Walhi: Bukan hanya Cycloop, seluruh hutan Papua juga rusak

Walhi: Bukan hanya Cycloop, seluruh hutan Papua juga rusak

Aiesh Rumbekwan Walhi Papua- Jubi/ David Sobolim

Jayapura, Jubi- Banyak kawasan hutan di Papua yang rusak akibat koorporasi perusahaan. Bukan hanya menyebabkan bencana, sumber pencarian masyarakat adat juga hilang.

” Kawasan hutan yang rusak itu bukan hanya Cycloop.Di Papua, semua hutan sudah dirusak oleh perusahaan. terjadi bencana tetapi skala kecil,” kata Aiesh Rumbekwan dari wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Papua ( 12/4/2019).

Kini Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) fokus melakukan reboisasi di kawasan konservasi Cycloop yang baru-baru ini mengalami banjir bandang dan menelan korban ratusan jiwa manusia. Tapi hal itu menurutnya tak cukup.

Menurutnya, banyak masyarakat terdampak investasi industri skala luas di Papua yang pada hari ini masih terabaikan oleh perhatian pemerintah pusat.

” Kondisi masyarakat Papua bukan saja kehilangan sumber kehidupan, tetapi juga bencana ekologis akibat investasi yang massif. Semakin sulit mereka menghadapi dan mengatasi kehidupan saat ini,”

Dia menjelaskan di tengah upaya mencari nafkah karena hilangnya sumber kehidupan, hidup masyarakat adat papua juga terdampak oleh bencana ekologis karena hilangnya daya dukung dan daya tampung lingkungan. Ini diperburuk oleh hadirnya korporasi.

Menurutnya, KLHK juga perlu menangulangi kerusakan di kawasan hutan lainnya di beberapa wilayah / kabupaten di Papua. Setiap tahun, kondisinya mengalami penurunan. Tutupan hutan berkurang akibat ekspansi industri ektraktif. “Pemerintah tidak bisa menutup mata dengan bencana ekologis lainnya,” ujarnya.

Dia katakan, masyarakat adat Papua jauh mengalami pencemaran air, udara dan tanah akibat penggunaan pupuk dan merkuri, seperti yang dialami Suku Amungme-Komoro dari limbah PT. Freeport dan Perkebunan Kelapa Sawit.

“Ini menandakan pemerintah masih melanggengkan kepentingan ekonomi – profit korporasi daripada kepentingan masyarakat lokal yang mengakitbatkan deforestasi yang meluas di tengah ancaman perubahan iklim global,” ujarnya.

Perhatian pemerintah pusat dan daerah terhadap masyarakat terdampak banjir bandang, sangat dihargai pihaknya.

Namun menurutnya, penting juga melihat komunitas terdampak dari investasi di beberapa daerah di Papua. Sebab hal tersebut tidak terlepas dari tanggung jawab pemerintah sebagai pihak yang secara tidak langsung menciptakan dampak terhadap masyarakat melalui pemberian izin-izin kepada korporasi.

Sebelumnya kepala BKSDA papua Erward Sembiring menjelaskan banjir bandang Sentani hendaknya menjadi pelajaran bersama bagi semua pihak. Dia katakan BKSDA siap untuk membantu reboisasi cagar alam Cycloop.(*)

Editor: Syam Terrajana

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Populer

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)