Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Wacana pemekaran Provinsi Tabi jangan karena kepentingan Pilgub

Ilustrasi masyarakat adat Mamta Tabi – Jubi/Arjuna Pademme.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Tokoh pemuda Kabupaten Mamberamo Raya, Yotam Bilasi meminta wacana pemekaran Provinsi Tabi yang ramai dibicarakan harus lepas dari kepentingan politis. Menurutnya, pemekaran harusnya memperhatikan kepentingan rakyat, bukan semata kepentingan Pemilu lima tahunan.

“Jangan sampai ini hanya kepentingan untuk 01 Papua (jabatan gubernur Papua) kemudian bicara provinsi Tabi. Semua punya hak bicara pemekaran, tapi jangan sampai membuat pihak lain tersinggung,” kata Yotam Bilasi, Senin (21/10/2019).

Ia mengatakan, ada empat kabupaten dan satu kota dalam wilayah adat Mamta-Tabi, yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarmi, dan Kabupaten Mamberamo Raya. Mestinya, lima kabupaten/kota tersebut duduk bersama, sebelum menyampaikan ke publik terkait wacana pemekaran Provinsi Tabi.

“Bukan hanya satu dua orang atau kelompok tertentu yang duduk kemudian bicara Provinsi Tabi. Mestinya semua DPRD dari setiap kabupaten diundang duduk bersama, termasuk para tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan lainnya. Duduk bersama bicara masalah pemekaran provinsi,” ujarnya.

Loading...
;

Menurutnya, masih ada berbagai hal yang mesti diselesaikan dulu sebelum memunculkan wacana pemekaran Provinsi Tabi. Misalnya saja ketika pemilihan legislatif April 2019 lalu, minim keterwakilan anak asli Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura yang lolos ke DPRD setempat.

“Terus kita bicara pemekran provinsi Tabi untuk siapa? Kalau Tabi terbentuk, provinsi Papua mau ditaruh di mana? Jangan sampai masyarakat hanya dimanfaatkan bicara pemekaran. Setelah terbentuk, orang lain duduk di dalamnya,” ucapnya.

Kepala Suku Hay Keondoafian Kayo Pulo di Kota Jayapura, Marthin Chaay kepada Jubi belum lama ini mengatakan pemekaran Provinsi Tabi harus dipetimbangkan dengan bijak. Menurutnya, isu pemekaran ini bisa memecah-belah orang Papua, apalagi jumlah orang Port Numbay semakin sedikit dibandingkan penduduk lainnya di Kota Jayapura.

“Untuk orang Papua saja kurang (jumlahnya). Menurut saya adat ini harus diperkuat. Jangan hanya kejar jabatan lalu mengorbankan adat dan masyarakat,” kata Chaay.

Pendapat lain disampaikan mantan Ketua Lembaga Kajian Isu Strategis PMKRI Pusat St. Thomas Aquinas periode 2013-2015, Thomas Ch Sufii. Dia berpendapat, orang Papua harus objektif membahas pemekaran. Dia juga menyoroti peran Uncen yang dianggap lebih politis daripada kajian akademis soal pemekaran.

Menurut Syufii, lebih baik membicarakan nasib penduduk asli Papua yang semakin sedikit daripada pemekaran wilayah.

“Saya pikir kita buat pemekaran itu hanya buka lahan untuk orang luar. Kita cuma jadi bupati, gubernur, tapi (pejabat) yang di bawah-bawahnya nanti orang luar,” katanya. (*)

 

Editor : Edho Sinaga

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top