YLBHI: Menolak buka data HGU sawit adalah tindak pidana

YLBHI: Menolak buka data HGU sawit adalah tindak pidana

Sofyan Djalil, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional – Jubi/TEMPO

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Moanemani, Jubi – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menegaskan bahwa siapapun dan pihak manapun yang menolak membuka data HGU Perkebunan Sawit dapat dipidana. Dan ini termasuk Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) yang menolak membuka data HGU Perkebunan Sawit dengan alasan melindungi industri sawit.

Pengurus YLBHI mengecam dan bersama kelompok masyarakat sipil berencana melaporkan tindak pidana tersebut ke Kepolisian RI, jika Menteri ATR/BPN tak juga membuka data HGU tersebut.

YLBHI, mengutip rilisnya yang diterima Jubi, Sabtu (9/3/2019), mengingatkan bahwa Komisi Informasi Publik sudah menetapkan Data HGU adalah data yang wajib dibuka.

“Pengurus YLBHI mengingatkan, dalam Pasal 52 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sudah jelas mengatakan Badan Publik yang dengan sengaja tidak mau memberikan dan atau menerbitkan informasi publik yang harus diberikan dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah,” ujar Era Purnama Sari, Wakil Ketua Bidang Advokasi YLBHI, di dalam rilis tersebut.

Dalam catatan YLBHI dan 15 Kantor LBH di 15 Provinsi, penguasaan lahan dalam skala luas oleh perusahaan perkebunan telah menimbulkan ketimpangan pemilikan, penguasaan lahan, menciptakan ruang kemiskinan yang semakin menganga, serta menimbulkan konflik yang merugikan masyarakat.

“Banyak kriminalisasi terjadi dengan berbagai tuduhan kepada masyarakat karena data HGU yang tidak terbuka ini,” lanjut Purnama Sari.

Komisi Informasi Publik juga telah menetapkan bahwa seluruh Hak Guna Usaha yang diterbitkan oleh Kementerian ATR/BPN bukanlah rahasia negara dan wajib dibuka.

YLBHI menekankan tindakan tidak mau membuka data adalah tindakan melecehkan prinsip negara hukum dan hak asasi manusia. “Tindakan ini juga melanggengkan praktik korupsi di wilayah sumber daya alam yang sudah menjadi perhatian serius KPK, serta memupuk konflik menjadi terus membesar,” ujar Sari.

YLBHI mengingatkan Presiden RI Joko Widodo untuk secara tegas memerintahkan dan memastikan Menteri ATR/BPN membuka data-data HGU perkebunan termasuk sawit.

“Agar Reforma Agraria tidak sekadar bualan kampanye dan debat politik Pemilihan Presiden,” cetusnya.

LBH Papua menangkan hak informasi

Bukan hanya di level nasional, LBH Papua tahun 2018, juga memenangkan sengketa informasi publik. Komisi Informasi Publik memerintahkan BPN untuk membuka data HGU 31 perusahaan perkebunan sawit di papua yang mencapai 722.016 ha.

Menurut catatan Mongabay 9 Juli 2018 berdasarkan putusan yang ditetapkan 28 Mei 2018 bernomor 004/III/KI-Papua-PS-A/2018 ini, berarti BPN wajib membuka informasi soal perusahaan-perusahaan perkebunan sawit yang menyebar di delapan kabupaten di Papua yaitu Jayapura, Keerom, Merauke, Mappi, Boven Digoel, Sarmi, Nabire, dan Timika.

“Menyatakan informasi yang dimohonkan pemohon berupa dokumen HGU 31 perusahaan perkebunan sawit di Papua sampai 2016-2017 yang memuat rincian informasi sebagai berikut, nama pemegang izin HGU, tempat dan lokasi, luas HGU, jenis komoditi, dan peta areal HGU dilengkapi titik koordinat bersifat terbuka,” begitu tertulis dalam amar putusan.

Namun hingga saat ini, Kementerian tidak menggubris putusan itu.

“Terkait kasus ini Kementerian ATR/BPN juga melakukan pembangkangan hukum,” kata Sari.

Berdasarkan data Koalisi Masyarakat Sipil untuk Tata Ruang Papua menyebutkan, hingga 2017 sudah ada 187 izin industri berbasis lahan, yang dikeluarkan pemerintah di Papua. Dari ratusan izin tersebut, 82 di antaranya izin pertambangan, 75 izin usaha perkebunan kelapa sawit, dan 30 izin di sektor kehutanan.

Tekanan kelompok masyarakat sipil

Februari lalu, Manajer kajian kebijakan Walhi, Even Sembiring, mengatakan sikap Kemen ATR/BPN yang selama ini memang bersikukuh tidak mau membuka data Hak Guna Usaha (HGU) kelapa sawit merupakan bentuk kemunduran.

Evan merujuk pada putusan MA dengan nomor register 121 K/TUN/2017, Kemen ATR/BPN telah diperintahkan untuk membuka data HGU di Kalimantan.

“Keterbukaan perizinan ini kan adalah hak dasar masyarakat. Informasi adalah hak asasi termasuk perizinan HGU. Dengan tidak dibuka berarti negara gagal memenuhi kewajiban kepada masyarakat,” kata Even kepada reporter Tirto pada 20 Februari 2019.

Sementara Anggota Ombudsman RI, Laode Ida kepada kbr.id menyesalkan Kementerian ATR/BPN yang membiarkan persoalan ini berlarut-larut. Kata dia, semestinya tak butuh waktu lama karena data tersebut harusnya sudah dikantongi oleh Kementerian ATR/BPN dan tinggal dipublikasikan.

“Kalau publik mau menuntut saya kira itu haknya. Adalah kewajiban kementerian ATR/BPN untuk membuka itu ke publik. Tidak boleh merahasiakan itu,” kata Laode kepada KBR, 12 Februari.

Sofyan Djalil tetap menolak

Sebelumnya Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil, seperti dilansir katadata.id (6/3) tetap tak mau membuka data Hak Guna Usaha (HGU) sebagai informasi publik.

Menteri berdalih langkahnya itu justru untuk melindungi industri sawit.

Pasalnya, menurut dia, industri sawit telah memberikan pekerjaan serta pendapatan bagi banyak petani di Indonesia. Industri sawit juga jadi sumber pendapatan negara yang cukup besar.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian luas lahan sawit Indonesia pada 2017 mencapai 12,3 juta hektar.

“Kepentingan nasional itu industri sawit,” kata dia seperti dikutip katadata.id di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/3/2019). (*)

Sofyan Djalil, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional – Jubi/TEMPO

Editor: Zely Ariane 

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Populer

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)