Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Transmigran di Papua diingatkan tidak menjual lahan transmigrasi

Foto ilustrasi, demo mahasiswa Papua di Kantor Majelis Rakyat Papua beberapa waktu lalu untuk menolak program transmigrasi – Jubi. Dok

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Anggota komisi bidang pemerintahan, politik, hukum dan hak asasi manusia Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Emus Gwijangge mengingatkan warga transmigran yang berada di sejumlah daerah di Papua tidak memanfaatkan program trasmigrasi untuk mendapat keuntungan instan. Hal itu dinyatakan Gwijangge setelah menerima menerima laporan dugaan penyalahgunaan program transmigrasi.

Emus Gwijangge menyatakan pihaknya telah menerima sejumlah laporan dari warga asli Papua yang secara turun temurun bermukim di sejumlah wilayah yang dijadikan kawasan program transmigrasi. Laporan itu antara lain dari para warga asli Papua dari Kabupaten Keerom dan Merauke.

Gwijangge menyatakan para warga asli Papua mengadu sejumlah warga transmigran mengikuti program transmigrasi hanya untuk mendapatkan pembagian lahan program transmigrasi. Setelah mendapatkan pembagian lahan, peserta program transmigrasi itu menjual lahan pembagian itu, dan pulang ke kampung halamannya.

“Ada transmigran yang hanya bertahan beberapa bulan di lokasi transmigrasi. Setelah itu menjual lahan yang diberikan pemerintah dan kembali ke kampung halamannya. Cara-cara seperti ini tidak benar,” kata Emus Gwijangge kepada Jubi, Senin (17/6/2019).

Loading...
;

Ia khawatir, hal ini akan menimbulkan masalah di masyarakat nantinya. Gwijangge mengingatkan praktik seperti itu akan membuka kemungkinan masyarakat adat pemilik hak ulayat atas kawasan transmigrasi akan menuntut hak kepemilikan atas setiap lahan transmigrasi yang dijual transmigran.

“Bukan hanya itu, bisa saja berbagai masalah akan muncul. Apalagi ketika masyarakat adat pemilik lahan transmigrasi merasa tidak pernah menyerahkan lahan mereka kepada pihak pembeli,” ujar Emus Gwijangge.

Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Orgenes Wanimbo mengatakan hal yang sama. Menurutnya, tujuan pemerintah memberikan lahan kepada para transmigran untuk dikelola agar menghasilkan dan dapat memenuhi kebutuhan hidup.

“Tapi kalau hanya berada di lokasi transmigrasi dua atau tiga bulan, setelah dapat lahan dijual dan kembali ke kampung, itu cara-cara yang tidak benar,” kata Orgenes Wanimbo.\

Komisi I DPRP menurut Wanimbo telah sejak lama menolak program transmigrasi. Program itu dinilai hanya akan membuat tanah masyarakat adat dicaplok pemerintah untuk menempatkan warga transmigran dan membuat orang asli Papua terpinggirkan. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top