Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Yoan Wambitman: Pemekaran tidak semudah membalik telapak tangan

Yoan Alfredo Wambitman. – Jubi/Hengky Yeimo

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Tokoh pemuda Papua, Yoan Alfredo Wambitman mengatakan, pemekaran tidak semuah membalik telapka tangan. Pembentukan daerah otonom tidak bisa berjalan jika hanya didasarkan kesepakatan elit-elit politik tertentu atau hanya didasarkan permintaan masyarakat semata.

“Untuk membentuk daerah otonom baru perlu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan DPR RI. Mekanismenya panjang, tidak semudah membalikkan telapak tangan,” katanya kepada Jubi di Jayapura, Selasa (12/11/2019).

Wambitman mengatakan Pemerintah Provinsi Papua harus membuat pernyataan tertulis yang secara resmi dikirimkan kepada pemerintah pusat terkait wacana pembentukan daerah otonom baru (DOB).

“[Pernyataan tertulis itu harus menjelaskan] jumlah orang asli Papua, kondisi kekinian orang Papua, dan apakah perlu pemekaran Provinsi Papua Tengah atau Papua Selatan. Jangan sampai masyarakat  kecil menjadi korban,” katanya.

Loading...
;

Wambitman meminta Pemerintah Provinsi Papua berpegang kepada aturan pemekaran Provinsi Papua yang diatur Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Sikap Pemerintah Provinsi Papua harus memperhitungkan berbagai dampak yang ditimbulkan pemekaran Provinsi Papua dan pembentukan DOB.

“Apakah dengan pemekaran ini apakah orang Papua mengalami kemajuan atau kemunduran dalam berbagai aspek? Semua harus dipaparkan [menyikati wacana pembentukan] DOB di Tanah Papua,” katanya.

Wambitman mendesak Pemerintah Provinsi Papua membuat imbauan agar masyarakat berhenti berpolemik tentang pemekaran Provinsi Papua. “Kalau orang Papua membahas, pemekaran, tidak ada ujungnya. Mendagri hanya mengeluarkan pernyataan dan wacana yang membuat perhatian orang Papua pecah. Pemerintah Provinsi Papua harus segera membuat pernyataan sikap mereka,” kata Wambitman.

Tokoh Pemuda Kabupaten Puncak, Des Murib, menuding upaya sejumlah kepala daerah di wilayah Pegunungan Tengah yang mengusulkan pemekaran provinsi baru hanya demi kepentingan dan ambisi pribadi. Ia mengatakan para bupati yang meminta pemekaran sudah menjabat selama dua periode, namun kinerja mereka dipertanyakan masyarakat.

“Upaya yang mereka mimpikan itu tidak sejalan dengan apa yang dimimpikan masyarakat. Masyarakat sudah memahami, dampak dari pemekaran kabupaten telah membawa banyak masalah sosial, peremapasan tanah adat, pembangunan tidak kontekstual, penembakan dan sebagainya,” kata Murib.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G 

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top