Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Tolak pemekaran, mahasiswa eksodus datangi kantor Bupati Dogiyai

: Mahasiswa dan masyarakat Dogiyai saat aksi damai di halaman kantor Bupati, Senin, (18/11/2019) – Egedy for Jubi

Mereka menuntut Bupati Dogiyai, Yakobus Dumupa, menghentikan upaya pemekaran Provinsi Papua Tengah

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Para mahasiswa eksodus asal Kabupaten Dogiyai dari berbagai daerah menggelar aksi demonstrasi di halaman kantor Bupati Dogiyai, Senin, (18/11/2019). Mereka menuntut Bupati Dogiyai, Yakobus Dumupa, menghentikan upaya pemekaran Provinsi Papua Tengah termasuk Kabupaten Mapia Ray.

“Kami mahasiswa korban rasisme bersama rakyat Dogiyai yang diperkirakan 500 – an orang menolak pemekaran Propinsi Papua Tengah dan Kabupaten Mapia Raya. Karena kami menilai pemekaran adalah sebuah penjajahan,” ujar koordinator lapangan, Marten Goo, kepada Jubi, Selasa, (19/11/2019).

Baca juga : Tolak pemekaran, tokoh pemuda Meepago dukung pernyataan MRP – DPRP

Loading...
;

Mahasiswa Puncak- Timika tolak pemekaran Provinsi Papua Tengah

Mahasiswa Dogiyai tolak pemekaran distrik dan kabupaten Mapia Raya

Menurut Marten, mahasiswa dan masyarakat Mee di Dogiyai menilai pemekaran justru membunuh dan menghabiskan rakyat, juga mengeksploitasi alam Papua. “Kami mahasiswa juga katakan otak di balik semua adalah Yakobus Dumupa, Bupati Kabupaten Dogiyai, bukan keinginan rakyat. Bupati Dogiyai adalah yang menandatangani persetujuan pemekaran Provinsi Papua Tengah,” ujar Marten menambahkan.

Dalam demonstrasinya mahasiswa juga meminta kepada Bupati Meepago melalui Bupati Dogiyai agar dikuliahkan ke Pasifik. Mereka menolak kembali kuliah di Indonesia Barat karena khawatir akan terjadi nasib yang sama bahkan masih trauma dengan kejadian rasisme beberapa waktu lalu di Surabaya, Malang dan beberapa kota studi lainnya.

“Kam mahasiswa meminta Pemerintah kuliahkan kami di Pasifik, karena kaki merasa diintimidasi, dirasis, dan diteror dalam wilayah NKRI,” katanya.

Bupati Dogiyai, Yakobus Dumupa mengatakan akan mempertimbangkan keinginan masyarakat terkait penolakan pemekaran Propinsi Papua Tengah.

“Jika semua masyarakat tolak, kita akan tinjau kembali,” kata Dumupa.

Sedangkan untuk kuliahkan mahasiswa eksodus di Pasifik tidak bisa direalisasikan karena masalah keuangan. (*)

Editor : Edi Faisol

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top