Tuna netra Manokwari pertanyakan pengusutan anggaran pembangunan asrama

Tuna netra Manokwari pertanyakan pengusutan anggaran pembangunan asrama

Penyandang disabilitas Tuna Netra yang menjajakan hasil kerajinan tangan mereka di emperan salah satu supermarket di Manokwari. (Jubi/Hans Arnold Kapisa).

Papua No. 1 News Portal | Jubi 

Jubi, Manokwari – Penyandang disabilitas tuna netra di Manokwari pertanyakan keseriusan Kejaksaan Negeri setempat dalam menindaklanjuti laporan yang disampaikan pada awal Januari 2019 terkait dugaan penyelewengan anggaran senilai Rp2,5 Miliar pada tahun 2017 di Dinas Sosial Provinsi Papua Barat.

Anggaran itu untuk pembangunan perangkat asrama tuna netra di Manokwari.

Hofni Mofu, ketua Netra Mandiri Papua Barat kepada Jubi di Manokwari, menuturkan laporan itu telah disampaikan ke Kejaksaan Negeri Manokwari awal Januari 2019 lalu, dengan harapan ada tindak-lanjut dari Kejaksaan untuk menelisik penggunaan pos anggaran yang semula sudah ditetapkan dalam DPA 2017 Dinas Sosial Papua Barat untuk pembangunan asrama tuna netra di Manokwari. Namun realisasi fisiknya tidak ada.

“Kami terpaksa harus lapor ke Kejaksaan, karena kami tahu ada UU di Republik Indonesia yang melindungi hak hidup kami,” ujar Mofu kepada Jubi, Selasa (19/3/2019).

Dikisahkan Mofu, permohonan bantuan pembangunan asrama dan perangkatnya telah diajukan ke Dinsos Papua Barat pada tahun 2016 namun selama dua tahun (2017/2018) tidak ada informasi kepastian terjawab atau tidaknya permohonan itu.

Belakangan di akhir tahun 2018, baru diketahui bahwa permohonan yang diajukan itu sudah terjawab pada tahun 2017 dengan nilai Rp2,5 Miliar. Belum lagi, informasi yang diterima dia dan kawan-kawan, bahwa penggunaan anggaran itu sudah dialihkan untuk kegiatan lain.

“Setelah kami cari informasi, ternyata DPA untuk permohonan kami itu sudah keluar karena disetujui DPR Papua Barat dan Gubernur. Jadi kami yakin anggaran itu tidak mungkin mau dialihkan peruntukkannya ke kegiatan lain,” ujarnya.

Menurutnya, anggaran Rp2,5 Miliar itu sudah keluar tahun 2017. “Tapi saya dan satupun tuna netra di Manokwari tidak diberitahu oleh Dinas terkait, kita baru tahu pada saat perayaan Natal tuna netra di bulan Desember 2018 kemarin,saat kami undang Gubernur dan didalam sambutannya, Gubernur menyampaikan bahwa anggaran untuk kami punya asrama Rp2,5 miliar sudah direalisasikan tahun 2017,” ungkapnya.

Atas dasar itulah, dia dan kawan-kawannya melapor ke Kejaksaan Negeri Manokwari.
“Kami ingin tahu siapa oknum ASN yang mengalihkan anggaran itu. Kami dapat informasi bahwa anggaran itu dialihkan untuk program Bantuan Bangunan Rumah (BBR). Oknum-oknum ASN yang bermain sulap harus bertanggungjawab,” tuturnya.

“Dalam rincian permohonan yang diajukan, sebut Mofu, disertakan kebutuhan asrama yang juga bisa difungsikan sebagai sekretariat Loka Bina Karya (LBK) sebagai pusat pengembangan keterampilan para tuna netra seperti anyaman dan pengembangan seni musik.

“Kami butuh asrama sekaligus jadi sekretariat LBK. Selama ini, sekitar 20 tuna netra di Manokwari tinggal dengan kerabat/keluarga, bahkan ada tuna netra yang tinggal di kos kosan. LBK ini sebagai tempat para tuna netra kerjakan mereka punya ketrampilan dan musik. Itu semua yang kami rincikan dalam permohonan kami ke Dinsos Papua Barat yang sudah direalisasi Rp2,5 miliar tapi dialihkan,” ungkapnya dengan nada sedih.

Kepala seksi intelijen Kejaksaan Negeri Manokwari, Abdi Reza yang dikonfirmasi mengatakan laporan dari penyandang disabilitas itu, sedang didalami sekaligus dilengkapi bukti-buktinya.

“Kami tidak diam, kami tetap tindak lanjut laporan tersebut sesuai SOP (standard operational prosedure) Kejaksaan.Saat ini kami masih dalami seraya kumpulkan bukti-bukti terkait. Misalnya realisasi maupun prosedur pengalihan anggaran Pemerintah yang sudah ditetapkan dalam DPA,”. Reza. (*).

Editor: Syam Terrajana

 

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Populer

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)