Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Tunjangan guru, tanggung jawab siapa?

Suasana pertemuan Komisi V DPR Papua dengan para kepala sekolah dan perwakilah guru SMU (SMK) dari Kota (Kabupaten) Jayapura, Kabupaten Keerom dan pihak terkait, Kamis (20/2/2019) – Jubi/Arjuna Pademme

Papua No. 1 News Portal | Jubi 

Pekan lalu, Jumat, 15 Februari guru sejumlah SMU dan SMK di Kota Jayapura, Papua mogok mengajar. Aksi itu sebagai bentuk protes para tenaga pendidik terhadap sikap pemerintah daerah yang tidak memberikan kepastian kapan pembayaran uang tunjangan lauk-pauk (ULP), tunjangan perbaikan penghasilan (TPP), serta dana sertifikasi dan non sertifikasi, 2018, pasca pengalihan kewenangan pengelolaan SMU dan SMK dari kabupaten (kota) ke provinsi pada 2018, sesuai amanat Undang-Undang (UU) nomor 32 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Ditengah upaya para guru mencari kepastian pembayaran tunjangan mereka, pemerintah Provinsi Papua dan kabupaten (kota) saling lempar tanggung jawab. Pemerintah kabupaten (kota) menyatakan pembayaran tunjangan guru SMU dan SMK untuk 2018, adalah kewenangan pemprov. Namun pemerintah provinsi menyatakan sebaliknya, dengan mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 40 tahun 2018. Pergub itu sendiri keluar pada akhir 2018, tepatnya 17 Oktober 2018.

“Kami beranggapan tidak ada harapan lagi pemeritah kabupaten (kota) membayar tunjangan guru. Harapan terakhir kami terakhir di provinsi,” kata Erens Sanggew, kepala sekolah (kepsek) salah satu SMU di Kota Jayapura saat rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR Papua yang membidangi, Rabu, 20 Februari 2019.

Komisi V DPR Papua mengundang para kepsek SMU (SMK), perwakilan guru dari Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Keerom untuk mendengar keluhan serta saran, agar dewan dapat mengambil langkah membantu menyelesaikan pembayaran hak guru di enam kabupaten dan satu kota di Papua.

Loading...
;

Ketua Komisi V DPR Papua, Jack Kamasan Komboy mengatakan, hingga kini belum ada kepastian kapan tunjangan guru di enam kabupaten dan satu kota dibayarkan. Untuk itu pemprov dan pemkab (pemkot) harus segera mencari jalan keluar. Jangan lagi saling lempar tanggung jawab. Namun mesti memberikan kepastian kepada para guru, karena beberapa bulan lagi pelaksanaan Ujian Nasional (UN).

“Yang kami khawatirkan, ini mengganggu proses UN karena mulai kini sudah masuk persiapan UN. Dari 28 kabupaten, satu kota di Papua, terisisa enam kabupaten, satu kota yang belum membayarkan tunjangan guru. Di antaranya Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Keerom,” kata Jack Komboy, Kamis, 21 Februari 2019.

Komisi V DPR Papua akan meminta pimpinan dewan segera mengundang tim anggaran pemerintah provinsi membicarakan solusi pembayaran tunjangan guru, bersama badan anggaran dewan.

“Kami ingin pemprov segera ambil sikap seperti apa jalan keluarnya, karena para guru menanti kapan hak mereka dibayarkan. Sampai kapan pemkab dan pemprov saling lempar tanggung jawab, berpegang pada argumen aturan masing-masing,” ujarnya.

Kata Komboy, di provinsi lain tak ada masalah pasca pengalihan pengelolaan SMU (SMK). Namun, di Papua hak guru belum terbayarkan. Padahal mestinya provinsi paling Timur Indonesia itu lebih siap lantaran yang terakhir melaksanakan proses pengalihan kewenangan.

“Ini baru bicara hak-hak guru. Belum bicara aset dan lainnya,” ucapnya.

