Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Vanuatu jual kewarganegaraan dan paspor tanpa perlindungan hukum

Perdana Menteri Vanuatu Charlot Salwai (kiri) dan Presiden Tiongkok, Xi Jinping, berjabat tangan di Balai Agung Rakyat Tiongkok, Mei 2019 lalu, di Beijing. – The Diplomat/Florence Lo/Pool Photo via AP

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Oleh Grant Wyeth

Beberapa minggu lalu sejumlah petugas kepolisian dari Tiongkok, datang ke Vanuatu menggunakan pesawat carteran dan menangkap enam orang yang tinggal di negara di Kepulauan Pasifik itu. Keenamnya tidak digugat karena melakukan kejahatan di bawah hukum Vanuatu, dan tidak ada proses ekstradisi yang dilalui oleh kedua pemerintah.

Empat dari enam kriminal yang ditangkap itu memiliki dua kewarganegaraan, Vanuatu dan Tiongkok. Kewarganegaraan mereka di negara itu, menurut laporan, langsung dicabut oleh pemerintah di Port Vila, sebelum keenamnya dideportasi.

Peristiwa itu kembali membawa ke ingatan kita, operasi yang jauh lebih besar dua tahun lalu, ketika polisi dari Tiongkok membawa keluar 77 warga negaranya, dengan kepala tersembunyi di bawah balutan kain dan pergelangan tangan diborgol, keluar dari Fiji.

Loading...
;

Keempat tahanan kali ini, yang telah memperoleh kewarganegaraan Vanuatu, telah mendapatkannya setelah berpartisipasi dalam program penjualan paspor unik negara itu.

Skema tersebut, yang secara khusus diperuntukkan bagi warga negara Tiongkok, telah memungkinkan orang-orang dari negara itu untuk membeli kewarganegaraan Vanuatu, dengan harga mulai dari $ 200.000 hingga $ 280.000. Skema ini tidak mewajibkan mereka untuk menetap atau berinvestasi di negara ini, dan dilihat hanya sebagai upaya menaikkan pemasukan negara.

Bagi para peserta, yang menarik dari skema itu adalah mereka mendapatkan paspor dengan kemampuan mobilitas global yang lebih tinggi. Berdasarkan indeks Henley Passport Index yang terbaru, Vanuatu menempati urutan ke-43 dalam peringkat mobilitas global, dengan fasilitas bebas visa ke 179 negara di seluruh dunia. Sementara itu, paspor Tiongkok berada di peringkat ke-74 dengan akses bebas visa hanya ke 70 negara.

Namun, seperti yang ditunjukkan oleh penangkapan dan deportasi itu baru-baru ini, skema kewarganegaraan ini tampaknya tidak berarti jaminan perlindungan di bawah hukum Vanuatu. Menteri Urusan Dalam Negeri, MP Andrew Napuat, mengungkapkan bahwa ia sendiri tidak tahu akibat kasus apa keenam orang itu dihukum, atau dari badan kepolisian Tiongkok yang manakah para petugas itu berasal.

Kejadian ini sepertinya adalah kasus luar biasa, dimana suatu negara asing bisa bertindak seolah-olah dengan impunitas, di dalam wilayah kekuasaan Vanuatu.

Negara-negara Kepulauan Pasifik saat ini sedang berusaha untuk berkembang, di tengah-tengah bertumbuhnya kekuatan besar yang baru, dengan jangkauan global yang semakin melebar.

Meningkatnya jangkauan Tiongkok dan kemampuannya dapat menyediakan peluang yang besar bagi negara-negara Pasifik, tetapi juga bisa menghadirkan tantangan dan kompromi yang baru, seperti yang kita saksikan terjadi di Fiji dan Vanuatu.

Negara-negara Pasifik ini adalah contoh negara yang menghadapi kendala logistik besar yang perlu diselesaikan, dan sumber daya yang terbatas untuk menyelesaikannya. Mengeksploitasikan kedaulatan mereka bisa digunakan sebagai taktik yang cerdik untuk mengubah situasi agar lebih menguntungkan bagi mereka. Tidak diragukan lagi adanya faktor-faktor yang harus dikorbankan bila menempuh pendekatan-pendekatan seperti ini, tetapi tampaknya apa yang telah diperjualbelikan Vanuatu dalam kasus ini adalah kedaulatannya itu sendiri.

