Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Tolak uang koin bisa dipenjara 1 tahun, denda Rp200 juta

Kepala kantor perwakilan Bank Indonesia (BI) Papua Barat, Donny Heatubun. (Jubi/Hans Arnold Kapisa).

Manokwari, Jubi – Penggunaan uang koin atau logam pecahan di bawah Rp1000 khususnya di wilayah Papua Barat masih tergolong rendah.

Jika melakukan transaksi di Mall atau supermarket, pecahan uang kembalian biasanya diberikan uang koin. Setelah itu, ada pembeli yang bisa memanfaatkan koin tersebut dengan menabungnya, tapi ada juga yang tidak sama sekali bahkan dibiarkan begitu saja.

Hasil penelusuran Jubi, sejumlah warga mengakui jika uang koin hanya berlaku di Mall dan super market itupun sebagai kembalian belanja. Tapi bagi pedagang kios dan tukang ojek sekalipun menolak jika pembeli/penumpang menggunakan uang koin/logam.

“Uang koin biasanya kami dapat kalau belanja di Mall dan Supermarket. Tapi kalau mau kita pakai beli lagi di kios-kios kecil, kadang mereka tolak. Tukang ojek juga sama. Jadi kami bingung, apakan uang koin ini ada nilainya atau tidak di sini,” ujar Marshelius warga kelurahan Pasir putih kepada Jubi, Sabtu (9/3/2019).

Di tempat terpisah, Verra Monalisa mahasiswi salah satu universitas di Manokwari mengatakan, uang koin memang belum begitu berarti di Manokwari. Bahkan menurutnya hampir di seluruh tanah Papua.

Loading...
;

Tapi, dia justru memilih untuk menabung uang koin dan sewaktu-waktu bisa ditukar di bank dengan uang kartal sesuai dengan nilai rupiahnya.

Bagi Verra, penggunaan uang koin itu kembali pada masing-masing orang, apakah akan dipergunakan atau tidak, yang pasti selagi masih berlaku, maka pecahan apapun itu adalah uang negara.

“Kalau saya uang koin, biasa saya tabung dan saya tukar ke bank. Memang susah kalau mau pakai koin belanja lagi pasti ditolak di kios kios,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kantor wilayah Bank Indonesia (BI) Papua Barat Donny Heatubun yang dikonfirmasi mengatakan, pedagang yang menolak menerima uang logam atau koin dapat diajukan ke pengadilan.

Dia menegaskan, penolakan terhadap uang logam melanggar Pasal 23 ayat 1 Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang.

Pelanggaran tersebut bisa dipidana dengan kurungan paling lama satu tahun dan denda Rp200 juta. Pasal 23 ayat 1 menyebutkan, setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau transaksi keuangan lainnya di wilayah NKRI, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah.

“Bisa dibayangkan kalau belanja tidak ada kembalian dalam bentuk uang tapi barang, seperti permen. Itu juga melanggar UU. Sama halnya ketika kita membeli dengan koin tetapi pedagang tidak terima,” ujar Donny.

Sebagai solusinya, lanjut Donny, BI Papua Barat dalam seminggu menyediakan kendaraan khusus (BI mobile) dua kali ke lapangan untuk transaksi koin di tempat-tempat umum. Sehingga memudahkan masyarakat untuk dapat menukar uang koin, selain menukar uang lusuh.

“Sampai saat ini, uang logam atau koin masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Oleh karena itu, perlu disampaikan kepada masyarakat agar mengetahui hal tersebut,” ujarnya. (*).

Editor: Syam Terrajana

 

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top