Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Uskup Jayapura tegaskan peranan aparat keamanan patut dievaluasi

Massa aksi tolak rasisme dan tuntut referendum di halaman kantor Gubernur Papua pada 19 Agustus 2019 lalu – Jubi/Abeth You

Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Sekitar perayaan Kemerdekaan Republik Indonesia ke 74 tahun 2019, terjadi tindakan-tindakan diskriminasi rasial terhadap mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang.

Sekelompok orang dari organisasi masyarakat [ormas] yang ‘nasionalis’ disertai orang-orang aparat keamanan menyerang asrama mahasiswa Papua yang dicap tidak nasionalis.

Uskup Keuskupan Jayapura, Mgr. Leo Laba Ladjar, OFM menegaskan, kata-kata caci-maki lebih jauh lagi menyerang dan merendahkan martabat orang asli Papua. Maka, dalam aksi dan reaksi terkait dengan rasisme itu peranan aparat keamanan juga disoroti dan patut dievaluasi.

Ia mengatakan, long march kedua di Jayapura pada 29 Agustus 2019 berakhir rusuh. Reaksi keras terhadap pengunjuk rasa membawa korban manusia. Bahkan perusakan fasilitas umum pembakaran rumah,toko serta harta benda lainnya milik non Papua.

Uskup menjelaskan, ada penghadang demonstran yang ditembak mati. Sweeping di jalan membawa korban. Ada gangguan terhadap asrama seperti terakhir di asrama Nayak Abepura, diceritakan salah seorang Pastor; “ada yang mati kena peluru ada pula yang terluka kena sumpit,”.

Loading...
;

Dalam peristiwa itu ia mengungkapkan, ada polisi yang hadir, tetapi terkesan tidak mencegah serangan itu, maka menimbulkan curiga bahwa aparat keamanan memihak.

“Untuk itu dalam aksi dan reaksi seperti ini, aparat keamanan lebih dari sikap netral. Diperlukan juga sikap bersahabat dengan semua golongan dan menumbuhkan sikap saling percaya. Kami soroti dan perlu evaluasi peranan aparat keamanan,” kata Uskup Jayapura,Mgr. Leo Laba Ladjar, OFM melalui keterangan persnya yang diterima Jubi, Kamis, [12/9/2019].

Karena dikatakan, kalau aparat memihak, usaha kita bersama membangun damai pun akan terhambat oleh prasangka dan curiga. Maka kita meminta agar kehadiran aparat keamanan betul memberikan rasa aman untuk semua.

“Yang tetap menjadi harapan dan tuntutan ialah agar aparat keamanan bertindak netral, tanpa condong ke salah satu pihak mana pun. Kalaupun terpaksa bertindak keras untuk memulihkan situasi, tetap dinantikan bahwa tindakan itu tidak memberi kesan pilih kasih atau memihak,” ungkapnya.

Sambil ia menyesali dan meminta menindaki kasus khusus itu, pihaknya juga harus secara jujur meninjau diri dalam pelaksanaan tugas pastoral untuk membangun manusia. “Kekerasan, sekelompok orang yang rupanya merasa diri sebagai pejuang dan pembela nasionalisme malah bertindak keras dan brutal di asrama mahasiswa Papua,” ujarnya tegas.

“Akibatnya balas-membalas tidak terhindari. Juga hal ini akhir-akhirnya menyentuh dan menantang kita sebagai pemberita Injil kedamaian dan keadilan,” kata dia.

Gereja Katolik membangun persekutuan dalam umat, karena kesatuan iman akan Yesus Kristus, damai sejahtera, yang menyatukan semua orang dari pelbagai kelompok suku, golongan, ras dan budaya serta status sosial.

Ia juga menyerukan kepada semua pemegang kekuasaan, baik pemerintah sipil maupun tentara dan polisi, kejaksaan dan pengadilan agar semuanya mendukung usaha bersama dalam membangun damai, dengan menjalankan tugas masing-masing dengan hati bersih, jujur dan adil, demi kebaikan masyarakat seluruhnya.

“Kami menyatakan keprihatinan kepada keluarga yang menjadi korban jiwa, luka-luka, harta benda juga mendukung semua pihak meringankan beban dan memberi perlindungan bagi mereka yang mencari kebenaran dan menegakkan keadilan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan itu,” ujarnya.

Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia (Elsham) Papua menyatakan aparat keamanan dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia [Polri] sama sekali tidak melakukan pengawalan ketat terhadap massa aksi yang berujung kacau,ricuh dan tindak kekerasan.

“Jadi bukan diboncengi oleh oknum atau pihak tertentu untuk lakukan tindakan ricuh saat aksi jilid kedua pada 29 Agustus 2019 di Jayapura sepetri yang dituduhkan Jakarta. Namun lebih dari itu adalah tidak ada pengawalan ketat dari pihak aparat keamanan mulai dari Ekspo hingga Kantor Gubernur Papua,” ungkap Direktur Elsham Papua, Pdt. Matheus Adadikam

Pihaknya memperoleh data ketika melakukan pemantauan langsung di tempat aksi. Padahal awalnya telah disepakati bahwa dalam demo tersebut tidak boleh ada tindakan kekerasan (kriminal). (*)

Editor: Syam Terrajana

 

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top