Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Usulan pemekaran provinsi baru di Papua terus menuai penolakan

Ilustrasi, Jubi.dok

 “Tidak ada aspirasi dari akar rumput menginginkan pemekaran (Papua). Jadi, berhentilah menyatakan bahwa masyarakat setuju dan menghendaki (pemekaran),”

Papua No.1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Pemekaran provinsi baru di Papua terus menuai penolakan dari berbagai pihak, diantaranya dari Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Se- Indonesia (AMPTPI) yang menilai usulan pemekaran provinsi baru bukan kehendak rakyat Papua. Salah satu alasannya, pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) itu hasil analisis intelijen.

“Yang berarti itu kehendak Pemerintah bukan kehendak rakyat. Rakyat sudah menyadari bahwa pemekaran Provinsi akan menambah masalah,” kata ketua AMPTPI-Se Indonesia, Yanuarius Lagowan, Sabtu (9/11/2019).

Menurut Lagowan rencana pemekaran yang dirancang pemerintah pusat itu tidak sesuai dengan syarat berdirinya sebuah DOB yang diatur dalam undang undang. “Kalau Pemekaran Daerah ada beberapa kriteria DOB salah satunya jumlah penduduk, apakah sudah layak? atau penduduknya dari mana, sehingga pemekaran itu dirancang,?” kata Lagowan mempertanyakan.

Loading...
;

DPP AMPTPI menolak pemekaran dan mendesak Gubernur Papua, DPRP, para bupati dan MRP segera membuat regulasi yang memproteksi dan melindungi alam dan masyarakat adat di Papua.

Lagowan juga menuding pemekaran daerah hanya untuk mengejar target Indonesia masuk dalam 5 besar ekonomi dunia tahun 2024.

Penolakan juga disampaikan oleh Sekretaris Suku Besar Yerisiam, Gua Hobertino Hanebora yang  menganggap pemekaran Papua merupakan bahan mainan untuk kepentingan segelintir elit politik.

“Tidak ada aspirasi dari akar rumput menginginkan pemekaran (Papua). Jadi, berhentilah menyatakan bahwa masyarakat setuju dan menghendaki (pemekaran),” kata Hanebora.

Dia meminta para bupati yang berhasrat besar membentuk provinsi baru berhenti mengatasnamakan kepentingan rakyat banyak. Dengan begitu ia minta Majelis Rakyat Papua (MRP) menggelar jajak pendapat mengenai pemekaran kepada kalangan suku asli Papua.

“Hasil jajak pendapat dapat menjadi acuan bagi MRP dalam mengambilkan kebijakan sebagai salah satu lembaga penentu pemekaran Papua,”kata Hanebora menjelaskan.

Penolakan provinsi baru juga disampaikan gerakan muda Papua dalam Cipayung, terdiri GMNI, PMKRI, GMKI, dan HMI, yang menilai pemekaran provinsi baru di Papua akan menyebabkan perpecahan di masyarakat setempat dan menambah konflik.

“Sebab dengan pemekaran akan menambah luka bagi orang Papua,” kata Koordinator Gerakan Muda Papua dalam Cipayung, Yoel F Ulimpa.

Dalam pernyataannya gerakan muda Papua meminta agar pemerintah lebih memperhatikan akar masalah persoalan Papua. “Ketimbang hanya sekedar upaya memecah belah masyarakat Papua dengan pemekaran ini,” katanya. (*)

Editor : Edi Faisol

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top