Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

WALHI Kalbar minta pendirian PLTN dibatalkan

Ilustrasi, atom nuklir, pixabay.com

Lebih baik mengoptimalkan penggunaan energi terbarukan sebagai kebijakan energi di Indonesia

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Pontianak, Jubi – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Eksekutif Daerah Kalimantan Barat (Kalbar), minta Presiden Joko Widodo menghentikan sejumlah pihak yang bermanuver merencanakan pendirian Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di kawasan setempat. Tercatat rencana pendirian PLTN  akhir-akhir ini kian gencar dipromosikan.

“Presiden kita harapkan segera menghentikan semua rencana pengembangan energi nuklir di Kalimantan Barat dan Indonesia pada umumnya. Lebih baik mengoptimalkan penggunaan energi terbarukan sebagai kebijakan energi di Indonesia,” kata Direktur WALHI Kalbar, Anton P. Widjaya, Rabu, (4/9/2019).

Berita terkait : Gubernur : Pembangunan PLTN Kaltim Baru Penjajakan

Loading...
;

Jatam Tuntut Pemprov Kaltim Transparan Soal Nuklir Menrisktekdikti Harapkan Reaktor Mini Selesai Sesuai Jadwal

Anton menyatakan WALHI tidak mau Indonesia menjadi tempat pembuangan sampah nuklir atau menjadikan Indonesia rawan bencana nuklir setelah Chernobyl dan Fukusima. Ia menjelaskan energi nuklir memiliki dampak sangat berbahaya bagi kehidupan manusia dan lingkungan hidup, karena memiliki faktor risiko kecelakaan yang sangat tinggi.

“Sekali terjadi kecelakaan, maka dampak dan upaya pemulihannya memakan waktu sangat panjang,” kata Anton menjelaskan.

Ia mencontohkan hingga saat ini reaktor Chernobyl dan Fukushima belum berhasil dipulihkan bahkan unit di reaktor Fukushima masih ada yang belum dapat diakses.

Wacana pendirian PLTU muncul  saat Ketua DPD RI dalam pidato pembukaan Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat, tanggal 16 Agustus 2019 yang menyerukan dukungannya atas rencana pembangunan PLTN di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat.

Dukungan terhadap rencana PLTN juga disampaikan Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji dan Bupati Bengkayang, Suryatman Gidot.

“Saat ini untuk menghadapi bencana Karhutla dan kabut asap saja pemerintah tidak mampu berbuat banyak. Apalagi nanti dalam menghadapi potensi bencana fatal PLTN,” kata Suryatman. (*)

Editor : Edi Faisol

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top