Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

ULP belum dibayar setahun, guru di Nabire ancam mogok

Para guru SMA/SMK saat menyampaikan tuntutan kepada Pemkab
Nabire di Aula Sekda – Jubi/Titus Ruban.

Nabire, Jubi – Ratusan guru SMA/SMK se – Kabupaten Nabire mendatangi pihak Dinas Pendidikan dan Pemda setempat,menanyakan pembayaran Uang Lauk Pauk (ULP).

Pasalnya, ULP tersebut tak kunjung diterima selama setahun. Terhitung sejak 2018 hingga saat ini. Kedatangan mereka diterima Sekda Nabire, Sekretaris Dinas Pendidikan dan beberapa asisten dan BPKAD di ruang aula rapat Sekda, Kamis (14/2/2019).

Perwakilan seorang guru, dari SMA YPPGI Nabire, Yulianti Tecuari memertanyakan kejelasan kapan ULP akan dibayarkan. Sebab jika tidak ada penjelasan maka pihaknya akan melakukan aksi mogok kerja.

“Ini sudah setahun dan kejelasan sangatlah perlu agar kami puas. Dan ingat bahwa ada beberapa agenda besar nasional yakni USBN dan UNBK. sehingga perlu kepastian, karena kalau tidak berarti kami guru – guru ambil tindakan dengan untuk mogok sementara sampai ada realisasi pembayaran ULP,” ujar Tecuari mewakili kawan – kawannya.

Menurutnya, ada informasi jika kepala dinas pendidikan dan ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) bersama kepala – kepala sekolah dari tiap sekolah yang ada telah bertemu. Di situ Kadis Pendidikan menyampaikan bahwa beliau akan bertemu dengan pihak provinsi untuk mengklarifikasi tentang ULP.

Loading...
;

Akan tetapi, hingga saat ini tidak ada lagi penjelasan kepada kalangan guru, perihal kapan ULP dibayarkan. Bahkan tidak ditahu, apakah akan dibayar melalui Provinsi atau kabupaten,

“Sepertinya kami dilempar ke sana – kemari,” katanya.

Guru lainnya, Albet Arwalinggi dari SMA YPK Nabire mengatakan jika berbicara masalah aturan, tentu pihak Pemda lebih pahan soal aturan dan ini sudah termasuk pembiaran. Lalu gaji pegawai dianggarkan dalam DAK lalu bagai mana dengan ULP.

Dia bilang, ada beberapa kabupaten lain di Papua telah membayarkan ULP kepada guru SMA/SMK, kenapa Nabire sampai dibiarkan selama setahun. “Jadi jangan salahkan kami jika sampai terjadi mogok kerja,” ancamnya.

Menanggapi tuntutan para guru, Sekda Nabire, I Wayan Mintaya mengatakan secara pribadi ikut prihatin dengan kondisi yang terjadi. Namun sebagai ASN harus berbicara normatif sesuai aturan.

Mintaya bilang, tidak ada upaya pembiaran yang dilakukan oleh Pemkab. Dengan diserahkannya status guru kabupaten ke Provinsi dan lainnya terkait gaji. Sepemahaman pihaknya, bahwa ketika gaji dialihkan ke Provinsi maka hak – hak lain juga beralih ke sana. Bukan berarti Pemkab Nabire tidak akan membayar.

“Namun seandainya nanti memang keputusannya harus dibayar, nanti kita akan cari solusi,” terangnya.

Mintaya menjelaskan, dalam penyusunan APBD 2019 Kabupaten Nabire tidak tercover. APBD disusun dari Oktober sampai November saat tahapan dimulai hingga penetapan di desember. Lalu Januari 2019 baru menerima Peraturan Gubernur Nomor 40 tahun 2018 tentang pembiayaan tunjangan kinerja bagi tenaga pendidik dan kependidikan yang diterbitkan per 1 Oktober 2018.

“Tapi kami terima Januari 2019, maka dari sisi waktu dan penganggaran, sudah tidak nyambung. Kami juga tidak tahu ada yang kirim SK sebab yang didapat hanya copy-an bahkan tidak ada berita acara pengiriman dan penerimaan,” jelasnya.

Mintaya berharap, kepada para guru untuk bersabar sambil menunggu solusi yang akan dicari.

“Kita sedang berdiskusi dengan pimpinan daerah untuk bersama – sama dengan Provinsi akan mencari jalan keluarnya. Saya tidak janji. Tetapi kemungkinan akan dibahas dalam (APBD) perubahan,” harapnya. (*)

Editor: Syam Terrajana

 

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top