk meyakinkan Kepulauan Solomon, agar tetap setia pada Taiwan dan persahabatan yang dimulai ketika Korps Marinir Amerika berhasil mengusir pasukan Jepang dari Tulagi dan Guadalcanal pada 1942.

Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, mengunjungi Kepulauan Solomon pada Juni – kunjungan resmi pertama dari seorang pemimpin Australia selama satu dekade. Dia mengumumkan program infrastruktur bernilai hingga AU $ 250 juta, atau sekitar AS $ 168 juta, dalam bentuk pendanaan bantuan selama 10 tahun ke depan.

Wakil Presiden AS, Mike Pence, juga mendesak Sogavare untuk menunda pengambilan keputusan tentang Taiwan, menjanjikan investasi dalam bidang infrastruktur dan menyusun rencana untuk diskusi langsung pada September saat Sidang Umum PBB.

Tetapi Sogavare kemudian mengumumkan putusnya hubungan diplomatik negara itu dengan Taiwan, dan Pence pun membatalkan pertemuan itu.

Namun, beberapa pihak berpendapat bahwa Amerika Serikat masih bisa kembali membangkitkan dukungannya. “Saat ini kita belum terlambat,” menurut Phillip Tagini, seorang eksekutif sektor pertambangan yang bekerja di Kepulauan Solomon sebagai penasihat perdana menteri dari 2012 hingga 2015. “Pada tahap ini, kita tidak memiliki sejarah dengan Tiongkok untuk berkata dengan pasti bahwa kita bisa memercayai mereka.”

Setelah pemilihan umum pada 2006, demonstrasi dan kerusuhan terjadi di ibu kota, Honiara, setelah ada tuduhan campur tangan pengusaha Tiongkok dalam mengakali hasil pemilu. Protes juga terjadi setelah kemenangan Sogavare dalam pemilu tahun ini April lalu, pengunjuk rasa berjalan menuju Chinatown untuk menunjukkan ketidakpuasan mereka. (PINA/The New York Times)


Editor : Kristianto Galuwo

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top