Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Warga Ifarbesar menunggu pembayaran ganti rugi jalan masuk bandara

Pelebaran jalan masuk Bandara Sentani sedang dikerjakan Pemerintah Kabupaten Jayapura. Jubi/Engel Wally

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Sentani, Jubi –  Kepala Suku Wafi dari Kampung Ifarbesar, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura Yanto Ondi mengatakan pihaknya sedang menunggu realisasi pembayaran ganti rugi hak ulayat atas tanah seluas 2.750 meter persegi yang dijadikan jalan masuk Bandara Sentani. Saat ini jalan masuk bandara itu sedang diperlebar oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura, Papua.

Yanto Ondi mendesak Pemerintah Kabupaten Jayapura segera membayar lunas ganti rugi hak ulayat itu. “Sebelum akhir tahun, ganti rugi hak ulayat kami harus dibayar,” ujar Ondi di Sentani, Kamis (28/11/2019).

Menurut Yanto Ondi, tuntutan ganti rugi itu pihaknya telah lama dinegosiasikan dengan Pemerintah Kabupaten Jayapura. Akan tetapi, Yanto Ondi menyatakan hingga kini ia dan Pemerintah Kabupaten Jayapura belum pernah menyepakati besaran nilai ganti rugi atas tanah itu.

Ondi menilai proses negosiasi ganti rugi tidak transparan, karena nilai ganti rugi ditentukan oleh tim appraisal, dan tidak mengacu kepada Nilai Jual Obyek Pajak. Untuk mempercepat proses negosiasi, Ondi menyatakan pihaknya akan menyerahkan surat dan kelengkapan administrasi yang membuktikan kepemilikan hak ulayat Suku Wafi itu kepada Pemerintah Kabupaten Jayapura.

“Jumat besok, kita akan memasukan surat dokumen  kepemilikan hak ulayat. Setelah itu akan ditentukan besaran harga satuan yang akan dibayarkan kepada kami. Itu berdasarkan total keseluruhan lahan yang digunakan saat ini,” jelasnya.

Loading...
;

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Jayapura, Alpius Toam menegaskan Pemerintah Daerah saat ini bisa membayar hak ulayat tersebut. Akan tetapi, ganti rugi itu hanya bisa dibayarkan kepada pemilik hak ulayat sebenarnya.

“Inikan ada marga Ondi, Yoku, Eluay, Pangkali, yang mengaku sebagai bagian [pemangku] hak ulayat tanah itu. Oleh sebab itu, harus jelas dulu. Soal bayar, pasti pemerintah membayar,” pungkasnya. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top