WTP kelima untuk laporan keuangan pemerintah Papua

WTP kelima untuk laporan keuangan pemerintah Papua

Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI, Dori Santosa menyerahkan laporan hasil pemeriksaan keuangan pemerintah Papua tahun 2018 ke Ketua DPRP Yunus Wonda dan Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal, melalui rapat paripurna istimewa – Jubi/Alex

Jayapura, Jubi – Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua tahun 2018 kembali mendapat penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kelima kalinya secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, sejak 2013.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK RI dilakukan melalui Rapat Paripurna Istimewa DPR Papua, di Jayapura, Rabu (15/5/2019).

“Kami memberi apresiasi atas usaha perbaikan yang telah dan akan dilakukan oleh pemerintah Papua atas pengelolaan keuangan daerah 2018, sebagian besar sudah sesuai dengan masterplan yang dibuat oleh Gubernur, sehingga terjadi perbaikan dalam penyajian laporan keuangan,” kata Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI, Dori Santosa.

Menurut ia, BPK RI perwakilan Papua akan tetap mendorong pemerintah Papua untuk melakukan upaya perbaikan berkelanjutan secara sistemik dan konsisten.

Pihaknya telah memeriksa laporan keuangan yang meliputi pendapatan dengan realisasi sebesar Rp13,18 Triliun dari anggaran sebesar Rp13,98 Triliun, belanja dan transfer dengan realisasi sebesar Rp13,18 Triliun dari anggaran sebesar Rp14,70 Triliun. Ada pun total aset sebesar Rp21,63 Triliun lalu surplus sebesar Rp360,8 Miliar

“Berdasarkan pemeriksaan BPK dapat disimpulkan, penyusunan laporan keuangan pemerintah Papua telah sesuai prosedur yang telah diungkapkan secara memadai dan terdapat kepatuhan,” ujarnya.

Pencapaian ini, lanjutnya, menujukkan komitmen pemerintah papua beserta jajaran SKPD terhadap kualitas laporan keuangan dan tentu tidak lepas dari sinergi seluruh pemangku kepentingan termasuk DPR Papua dalam melaksanakan fungsi pengawasan.

“Yang jelas, laporan keuangan disajikan atau disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan berbasis aktual,” katanya.

Dori Santosa menambahkan, meski mendapat penilaian WTP, namun BPK masih menemukan sejumlah permasalahan yang hendaknya menjadi perhatian pemerintah Papua.

Antara lain penganggaran pendapatan pajak, belanja bagi hasil pajak, defisit dalam perubahan APBD 2018 belum sesuai ketentuan, kesalahan penganggaran belanja perubahan APBD dan pertanggung jawaban perjalanan dinas masih ada yang belum didukung bukti pertanggung jawabannya.

“Ini yang kami harapkan ke depan menjadi pemerintah provinsi Papua untuk diperbaiki,” ujarnya.

Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal, mengatakan pemerintah provinsi Papua telah melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah kepada BPK untuk dilakukan audit.

Untuk itu, dirinya menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala masukan, koreksi dan langkah-langkah perbaikan.

“Kami akui masih terdapat rekomendasi yang menjadi perhatian kami yang harus segera ditindaklanjuti berupa perbaikan sistem pengendalian internal dan ketaatan terhadap peraturan yang berlaku. Dengan demikian, kami telah melaksanakan berupa rencana aksi perbaikannya,” kata Tinal. (*)

Editor: Syam Terrajana

 

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Populer

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)