Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Tuvalu bersiap pertemuan PIF, diskusi dekolonisasi fokus isu West Papua

Bendera 18 negara anggota PIF berkibar di Nauru saat pertemuan Forum Kepulauan Pasifik 2018. – RNZI/ New Zealand Herald/ Jason Oxenham

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Oleh Nic Maclellan di Funafuti

Sebuah kendaraan raksasa mengangkat tiang-tiang bendera ke penyangganya di depan gedung Sir Tomasi Puapua Convention Center di Funafuti. Empat tiang sudah berdiri tegak, tinggal empat belas tiang lagi. Tuvalu sedang bersiap-siap menjadi tuan rumah bagi 18 negara anggota Forum Kepulauan Pasifik (PIF).

“Saya yakin kami siap,” kata Perdana Menteri Enele Sopoaga. “Ini adalah pekerjaan yang berat, tetapi rakyat kami siap untuk menjadi tuan rumah bagi pemimpin-pemimpin Pasifik.”

Ini adalah momen besar bagi bangsa Polinesia yang hanya berpopulasi 11.000 orang itu. Sejumlah pesawat Hercules telah memberangkatkan segenap delegasi dari Nadi selama akhir pekan, untuk mendukung terbatasnya jumlah penerbangan komersial ke bangsa atol kecil itu.

Meneruskan konsep ‘Blue Pacific’

Loading...
;

Pada pertemuan di Apia 2017 lalu, PIF meluncurkan agenda ‘Blue Pacific’, yang berupaya untuk mengembangkan program regional mengenai pembangunan dan keberlanjutan lingkungan laut. Pertemuan minggu ini akan membahas pengembangan ‘2050 Blue Pacific Strategy’, untuk meneruskan upaya dalam isu-isu penting seputar iklim, sumber daya laut, batas laut, dan perikanan.

Sembilan atol yang membentuk Tuvalu memiliki tinggi hanya duduk beberapa meter di atas permukaan laut, dan PM Enele Sopoaga akan menekankan isu perubahan iklim sebagai pusat dari pertemuan tersebut. Senin ini, Tuvalu akan menyelenggarakan dialog Sautalaga, mengenai perubahan iklim, dimana para pakar akan membahas kehilangan dan kerusakan yang disebabkan oleh perubahan iklim.

Perdebatan mengenai perubahan iklim

Retret para pemimpin PIF, Kamis ini, akan diadakan di Kainaki II Falekaupule (sebuah gedung pertemuan). Ini adalah retret pertama untuk Perdana Menteri Australia yang baru terpilih, Scott Morrison, dan Perdana Menteri Fiji yang tidak pernah hadir sebelumnya, Frank Bainimarama.

Setelah kunjungannya baru-baru ini ke Fiji, Vanuatu, dan Kepulauan Solomon, PM Morrison berulang kali berbicara tentang hubungan ‘vuvale’ (keluarga) antar-Australia dengan Pasifik. Namun, semua negara kepulauan PIF ingin memperluas agenda bidang keamanan dan menambahkan ancaman eksistensial akibat perubahan iklim ke dalamnya.

Pertemuan tahun lalu di Nauru menghasilkan Deklarasi Boe, yang mengakui bahwa – di antara sejumlah masalah keamanan lainnya – perubahan iklim adalah ‘satu-satunya ancaman terbesar bagi mata pencaharian, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat Pasifik’.

Sekretariat PIF di Suva kini telah mengembangkan satu rencana aksi kegiatan, untuk mengimplementasikan Deklarasi Boe. Namun, belum dimulai, kesenjangan antara prioritas kepulauan Pasifik dan posisi Australia dalam hal aksi terhadap perubahan iklim semakin melebar.

Dalam pertemuan Pacific Island Development Forum (PIDF) bulan lalu di Fiji, diluncurkan deklarasi ‘Nadi Bay Declaration on the Climate Change Crisis in the Pacific’. Sebagai ketua PIDF saat ini, Bainimarama akan memperjuangkan proposal deklarasi itu sebagai tindakan mendesak melawan perubahan iklim, termasuk di antaranya mendesak produsen batu bara untuk segera menghentikan penambangan batu bara yang baru, dan mengembangkan strategi untuk secara bertahap menghapus dan menutup semua produsen batu bara yang ada, serta menghentikan subsidi untuk produksi bahan bakar mineral.

Keduanya adalah proposal yang tidak akan diterima Canberra, dengan pemerintah Morrison saat ini mendukung perusahaan lokal dan asing untuk membuka tambang batu bara baru di Queensland.

