Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Tolak pemekaran, tokoh pemuda Meepago dukung pernyataan MRP – DPRP

Mahasiswa beraksi tolak pemekaran provinsi di tanah Papua – Ist

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Paniai, Jubi – Wacana pemekaran Provinsi Papua Tengah dan Papua Selatan yang sedang diupayakan oleh sejumlah Bupati di Papua, mendapat penolakan dari berbagai pihak di tanah Papua. Termasuk lembaga MRP dan DPRP.

Naftali Magai, salah satu tokoh pemuda wilayah adat Meepago juga turut mendukung pernyataan penolakan dari MRP dan DPR Papua. Sebab katanya, dalam UU Nomor 21 Tahun 2001 pada pasal 76 dijelaskan bahwa pemekaran Provinsi Papua menjadi provinsi-provinsi dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP.

“Kerja para bupati atau pemerintah daerah seharusnya dapat berupaya menyelesaikan masalah-masalah yang ada di kabupaten masing-masing, seperti perusahan tambang emas ilegal di Degeuwo, Paniai, Yahukimo, dan Korowai itu harus ditutup karena kehadiran perusahan itu banyak masyarakat lokal mati brutal atas kekayaannya sendiri,” kata Naftali Magai kepada Jubi, Senin, (11/11/2019).

Selain itu, kata Magai, para bupati juga harus selesaikan kelapa sawit yang menguasai Papua Tengah dan Papua Selatan seperti kehadiran PT. PAL yang mendatangkan kelapa sawit ilegal di Kabupaten Nabire dan kampung Domosiga Kabupaten Deiyai yang sedang dikelola oleh Pemda Mimika.

Loading...
;

“Kehadiran PT.PAL yang datang habiskan hutan dengan tanam kelapa sawit ilegal. Selain perusahaan ini ada lain juga yang sedang kuasai Merauke, ini harus ditutup karena kaki anggap kehadiran perusahaan sedang merusak ekosistem hutan di tanah Papua,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menyoroti tapal batas antara beberapa Kabupaten musti diselesaikan karena belakangan ini terjadi konflik horizontal di beberapa tempat termasuk di Jayanti, Mimika dan kabupaten-kabupaten yang lain di Papua.

“Hai para bupati Papua, kami minta seharusnya mengurus bagi para mahasiswa eksodus yang sedang tersebar di seluruh polosok Papua. karena merekalah aset yang akan meneruskan tongkat estafet kepemimpinan di tanah air ini,” katanya.

Menurutnya, para bupati tidak boleh jadi pengemis pemekaran nanti orang lain yang akan kuasai di segala aspek di tanah ini.

“Coba kalian buka mata besar-besar, kursi DPR saja sedang menonjol orang pendatang di Papua, dibandingkan dengan kursi DPR orang alsi Papua pada periode 2019 -2024 ini,” ujarnya.

Di daerah yang dipimpin para bupati yang sedang meminta pemekaran, menurutnya banyak masalah yang belum diselesaikan. Malah segaja mengundang atau menambah masalah baru lagi.

Menurut dia, pemekaran DOB di Papua, itu pula dinilai sedang dimainkan oleh pihak intelijen negara untuk membuat konflik baru di antara orang Papua.

“Karena semenjak orang Papua secara paksa men-Indonesiakan hingga kini masyarakat bangsa West Papua belum pernah memperoleh hidup ketenangan atas negerinya sendiri. Kemudian orang pendatang hidup, berkarya, dan kuasai negeri ini bukanlah mencintai manusia Papua tetapi untuk menguasai dan mencuri kekayaan sumber daya alam Papua semata,” tuturnya.

Ketua MRP, Timotius Murib mengatakan, pemekaran provinsi bukan dari rakyat asli papua namun pejabat yang ingin berkuasa.

Murib menyindir para bupati yang sedang meminta pemekaran, terutama di wilayah pegunungan Papua.

“Orang asli Papua belum pernah menyampaikan aspirasi pemekaran atau DOB itu, yang bicara hari ini adalah pejabat-pejabat saja. Dan mereka mengatasnamakan rakyat meminta kepada pemerintah pusat dan agar pemekaran itu dilakukan.

“Kami MRP masih patuh pada aturan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 pasal 76, kalau melanggar ya kita tak tahu peraturan. Ini lain masalahnya,” ujarnya. (*)

Editor: Syam Terrajana

 

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top