Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Usulan pemekaran Provinsi di Papua tidak melalui formulasi yang tepat

Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) Kabupaten Deiyai Ferdinan Pakage – (Doc. Pribadi)

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) Kabupaten Deiyai Ferdinan Pakage menilai, gerakan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan para Bupati di wilayah Meepago menyikapi rencana pemekaran dilakukan tanpa formulasi kebijakan yang tepat.

“Wacana Pemekaran Propinsi di Papua tidak sesuai  alur kebijakan dan bertentangan UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus. Rencana Pemekaran Dua Provinsi di Papua terus menimbulkan berbagai tanggapan dari beragam pihak. DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Deiyai pun ikut menanggapi rencana tersebut,” katannya kepada jubi, melalui pesan singkat, Selasa (12/11/2019).

Menurutnya, wacana pemekaran yang digaungkan Pemerintah tak sesuai ketentuan. Menurutnya  kebijakan tersebut harus dikaji ulang serta harus sesuai dengan amanat Undang-Undang Otsus.

“Dalam undang undang otsus pasal 67 UU 21 Tahun 2001 untuk pembentukan provinsi di tanah Papua itu harus mendapatkan rekomendasi atau pertimbangan dari MRP. Kebijakan yang diambil tentang pemekaran propinsi papua sangat tidak tepat dan belum waktunya,”katanya.

Loading...
;

Pakage mengatakan, kebijakan publik hendaknya berisi tujuan, nilai-nilai dan praktek sosial  yang ada dalam masyarakat. Ini berarti bahwa kebijakan publik tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai atau kepentingan masyarakat secara umum.

“Jika suatu kebijakan publik bertentangan dengan nilai-nilai  atau  kepentingan  masyarakat, maka pasti akan terjadi resistensi dari masyarakat ketika  kebijakan  tersebut  di implementasikan. Dalam arti yang luas, kebijakan publik memiliki hubungan secara mutlak dengan masyarakat, karena orientasi kebijakan publik akan kembali pada mayarakat dan lingkungannya,” katanya.

Pakage mengatakan, dalam beberapa kasus di Papua khususnya wilayah Meepago, meskipun kebijakan publik sudah disusun dengan sesuai    dengan    nilai    dan    kepentingan masyarakat, namun dalam tataran implementasi masih sering ditemui adanya resistensi dari masyarakat.

“Hal ini terjadi karena proses implementasi seringkali tidak didasarkan pada kesepakatan awal ketika kebijakan itu dirumuskan,”katanya.

Pakage menyatakan, bahwa resistensi pemekaran terhadap proses relokasi muncul  karena  adanya  ketidaksesuaian antara kesepakatan awal dengan proses implementasi kebijakan. Ia bahkan menduga terjadi “permainan” kekuasaan tentang Jabatan dan Pembangunan serta Pemberdayaan yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal dari kebijakan itu sendiri.

“Sehingga dari hati nurani masyarakat Papua menolak untuk pemekaran dan memilih untuk tetap bertahan hanya ada dua propinsi yaitu propinsi papua dan papua barat,” katanya.

Tokoh pemuda Papua, Yoan Alfredo Wambitman mengatakan, proses pemekaran tidak semuah membalik telapak tangan. Pembentukan daerah otonom tidak bisa berjalan jika hanya didasarkan kesepakatan elit-elit politik tertentu atau hanya didasarkan permintaan masyarakat semata.

“Untuk membentuk daerah otonom baru perlu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan DPR RI. Mekanismenya panjang, tidak semudah membalikkan telapak tangan,” katanya.

Wambitman mengatakan Pemerintah Provinsi Papua harus membuat pernyataan tertulis yang secara resmi dikirimkan kepada pemerintah pusat terkait wacana pembentukan daerah otonom baru (DOB).

“Pernyataan tertulis itu harus menjelaskan jumlah orang asli Papua, kondisi kekinian orang Papua, dan apakah perlu pemekaran Provinsi Papua Tengah atau Papua Selatan. Jangan sampai masyarakat  kecil menjadi korban,” katanya. (*)

 

Editor : Edho Sinaga

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top