Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Wagub Papua: Pusat jangan terus mencampur-aduk UU Otsus Papua dengan UU lain

Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal. – Jubi/dok.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal, meminta pemerintah pusat berhenti mencampur-aduk dan membenturkan kewenangan Otonomi Khusus Papua dengan peraturan perundang-undangan lainnya.  Pemerintah pusat harus menempatkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua (UU Otsus) sebagai ketentuan yang bersifat lex spesialis atau khusus.

Tinal menegaskan, sebagai undang-undang lex spesialis, kekuatan hukum isi UU Otsus lebih tinggi dibandingkan aturan dalam undang-undang lain yang bersifat umum. “UU Otsus itu lex spesialis. Untuk itu, kami minta semua peraturan dan undang-undang yang dilahirkan di Indonesia, harus ada catatan tidak berlaku di daerah yang memiliki Otsus,” kata Klemen Tinal saat pertemuan dengan KPK, di Jayapura pekan lalu.

Menurutnya, UU Otsus di Papua tidak bisa dikalahkan siapapun, kecuali undang-undang terkait keamanan, agama, luar negeri, pengadilan dan moneter. UU Otsus tidak mengatur kekhususan Papua dalam urusan keamanan, agama, luar negeri, pengadilan dan moneter, sehingga ketentuan peraturan perundangan kelima bidang itu juga berlaku di Papua.

“Kalau undang-undang soal keamanan, agama, luar negeri, pengadilan dan moneter, kita tidak bisa banyak bicara, dan justru harus mengikuti. [Akan tetapi, pemerintah pusat harus berhenti membenturkan wewenang yang diatur khusus dalam UU Otsus dengan UU yang bersifat umum. Itu harus dilakukan pusat agar tidak ada tumpang tindih peraturan. Kini, ada kesan undang-undang dan peraturan yang ada di kementerian bisa mengalahkan Otsus Papua,” ujarnya.

Loading...
;

Tinal menganggap kebijakan pemerintah pusat yang menumpang-tindih aturan itu sebagai penyebab peraturan daerah provinsi (Perdasi) dan peraturan daerah khusus (Perdasus) yang telah dibuat di Papua tidak bisa dijalankan dengan baik.  “Akhirnya rakyat menilai para pejabat Papua lebih makmur, sementara rakyat terus menderita. Padahal yang bikin aturan adalah dari pusat,” kata Tinal.

Secara terpisah, Kepala  Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Laksana Tri Handoko menegaskan, keterlibatan pihaknya dalam rencana evaluasi penyelenggaran Otsus di Papua akan dilakukan setelah adanya kesepakatan dari semua daerah di Papua. “Evaluasinya semua aspek mengenai Otsus, dan tentunya tergantung kesepakatan dari 29 Kabupaten/ kota yang akan ditanda-tangani perjanjian kerja sama pada 31 Juli nanti,” kata Handoko.

Menurut ia, LIPI pada 2006 sudah melakukan evaluasi terhadap beberapa aspek pelaksanaan Otsus Papua,  dan hasil evaluasi itu dituangkan dalam buku Papua Road Map. Hingga kini, LIPI masih meneliti sejumlah persoalan sektoral pemerintahan di Papua. “Jadi memang pernah ada penelitian, tapi tidak khusus tentang Otsus. Soal bagaimana konsep serta hasil evaluasi, akan dilihat nanti. Jika ada temuan atau masalah, akan di perbaiki,” ujarnya. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top