Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Tuan di negeri sendiri

Ilustrasi peta wilayah Provinsi Papua – Jubi. Dok

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Oleh: Sepi Angginak Wanimbo

Sebelum orang Amerika, Eropa, Belanda, Australia, dan orang Indonesia datang ke Tanah Papua demi kepentingan ekonomi, politik, dan keamanan negara, orang asli Papua (OAP) sudah menjadi tuan dan pemilik sah Tanah Papua. Dalam sejarah kedaulatan pada bangsa Papua telah diberikan berkat dan kuasa oleh Allah untuk memiliki dan menikmati Tanah Papua.

Leluhur dan nenek moyang penduduk asli Papua telah mewariskan nilai sejarah, pandangan hidup, budaya, keyakinan, bahasa, demokrasi, solidaritas, dan ideologinya sendiri. Leluhur dan nenek moyang orang asli Papua juga memberikan mandat atau kuasa dan tanggung jawab untuk menjaga tanah, hutan dan gunung-gunung di Papua kepada generasi penerus OAP.

Mandat atau kuasa dan tanggung jawab yang diberikan oleh leluhur dan nenek moyang itu bukan untuk menjual tanah, gunung (bukit), hutan, dan bukan juga untuk menjadi budak orang lain di atas tanah milik orang penduduk asli Papua. Jadi, OAP bukan tamu, bukan pendatang, bukan juga pengungsi, dan bukan (keberadaannya) ditemukan. Orang asli Papua adalah tuan dan pemilik sah Tanah Papua.

Loading...
;

Jadi, bagaimana mungkin orang-orang pendatang (seperti orang Amerika, Eropa, Belanda, Australia, dan orang Indonesia) mengatakan mau menjadi tuan di atas tanah leluhur orang Papua? Penduduk asli Papua (kini) benar-benar dilumpuhkan, dihancurkan, dan dimusnahkan oleh Indonesia dengan kepentingan Amerika, Eropa, Belanda, Australia, dan orang Indonesia dengan kepentingan, misi dan agenda ekonomi, politik dan keamanan negara. Mereka (seolah-olah) bergandeng tangan dan bahu-membahu menghancurkan penduduk asli Papua. Mereka melakukan kejahatan kemanusiaan yang kejam dan jahat.

Para pendatang (Indonesia) yang adalah tamu sedang menggunakan siasat memecah-belah penduduk asli Papua dengan pemekaran provinsi dan kabupaten/kota yang liar dan miskin administrasi dari standar persyaratan (kriteria) pemerintahan yang benar. Penduduk asli Papua benar-benar dikotak-kotakkan.

Orang Amerika, Eropa, Belanda, Australia, dan orang Indonesia, datang ke Papua karena daya tarik kesuburan tanah, kekayaan sumber daya alam, tambang emas, ikan, minyak, dan hasil hutannya. Omong kosong, bohong atau tipu kalau para pendatang mengatakan “kami datang membangun dan memajukan orang asli Papua.”

Kalaupun ada yang memajukan OAP,  itu hanya sedikit–bagi mereka yang mempunyai hati nurani kemanusiaan dan dengan tujuan untuk berada dan berdiri bersama-sama dengan OAP. Namun, sebagian besar mereka datang dengan tujuan menduduki, menjajah, menindas, dan memusnahkan penduduk asli Papua.

Penduduk asli Papua bukan menjadi tuan, melainkan sekarang sudah menjadi tamu dan budak orang-orang pendatang, bahkan terpinggirkan. Pemusnahan dilakukan secara sistematis, terprogram, dan terstruktur yang rapi (Yoman dalam “Otonomi Khusus Papua Telah Gagal“, hlm 178 – 179).

Menjadi tuan di negeri sendiri berarti OAP harus dihormati martabat dan harga dirinya sebagai manusia yang merdeka sejak lahir di atas tanah leluhurnya. Orang asli Papua harus diakui sebagai ahli waris tanah leluhur dan pusaka Tanah Papua.

Orang asli Papua sendiri yang mempunyai otoritas dan kuasa untuk mengontrol, mengawasi, dan menguasai tanah, gunung, hutan, laut, dan mereka yang mengatur dan memberikan itu kepada para pendatang yang membutuhkannya, bukan sebaliknya. Orang asli Papua yang hidup di atas tanah leluhurnya harus diperlakukan tanpa ketakutan, terintimidasi, dicurigai, dikejar, ditangkap, dibunuh, ditembak mati, dipenjarakan dan diadili, serta tidak diperlakukan seperti hewan.

Orang asli Papua berarti tidak dirampas tanahnya untuk kepentingan pembangunan, permukiman, transmigrasi, lahan kelapa sawit dan kantor-kantor pemerintahan.

Orang asli Papua menjadi tuan di negeri sendiri juga kalau nilai-nilai kebudayaan tidak dibunuh dan dihancurkan, tapi harus dilindungi, dipelihara dan dikembangkan. Bahasa daerahnya harus dijaga dan dilestarikan, serta diajarkan di sekolah-sekolah seperti PAUD, TK, SD, SMP, SMA/SMK, bahkan hingga perguruan tinggi.

Sejarah (dimasukkan ke dalam NKRI) rakyat dan bangsa Papua juga harus diklarifikasi dan diajarkan di sekolah-sekolah di Tanah Papua. Lagu-lagu daerah mereka harus dilindungi.

Orang asli Papua mempunyai partai politik lokal, bendera kebudayaan, mendapat pembagian yang adil dan merata dari hasil-hasil sumber daya alam (SDA) yang dikeruk atau dieksploitasi di Tanah Papua.

Orang asli Papua harus benar-benar mendapat perlindungan, pemberdayaan, dan keberpihakan dalam segala aspek tanpa tawar-menawar, karena penduduk asli Papua adalah pemilik sah dan resmi Tanah Papua dari Sorong sampai Merauke.

Tanah Papua bukan merupakan “hadiah atau pemberian” pemerintah, tetapi pemberian dan anugerah Allah dengan cuma-cuma dalam kedaulatan-Nya kepada leluhur dan nenek moyang penduduk asli Papua. Leluhur dan nenek moyang penduduk asli Papua mewariskan anugerah Allah itu kepada anak-anak dan cucu rakyat dan bangsa Papua Barat. (*)

Penulis adalah ketua Pemuda Baptis di Tanah Papua

Editor: Timo Marten

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top