Ada juga perbedaan pendapat tentang pendanaan perubahan iklim atau climate finance. Tuvalu adalah salah satu dari banyak negara kepulauan PIF yang mendapatkan bantuan dari pembiayaan Green Climate Fund (GCF), sebuah mekanisme global untuk menyediakan pendanaan perubahan iklim kepada negara-negara berkembang untuk mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim. Namun, Australia dan Amerika Serikat sama-sama mengumumkan bahwa mereka tidak akan berkontribusi lebih banyak dana untuk GCF, meskipun sudah dijanjikan pemerintah sebelumnya.

Keamanan Pasifik

Persoalan warisan uji coba senjata nuklir, bom-bom bekas perang dunia, dan polusi laut akan dibahas lagi di Funafuti. Kepulauan Marshall prihatin dengan temuan satu studi ilmiah baru yang menunjukkan kontaminasi radioaktif di makanan di atol utara negara itu, sementara Kepulauan Solomon sedang berupaya menindaklanjuti bencana tumpahan minyak akibat kecelakaan kapal tanker Rennell dan Bellona.

Tuvalu juga telah menyatakan pertemuan PIF ke-50 ini ‘bebas plastik’, untuk menyoroti rusaknya lingkungan laut akibat limbah produk plastik sekali pakai.

Juli Lalu, menteri-menteri luar negeri PIF mengusulkan adanya tindakan lebih lanjut atas warisan limbah radioaktif bekas uji coba senjata nuklir. Diusulkan juga upaya untuk menyelidiki bagaimana perjanjian 1985 Rarotonga Treaty tentang Zona Bebas Nuklir Pasifik Selatan, South Pacific Nuclear Free Zone, dapat diperbarui.

Sekali lagi, pemerintah Australia mengambil posisi yang berbeda. Tidak seperti Selandia Baru dan banyak negara kepulauan PIF, Australia telah menolak untuk menandatangani perjanjian baru terkait larangan senjata nuklir, Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW). Desember lalu, PM Jacinda Ardern mengadakan pertemuan dengan negara-negara penandatangan TPNW di Pasifik, berupaya mendorong lebih banyak negara anggota PIF untuk menandatangani dan meratifikasi TPNW. TPNW telah disokong oleh Samoa, Palau, Vanuatu, Selandia Baru, dan Kepulauan Cook. Namun, di Canberra, pemerintah Koalisi justru mendukung isu ini, mengusulkan penyelidikan Senat untuk memulai industri nuklir di Australia. Mengingat Australia juga adalah penandatangan Rarotonga Treaty, yang melarang pengembangan senjata nuklir, tampaknya Canberra sekali lagi melawan keinginan regional Pasifik!

Bougainville semakin dekat ke referendum penentuan nasib sendiri, dan Kaledonia Baru kemungkinan akan mengadakan referendum kedua pada 2020 (Presiden yang baru terpilih, Thierry Santa, akan menghadiri pertemuan PIF pertamanya di Funafuti, membangun hubungan yang lebih dekat dengan negara-negara tetangga independennya).

Namun minggu ini, diskusi tentang dekolonisasi, kedaulatan dan HAM akan berfokus pada Papua Barat.

Dengan negara-negara anggota seperti Australia, Papua Nugini, dan Fiji mendukung Indonesia dan kedaulatannya atas Papua Barat, PIF ini justru berfokus pada mempromosikan dialog antara Jakarta dan United Liberation Movement of West Papua (ULMWP), seraya mendesak tindak tegas atas pelanggaran HAM yang sedang berlangsung oleh kepolisian Indonesia dan militer.

Berkat lobi Menteri Luar Negeri Vanuatu, Ralph Regenvanu, Pertemuan Menteri-menteri Luar Negeri PIF mendesak Indonesia untuk menentukan jadwal kunjungan oleh Komisaris Tinggi PBB untuk HAM ke Papua Barat.

Debat mengenai penentuan nasib sendiri di Bougainville, Kanaky-Kaledonia Baru, dan Papua Barat dipastikan akan berlanjut melampaui Funafuti, dengan Vanuatu dijadwalkan menjadi tuan rumah PIF 2020, bertepatan dengan peringatan 40 tahun kemerdekaannya dari Inggris dan Prancis. Fiji juga telah mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah PIF 2021, dan karenanya, setelah pertemuan minggu ini di Funafuti, debat regional tentang pemanasan global akan semakin panas. (PINA/Islands Business)


Editor: Kristianto Galuwo

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top