HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Weinand Watori: pengangkatan 14 anggota DPR Papua seharusnya diatur PP

Weinand Watori: pengangkatan 14 anggota DPR Papua seharusnya diatur PP

Foto ilustrasi, Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua – Jubi/Arjuna Pademme

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Mantan anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Papua atau Bapemperda DPRP periode 2009-2014, Weinand Watori menilai tata cara pengangkatan 14 anggota DPRP utusan wilayah adat seharusnya diatur dengan Peraturan Pemerintah atau PP. Menurut Watori, PP itu bisa menjadi pedoman penyusunan aturan pelaksanaan di bawahnya.

Pernyataan itu dikatakan Weinand Watori terkait rencana perekrutan kembali 14 anggota DPR Papua periode lima tahun ke depan. Proses rekrutmen calon anggota DPRP dari kursi pengangkatan itu terkendala belum rampungnya proses perubahan/revisi atas Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perdasus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2014 tentang Keanggotaan DPRP yang Ditetapkan Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2014 – 2019 (Perdasus 14 Kursi Pengangkatan).

Dari aspek hukum, demikian menurut Watori, Perdasus 14 Kursi Pengangkatan hingga kini mengacu kepada Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua (UU Otsus). Ayat itu menyatakan “DPRP terdiri atas anggota yang dipilih dan diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

Watori mengingatkan pemilihan anggota DPRP melalui mekanisme pengangkatan tidak diatur dalam Undang-Undang nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwaklan Rakyat Daerah (MD3).

“Cantolan Perdasus 14 Kursi Pengangkatan hanya UU Otsus. [Masalahnya] UU Otsus tidak mengatur hak-hak keuangan anggota DPRP yang dipilih melalui mekanisme pengangkatan,” kata Weinand Watori, Minggu (23/6/2019).

Watori khawatir kekosongan hukum yang mengatur hak keuangan anggota DPRP dari kursi pengangkatan akan menjadi masalah dan mempertanggungjawabkan anggaran DPRP, dan berpotensi menjadi temuan dalam audit keuangan DPRP. Selain itu, Watori merujuk amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 116/PUU-VII/2009.

Putusan itu menyatakan “keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua periode 2009- 2014 sebanyak 56 (lima puluh enam) anggota sah menurut hukum, ditambah 11 (sebelas) anggota yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Khusus  sebagaimana amar putusan ini dan berlaku hanya sekali (einmalig) untuk periode 2009-2014.”

“Dulu mekanisme pengangkatan didorong lewat MK oleh BMP dan disetujui. Ketika itu jumlahnya masih 11 kursi. Hanya berlaku satu periode. Namun karena pada periode itu belum sempat dilakukan pengangkatan,” ujar Watori.

Pengangkatan anggota DPR Papua yang mewakili lima wilayah adat baru dapat diwujudkan pada periode 2014-2019. Jumlah kursi anggota DPR Papua dari kursi pengangkatan bertambah menjadi 14, seiring bertambahnya jumlah kursi parpol di DPRP.

“Dari sisi hukum, putusan MK hanya satu kali. Tidak bisa otomatis [dijadikan dasar untuk melanjutkan pemilihan anggota DPRP melalui mekanisme pengangkatan]. Dari mana [penjelasannya untuk menganggap putusan itu] otomatis [menjadi dasar untuk mengangkat anggota DPRP periode berikutnya?] Perdasus nomor 6 tahun 2014 saya tahu persis karena kami di Badan Legislasi atau kini bernama Bapemperda DPR Papua yang membahasnya ketika itu,”

Anggota Bapemperda DPRP, Thomas Sondegau mengatakan hingga kini Bapemperdas DPRP dan eksekutif masih membahas revisi Perdasus 14 Kursi Pengangkatan. Salah satu meteri revisi perdasus itu adalah kemungkinan proses verifikasi calon anggota DPRP yang kini dilakukan panitia seleksi tingkat kabupaten/kota dialihkan kepada panitia seleksi tingkat Provinsi Papua.

“Mekanisme ini yang akan diubah agar waktu tahapan rekrutmen lebih efisien. Akan dilihat, apakah pendaftaran dan verifikasi calon dari setiap kabupaten/kota langsung dilakukan pansel dapeng setiap wilayah adat kemudian diserahkan ke pansel provinsi, ataukah pendaftaran dan verifikasi langsung ke pansel provinsi,” ujarnya. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

 

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Populer

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)