Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Tuntutan pendemo: Kursi DPRD 20 untuk OAP, 5 non-OAP

Massa demo damai dengan memegang spanduk saat memasuki halaman Kantor Bupati Jayapura di Gunung Merah Sentani, Selasa (21/5/2019) – Jubi/Engel Wally

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Sentani, Jubi – Salah satu tuntutan dalam aksi demo damai yang dilakukan Forum Masyarakat Adat Kabupaten Jayapura adalah meminta kuota kursi DPRD Kabupaten Jayapura, 20 untuk orang asli Papua (OAP) dan 5 untuk non-OAP.

Penegasan ini disampaikan Daniel Toto, Koordinator Dewan adat Suku (DAS) Kabupaten Jayapura, saat demo damai di halaman Kantor Bupati Jayapura, Selasa (21/5/2019).

Daniel juga mengungkapkan pemilu 17 April lalu jauh dari nilai demokrasi yang diharapkan, banyak kecurangan, dan sama sekali tidak mencerminkan pendidikan politik bagi masyarakat.

“Hak demokrasi anak-anak asli diijak-injak, kami sudah kasih ruang depan untuk tinggal dengan damai, kemudian kalian masuk lagi ke ruang dengar kami, dan akhirnya masuk lagi di kamar kami, ini tidak boleh,” tegas Daniel Toto, yang juga salah satu calon anggota legislatif (caleg) dalam pesta demokrasi lalu.

Loading...
;

Dikatakan, Undang-undang Otsus sangat jelas dan telah memberikan kewenangan kepada mereka sebagai pemilk hak ulayat di atas tanah ini. Oleh sebab itu, dirinya minta 17 orang yang dinyatakan lolos dalam pemilu lalu segera mengundurkan diri.

“Karena ketika nanti di DPRD, kalian mau bicara apa? 139 kampung dan 19 distrik di Kabupaten Jayapura adalah orang asli Jayapura yang mempunyai tatanan adat masing-masing, dan itu tidak ada hubungannya dengan kalian yang non asli Jayapura,” ungkapnya.

Sementara itu, Yakop Wadi, anggota Dewan Adat Mamta, mengatakan pihaknya sangat prihatin dengan pemilu yang terjadi beberapa waktu lalu.

“Daerah pemilihan I-IV khusus non-OAP mengkondisikan suara dengan money politics, dan ini sangat kurang baik dengan mengkondisikan masyarakat menggunakan uang. Lalu yang berikut adalah kursi dewan adalah milik anak-anak asli di daerah ini. Oleh sebab itu kami minta kepada pemerintah daerah sebagai pembina politik untuk memperhatikan hal ini dengan serius,” katanya. (*)

Editor: Dewi Wulandari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top