Anggaran 2018 dan 2019 sudah di provinsi

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jayapura, Adolf Siahay mengatakan, pemprov menyebut pemerintah kabupaten (kota) yang tidak membayarkan tunjangan 2018, para guru SMU dan SMK. Padahal dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 127 tahun 2017 yang dikeluarkan, September 2017 disebutkan dana tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk pengalihan sudah dianggarkan ke provinsi.

Namun karena 2017, pengalihan SMU dan SMK tidak dianggarkan dalam APBD Papua, sehingga kabupaten (kota) yang menganggarkannya.

“Uang itu (tambahan DAU) kembali ditarik ke kabupaten (kota). Tapi hanya untuk 2017, karena 2018 proses sudah jalan,” kata Adolf Siahay.

Sejak 2018 menurutnya, gaji dan tunjangan guru mestinya sudah ada dalam DAU provinsi. Hanya saja anggaran gaji guru bentuknya glondongan. Yang dapat dipastikan adalah Dana Alokasi Khusus (DAK), baik DAK fisik maupun reguler untuk SMU, DAK penugasan untuk SMK, DAK fisik afirmasi untuk SMU dan SMK, serta non fisik untuk sertifikasi guru, tambahan penghasilan guru, juga tunjangan khusus guru.

“Berarti 2018 dan 2019, uangnya sudah di provinsi, karena sudah ada pengalihan,” katanya.

Kabupaten/kota tak punya payung hukum anggarkan tunjangan guru

Jika pembayaran hak guru dikembalikan ke kabupaten (kota), pihaknya tidak memiliki payung hukum menganggarkannya, karena secara organisasi Bidang Pendidikan Menengah sudah dialihkan ke provinsi, tidak lagi di Dinas Pendidikan kabupaten (kota).

“Namanya uang itu bisa, tapi mau cantolkan (payung hukum) anggarannya di mana. Tidak bisa salah peruntukan, harus jelas,” ujarnya.

Selain itu lanjutnya, Pergub nomor 40 tahun 2018 yang dikeluarkan Pemprov Papua tidak menyebutkan pembayaran kinerja (guru SMU dan SMK). Hanya saja, muncul pasal 8 yang memerintahkan pemkab (pemkot) membayar kinerja ULP 2018, guru SMU (SMK).

“Kan bicara perbantuan. Tidak bicara kinerja dan ULP. Tapi pasal 8 muncul. Selain itu, semua dokumen guru SMU dan SMK di Kota Jayapura sudah diserahkan ke provinsi,” katanya.

Meski begitu, Adolf Siahay beranggapan upaya Komisi V DPR Papua mengundang para kepsek, perwakilan guru dan pihak terkait lainnya untuk rapat dengar pendapat merupakan langkah maju. Setidaknya aspirasi dari pihak di kabupaten (kota) dapat menjadi referensi komisi itu membahasanya ketika bertemu tim anggaran Pemprov Papua.

Kepala Dinas Pendidikan Papua, Elias Wonda juga tidak bisa memastikan kapan pembayaran tunjangan guru SMU dan SMK pada enam kabupaten dan satu kota.

“Hingga kini belum ada kejelasan. Kami masih menunggu seperti apa petunjuk pimpinan,” kata Elias Wonda.

Katanya, untuk tunjangan guru hingga kini belum ada kejelasan apakah akan dibayarkan provinsi atau kabupaten (kota), meski sejak 2018 provinsi sudah membayar gaji guru SMU (SMK).

“Pada 2017 di provinsi lain SMU (SMK) sudah dialihkan, tapi Papua waktu itu menolak. Pengalihan di Papua baru 2018, sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sejak saat itu, gaji guru mulai kami bayar dari DPA kami,” katanya.

Menurutnya, Dinas Pendidikan Kabupaten (kota), Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) harus menyiapkan data guru, kemudian diserahkan ke pihak terkait di provinsi, di antaranya Dinas Pendidikan, BKD, BPKAD, Badan Kepegawain Negara (BKN), dan Taspen.

