Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Veronica Koman: Kepolisian salahgunakan wewenang

Aktivis HAM Veronica Koman bersama Tokoh Perempuan Amungme, Mama Yosepha Alomang – Jubi/Dok. Pribadi.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Veronica Koman akhirnya buka suara atas penetapannya sebagai tersangka provokator oleh Polda Jawa Timur.

Dalam rilis yang diterima Jubi, Veronica menyebut langkah polisi yang memeriksa rekeningnya sama sekali tak ada hubungan dengan tuduhan pasal yang disangkakan dan merupakan penyalahgunaan wewenang.

Veronica menyebut, tak kompetennya pemerintah pusat beserta aparaturnya dalam menyelesaikan konflik berkepanjangan di Papua justru memperdalam luka dan memperuncing konflik di Papua.

“Mereka terus mencari kambing hitam atas apa yang terjadi saat ini. Cara seperti ini sesungguhnya sedang memperdalam luka dan memperuncing konflik Papua,” kata Vero.

Loading...
;

Veronica mengatakan, kriminalisasi yang dia alami hanyalah satu dari sekian banyak kasus kriminalisasi dan intimidasi besar-besaran yang sedang dialami orang Papua saat ini. Kriminalisasi ini kata dia, bertujuan untuk meredam aspirasi ratusan ribu orang Papua yang turun ke jalan dalam rentang waktu beberapa minggu.

Menurut pengacara Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) ini, langkah polisi yang mempublikasikan informasi soal rekening pribadinya kepada media dengan narasi berlebihan adalah pembunuhan karakter.

“Bahwa saldo rekening saya dalam batas nominal yang wajar sebagai pengacara yang juga kerap melakukan penelitian. Bahwa tentu betul saya menarik uang di Papua ketika saya berkunjung ke Papua, dengan nominal yang sewajarnya untuk biaya hidup sehari-hari. Bahwa saya hanya pernah ke Surabaya sekali dalam seumur hidup saya, selama empat hari, yaitu ketika pendampingan aksi 1 Desember 2018 bagi klien saya AMP. Saya tidak ingat bila pernah menarik uang di Surabaya. Apabila saya sempat pun ketika itu, saya yakin maksimal hanya sejumlah batas sekali penarikan ATM untuk biaya makan dan transportasi sendiri,” kata Veronica.

Veronica justru mempertanyakan mengapa Pemerintah Indonesia dan aparat selalu membuang waktu dan energi yang hanya untuk menyampaikan propaganda negatif dibanding  mengusut dan menyelesaikan berbagai pelanggaran HAM yang terjadi di Papua.

“Secara terang benderang, kita melihat metode ‘shoot the messenger’ sedang dilakukan aparat untuk kasus ini. Ketika tidak mampu dan tidak mau mengusut pelanggaran/kejahatan HAM yang ada, maka seranglah saja si penyampai pesan itu,” katanya.

Veronica juga menyebut berbagai kriminalisasi yang ia terima merupakan langkah nyata untuk membungkam informasi dari Papua. Apalagi saat ini Papua adalah salah satu wilayah yang paling ditutup di dunia.

Sebelumnya, Veronica Koman ditetapkan sebagai tersangka provokasi insiden asrama mahasiswa Papua di Surabaya oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur.

Ia dijerat dengan pasal berlapis dari empat Undang-undang, mulai UU ITE hingga antirasialisme. Veronica dinilai aktif menyebarkan provokasi terkait Papua melalui akun Twitternya @veronicakoman.

Tak hanya itu, Polda Jawa Timur juga melacak keberadaan delapan rekening milik Veronica. Polisi mengklaim menemukan sejumlah transaksi mencurigakan dari rekening Veronica.

 

Dukungan mengalir

Dukungan terhadap Veronica Koman atas tindakan sewenang-wenang penegak hukum Indonesia pun deras mengalir.

Andi Irfan Junaedi dari Solidaritas Pembela Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pernyataan persnya yang diterima Jubi, Senin (9/9/2019) mengatakan,  tindakan Veronica Koman saat menyampaikan data dan informasi melalui postingan media sosial merupakan bentuk upaya turut serta dari Pembela HAM, bukan upaya provokasi, menyebarkan ujaran kebencian, dan menyiarkan berita bohong.

Sementara menurut Usman Hamid, Direktur Amnesty Internasional Indonesia,  Tindakan Veronica Koman itu merupakan bentuk upaya turut serta dari Pembela HAM dalam memberikan perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM dalam bentuk menyampaikan laporan pelanggaran HAM, mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan HAM, melakukan penelitian HAM, melakukan pendidikan HAM, dan terutama melakukan penyebarluasan informasi mengenai hak asasi manusia.

“Tindakan Veronica tersebut telah dijamin dalam Pasal 100, 101, 102, dan 103 UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sehingga sama sekali bukanlah perbuatan tindak pidana,” kataUsman. (*)

Editor: Edho Sinaga

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top