Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Usai demo berujung kekerasan, Komnas HAM Papua buka posko pengaduan

Tim Komnas HAM perwakilan Papua yang bertugas menangani pengaduan korban demonstrasi ke Posko Pengaduan – Jubi/Arjuna Pademme

Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Usai demonstrasi mengecam ujaran rasis di Kota Jayapura yang berujung pada kericuhan dan berbagai tindak kekerasan, pada 29 Agustus 2019, Komnas HAM Perwakilan Papua membuka Posko Pengaduan.

Kepala kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey mengatakan pihaknya membuka posko pengaduan sejak pekan lalu dan diberi nama “Posko Pengaduan Korban Demonstrasi yang Berujung pada Aksi Anarkis Bulan Agustus Tahun 2019 di Tanah Papua”.

Menurutnya, tidak hanya mengadu langsung ke posko yang tersedia, masyarakat juga menyampaikan pengaduan di luar jam kerja dengan menghubungi nomor telepon yang tercantum di posko.

“Kami harap posko ini bisa menjadi pusat koordinasi dengan NGO, Pemda, pihak kepolisian dan pihak lainnya. Kami ingin menampung sebanyak mungkin pengaduan karena sejak 19-30 Agustus 2019,” kata Frits Ramandey kepada Jubi, Senin (9/9/2019).

Katanya, Komnas HAM bekerja mengacu pada Data Informasi dan Fakta atau DIF. Pembukaan posko tersebut merupakan bagian dari upaya verifikasi untuk penguatan data, penambahan informasi, dan validasi fakta.

Loading...
;

Dalam menyikapi demonstrasi 19 Agustus 2019, 29 Agustus 2019 dan berdampak pada 30 Agustus 2019, Komnas HAM Papua kata Ramandey, akan menggunakan pendekatan pelayanan pengaduan pro aktif dan akan dilakukan di beberapa tempat. “Tim di Kota Jayapura telah selesai bekerja pekan lalu, tapi kami menyadari ada orang yang belum sempat memberikan data kerugiannya, atau merasa terintimidasi. Karenanya posko ini kami buka untuk menerima pengaduan,” ujarnya.

Setelah membuka posko pengaduan, Komnas HAM katanya akan mendatangi berbagai rumah sakit untuk memastikan apakah rumah sakit menangani korban-korban dampak demonstrasi . “Data kami sebagai pembanding, tidak hanya mengacu pada data Pemda,” ucapnya.

Sementara itu,  bagian penegakan Komnas HAM perwakilan Papua, Jorgen Numberi mengatakan posko tersebut untuk pemenuhan dan penegakan hak para korban. Jika masih ada informasi dan korban yang belum didata secara baik, dapat mengadu ke posko yang dibentuk Komnas HAM perwakilan Papua.

“Kami harap masyarakat yang menjadi korban datang mengadu ke kami dengan menyiapkan dokumen data-datanya. Misalnya rumah yang terbakar apa saja di dalamnnya. Kerugiannya mesti terperinci. Kantor-kantor yang rusak, kendaraan yang rusak dan lainnya,” kata Jorgen Numberi.

Katanya, pengaduan disertai data penting agar saat disimpulkan dapat dilihat apakah kerugian itu terjadi karena unjukrasa anarkis atau bukan. Selain itu, data tersebut juga akan menjadi data pembanding dengan data yang dimiliki pemerintah dan pihak lain.

“Misalnya nanti dianggarkan pemerintah dan ada korban dapat bantuan ada tidak, karena tidak ada di data pemerintah, kami Komnas HAM punya datanya,” ucapnya. (*)

Editor: Syam Terrajana

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top