Meski semua kabupaten (kota) telah menyerahkan data guru SMU dan SMK ke provinsi, diduga masih ada berkas yang belum dilengkapi.

Katanya untuk proses pembayaran tunjangan guru di provinsi, selain Surat Keterangan (SK) pindah dari kabupaten (kota), juga harus ada Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP).

“Semua itu harus beres baru bisa bayar. Kalau hanya SK tidak bisa, harus ada SKPP.

Tunjangan guru 2018, di 22 kabupaten yang sudah dibayarkan, pemkab yang bayar bukan provinsi. Kalau 2018 belum bayar, anggarkan pada 2019,” ujarnya.

Wonda memperkirakan dana yang dibutuhkan untuk pembayaran tunjangan 2018, guru SMU dan SMK enam kabupaten dan satu kota di Papua mencapai Rp 71 miliar.

Namun beberapa kabupaten telah membayarkan tunjangan guru dengan nominal anggaran variatif. Mulai Rp 500 juta hingga Rp 300 miliar.

“Paling kecil Intan Jaya, Rp 500-600 juta. Paling besar itu Kabupaten Merauke Rp 30 miliar tapi sudah dibayarkan.  Di kabupaten lain ada Rp 900 juta, ada Rp 1 miliar. Untuk kabupaten (kota) yang belum membayarkan di antaranya Kabupaten Jayapura butuh anggaran sekira Rp 6 miliar, Kota Jayapura Rp 17 miliar dan Keerom Rp 4 miliar,” katanya.

Data Dinas Pendidikan Provinsi Papua menyebut, pasca pengalihan pengelolaan SMU dan SMK dari kabupaten (kota) ke provinsi, diikuti pengalihan guru, pengawas, staf (pegawai) hingga penjaga sekolah. Jumlahnya mencapai 4.737 orang mulai dari golongan kepangkatan Golongan 1a hingga 4c.

Jumat, 20 Februari 2019, Wali Kota Jayapura, Benhur Tomi Mano, Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, Ketua DPRD Kota Jayapura, Abisai Rollo dan sejumlah kepala bagian di Pemkot Jayapura, juga bertemu dengan para kepala sekolah dan guru SMU (SMK) di wilayah itu.

Seorang guru salah satu SMK Negeri di Jayapura berinisial AS yang hadir saat pertemuan itu mengatakan, Wali Kota Jayapura menyatakan kepada pihaknya sejak November 2017 para guru sudah pindah ke provinsi dan pada Desember 2017, surat mutasi gaji ke provinsi sudah diterbitkan.

“Wali kota menyatakan, dalam APBD Kota Jayapura, 2018 tidak ada lagi anggaran guru SMU (SMK). Ini diperkuat dengan penghapusan Kabid SMU (SMK) di Kota Jayapura,” kata guru yang enggan nama lengkapnya disebutkan dalam pemberitaan kepada Jubi, Kamis, 21 Februari 2019.

Menurutnya, di hadapan para pihak yang hadir, Wali Kota Jayapura menyatakan yakin akan menang kalaupun akan diduga, karena apa yang dilakukan Pemkot Jayapura sesuai aturan dan mekanisme keuangan.

Katanya, wali kota juga mendukung sepenuhnya sikap para guru dalam memperjuangkan hak-haknya. Jika para guru kembali melakukan demo, 28 Februari 2019 seperti yang direncanakan, wali kota dan anggota DPRD Kota Jayapura menyatakan bersedia ikut bersama para guru.

“Wali kota menerima saran guru agar ada gugatan class action ke PTUN. Wali kota bersedia memperbantukan tim penasehat hukum Kota Jayapura membantu para guru. Walikota juga memohon agar para guru kembali mengajar,” katanya.

AS berpendapat, perlu mengawal upaya DPR Papua mencari solusi sengkarut pembayaran tunjangan guru, agar para legislator Papua serius memperjuangkan aspirasi guru, lantaran para pejabat di provinsi dianggap tidak serius terhadap protes guru. (*)

Editor: Angela Flassy

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top