Ini adalah risiko dari upaya untuk memanfaatkan kedaulatan sebagai salah satu taktik, saat bekerja dengan salah satu negara yang dijalankan dengan cara yang jauh dari konvensional, negara yang tidak dapat diprediksi seperti negara lainnya yang bekerja erat dengan Vanuatu.

Pemerintah Tiongkok itu hanya bertindak demi kepentingan Partai Komunis, dan tindakan-tindakan ini tidak terikat oleh konstitusi seperti tindakan-tindakan negara lainnya, contohnya Australia. Oleh karena itu, upaya dan motif Tiongkok bisa jadi lebih sulit untuk ditafsirkan, daripada negara-negara yang jelas batasan aturan hukumnya, dan pemerintah yang dijalankan dengan transparansi yang jauh lebih besar.

Hal ini berarti taktik yang melibatkan kedaulatan, seperti skema penjualan paspor, berubah menjadi langkah yang lebih rumit, bagaikan jalan yang dipenuhi dengan jebakan ranjau darat. Vanuatu tampaknya telah memicu salah satu ranjau ini dengan kebijakannya, untuk menjual kewarganegaraan tanpa perlindungan.

Beijing telah berkeras bahwa mereka tidak ingin meningkatkan lingkup pengaruhnya di Pasifik. Poin ini dapat dipertanyakan, mengingat bahwa kawasan Kepulauan Pasifik adalah wilayah dengan jumlah negara tertinggi yang resmi mengakui kedaulatan Taiwan, suatu persoalan yang dilihat Tiongkok sebagai masalah eksistensi. Tetapi, terlepas dari pertanyaan apakah Tiongkok sedang berupaya untuk meningkatkan pengaruhnya atau tidak, interaksinya dengan negara-negara Kepulauan Pasifik itu berpengaruh. Kebangkitan Tiongkok telah mengubah tingkah laku dan perbuatan di kawasan itu mengingat negara-negara Kepulauan Pasifik, sedang mencari interaksi dan peluang yang baru.

Tetapi Tiongkok sendiri kelihatannya belum mengubah perilakunya sendiri, meski dominasinya telah berkembang. Rezim bangsa itu sepertinya tidak terbatas hanya pada wilayahnya sendiri.

Jika suatu kejahatan transnasional yang terjadi di Tiongkok dilakukan dari Vanuatu, Beijing seharusnya bisa mendekati masalah ini melalui proses hukum Vanuatu. Sebaliknya, Beijing hanya berupaya untuk menggunakan pendekatannya sendiri terhadap dugaan aktivitas kriminal, sampai ke wilayah yurisdiksi Vanuatu. Tindakan seperti itu adalah contoh tindakan nekat yang akan terus menimbulkan kecurigaan, mengenai apakah Beijing mampu bertindak sebagai negara adidaya yang bertanggung jawab atau tidak.

Menyusul penangkapan itu, ada desakan dari sejumlah politisi di Vanuatu, untuk segera meninjau kembali kebijakan penjualan paspor. Presiden pertama negara itu, Ati George Sokomanu, telah menyatakan penolakannya bahwa skema tersebut mengecilkan pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan Vanuatu.

Bagi Vanuatu, mungkin mereka harus mengakui bahwa pihaknya telah berbuat kesalahan besar, dengan menggunakan penjualan paspor sebagai langkah untuk meningkatkan pendapatannya. Itu adalah langkah egois yang pada akhirnya justru meremehkan kedaulatannya. Kejadian yang serupa pasti akan terjadi lagi di kawasan Pasifik, mengingat negara-negara lain juga sedang menimbang-nimbang antara peluang dan rintangan kekuasaan Tiongkok yang terus berkembang. (The Diplomat)


Editor: Kristianto Galuwo

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top