Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Wakil Ketua DPRD minta 8 tersangka amuk massa di Kantor Bupati Deiyai dibebaskan

Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deiyai, Petrus Badokapa. – IST

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deiyai, Petrus Badokapa meminta Kepolisian Daerah Papua memerintahkan Kepolisian Resor Paniai membebaskan delapan tersangka kasus amuk massa yang terjadi di Kantor Bupati Deiyai, Waghete, pada 28 Agustus lalu. Badokapa menyatakan delapan orang yang ditahan polisi itu bukan pelaku perusakan kantor Bupati Deiyai.

Petrus Badokapa menyatakan dirinya adalah saksi peristiwa amuk massa yang terjadi dalam unjukrasa anti rasisme yang dilakukan para warga Waghete, ibukota Kabupaten Dieyai, pada 28 Agustus 2019 lalu. “Insiden ini terjadi di depan mata saya, Kapolres, dan Dandim. Masyarakat aksi demonstrasi damai, tetapi kenapa masyarakat masih ditahan,” katanya kepada wartawan di Jayapura, Minggu, (13/9/2019).

Pada 28 Agustus 2019, para warga Waghete berunjukrasa mengecam persekusi dan rasisme terharap para mahasiswa Papua di Surabaya. Investigasi Sekretariat Keadilan untuk Perdamaian (SKP) Dekanat Paniai menyatakan unjukrasa damai itu berubah menjadi amuk massa setelah sebuah mobil aparat keamanan menabrak Yustinus Takimai, anak yang berumur 17 tahun.

Massa pengunjukrasa yang marah segera membuka pintu mobil, dan menemukan tentara dan polisi yang mengendarai mobil itu. Masyarakat menarik mereka keluar dari mobil, dan  langsung memukul dan memanah tentara dan polisi itu. Seorang anggota TNI AD, Serda Rikson dari Kodam II Sriwijaya, tewas akibat terkena panah. Sejumlah dua tentara dan tiga polisi dilaporkan. Selain itu, sepucuk senjata api dilaporkan hilang.

Loading...
;

Aparat keamanan lantas membubarkan massa dengan gas air mata dan tembakan. Sejumlah tujuh warga sipil yang tewas dalam insiden itu.  adalah Abinadab Kotouti (24), Hans Ukago (25), Marinus Ikomou (35), Alpius Pigai (29), Derison Adii (24), Pilemon Waine (19), dan Yemi Douw (23). Selain itu, sejumlah 39 warga terluka dalam insiden penembakan itu. Pasca itu, polisi menetapkan delapan warga sebagai tersangka amuk massa itu, dan menahan mereka.

Petrus Badokapa mengatakan masyarakat telah mengembalikan sepuluh pucuk senjata yang sempat mereka ambil. “Namun kenapa sampai pemuda dan warga itu masih ditahan di polres Paniai,” katanya.

Badokapa menilai para peserta unjukrasa tidak bersalah dalam peristiwa amuk massa yang berbuntut dengan penembakan itu. Ia menilai penahanan delapan peserta unjukrasa itu tidak adil.

“Kalau masyarakat Papua diperlakukan seperti itu. Apakah masyarakat Papua ini bukan bagian dari Republik Indonesia? Kami ini bagian dari Republik Indonesia. Mengapa harus masyarakat Papua diperlakukan seperti itu terus,” tanya Badokapa.

Badokapa meminta polisi selaku aparat penegak hukum memahami rasa keadilan masyarakat di Papua yang menganggap akar persoalan amuk massa di Kantor Bupati Deiyai itu adalah tindakan persekusi dan rasisme oknum aparat dan organisasi kemasyarakatan terhadap para mahasiswa Papua di Surabaya pada 16 dan 17 Agustus 2019 lalu.

Badokapa menyatakan sebagai wakil rakyat ia terus dituntut oleh masyarakat Deiyai untuk memperjuangkan pembebasan delapan peserta unjukrasa yang ditahan polisi itu. “Kami meminta mereka dibebaskan. Alasannya jelas, bahwa mereka menuntut persoalan rasisme di Surabaya itu bisa diselesaikan. Bukan tujuan lain. Maka dari itu, delapan orang itu harus dibebaskan dari tahanan,” katanya.

Sebelumnya, Direktur Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua, Emanuel Gobay menilai penegakan hukum di Indonesia terpengaruh bias rasisme yang memunculkan diskriminasi hukum. Pendapat itu disampaikan Gobay dalam seminar “Sepak Terjang Isu Rasis di Tanah Papua” yang diselenggarakan Kelompok Kajian Realitas Sosial, Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Teologi (STFT) Fajar Timur, di Jayapura pada 11 September 2019.

Gobay menyatakan bias rasisme membuat aparat penegakan hukum cenderung lamban menindak para pelaku persekusi rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, namun cepat menindak orang asli Papua yang dituduh memprovokasi unjukrasa anti rasisme atau amuk massa di sejumlah wilayah di Papua.

Gobay menyatakan bias rasisme yang memunculkan tindakan diskriminasi terhadap orang Papua kerap terjadi di ruang publik. “Perlakuan itu lebih banyak terjadi di Pulau Jawa,” ungkap advokat yang pernah menjalankan profesinya di Pulau Jawa itu.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top