Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Yunus Wonda: Setop gunakan wacana pemekaran untuk jabatan gubernur

Ketua DPR Papua Demisioner, Yunus Wonda – Jubi/Arjuna.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Makassar, Jubi – Ketua DPR Papua demisioner, Yunus Wonda mengingatkan para kepala daerah di Papua tidak menggunakan wacana pemekaran sebagai sarana untuk menduduki jabatan gubernur.

Ia mengatakan, kini sebagian kepala daerah dan orang Papua memperjuangkan pembentukan provinsi baru atau pemekaran, tanpa memikirkan berbagai dampak negatif yang mungkin akan terjadi.

“Berhenti dan coba renungkan kembali dulu, pemekaran ini untuk siapa? Kalau anda punya keinginan maju gubernur, ikut bersaing. Tidak perlu bicara pemekaran dengan target menguntungkan mencapai apa yang diinginkan,” kata Yunus Wonda, Selasa (12/11/2019).

Menurutnya, mungkin kini bupati di beberapa wilayah adat di Papua satu hati memperjuangkan pembentukan provinsi baru. Akan tetapi, ketika hal itu nantinya terwujud, para pihak ini bisa saja berseberangan.

Loading...
;

“Saat pemilihan (gubernur di provinsi baru nantinya) bermusuhan. Terjadi konflik, rakyat korban, orang Papua mati lagi. Kita menari-nari di atas darah dan air mata di negeri ini,” ujarnya.

Kata Wonda, yang mestinya kini dipikirkan dan dibicara para pemangku kepentingan di Papua adalah bagaimana grand desain Papua ke depan, agar tak ada lagi konflik, dan bagaimana jika Otsus Papua berakhir 2021.

Politikus Partai Demokrat itu juga meminta Presiden Joko Widodo, Menteri Dalam Negeri dan kementerian terkait tidak selalu mendengarkan jika ada pihak dari Papua yang mewacanakan pemekaran.

“Pak Presiden, Pak Mendagri, pemekaran bukan jawaban dari semua masalah Papua kini. Kalau mau menyelematkan orang asli Papua yang tersisa hari ini, jangan menciptakan masalah untuk anak cucu kita ke depan. Kini kita boleh bicara pemekaran, tapi suatau saat kita akan menyesal,” ucapnya.

Katanya, generasi muda Papua perlu mencatat, jika wacana pemekaran terwujud dan orang asli Papua semakin termajinalkan, maka mereka yang selama ini mendorong pemekaran yang menciptakan malapetaka kepada orang asli Papua.

“Saya akan terus bicara menolak pemekaran karena analisis saya, 20 atau 30 tahun ke depan orang tidak akan ada lagi. Pulau Papua hanya tinggal cerita bahwa pernah dihuni ras Melanesia tapi mereka sudah tak ada lagi,” katanya.

Sementara Dosen Fakultas Ilmu Sosil dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Cenderawasih Jayapuia, Dr. Laus Rumayom mengatakan prioritas pembangunan di Papua tidak harus lewat pembentukan daerah baru.

“Mestinya itu yang dilakukan adalah memperkuat kabupaten yang sudah ada, karena masih banyak kabupaten di Papua yang dimekarkan 10 atau 15 tahun lalu belum diurus secara baik,” kata Laus Rumayom.

Menurutnya, pemekaran bukan jaminan menjadi solusi dalam kemajuan pembangunan. Pemakaran bisa saja memunculkan masalah baru.

Katanya, ketika suatu daerah baru terbentuk, apakah masyarakatnya telah siap.
Katanya, jangan sampai ketika daerah baru terbentuk, tidak ada pekerja di kantor distrik, di rumah sakit dan kantor pemerintahan lainnya. Jika mendatangkan orang dari luar, ada risiko yang harus dihadapi.

“Di antaranya kemungkinan munculnya konflik baru akibat kesenjangan di masyarakat, akibat persaingan dan lainnya,” ucapnya. (*)

Editor : Edho Sinaga

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top